Jurnal Konstitusi Files
MKRIMKRI Keabsahan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode omnibus tidak hanya bergantung pada keabsahan metode omnibus karena sudah diakui oleh undang-undang.Keabsahan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode omnibus tidak hanya bergantung pada keabsahan metode omnibus karena sudah diakui oleh undang-undang.
MKRIMKRI Pragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusionalPragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusional
MKRIMKRI Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakan
MKRIMKRI Untuk menerapkan sistem ini, perlu dilakukan revisi UU Pemilu, terutama pada Pasal 168. Penelitian ini mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran sebagaiUntuk menerapkan sistem ini, perlu dilakukan revisi UU Pemilu, terutama pada Pasal 168. Penelitian ini mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran sebagai
MKRIMKRI 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi menilai pengujian UUPA tidak beralasan dan memberikan interpretasi Pasal 2969/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi menilai pengujian UUPA tidak beralasan dan memberikan interpretasi Pasal 29
MKRIMKRI Hal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastianHal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastian
MKRIMKRI 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus
MKRIMKRI Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah KonstitusiPengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk
MKRIMKRI Namun, tidak semua tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Beberapa tindakan atau kebijakan pemerintah justru lahirNamun, tidak semua tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Beberapa tindakan atau kebijakan pemerintah justru lahir
MKRIMKRI Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan, penghapusan identitas, dan tindakan kekerasanMyanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan, penghapusan identitas, dan tindakan kekerasan
Latest /
STPNSTPN Discrepancies in boundary delineation, parcel area, and ownership identity often lead to inaccuracies that may undermine fairness, compliance, and revenueDiscrepancies in boundary delineation, parcel area, and ownership identity often lead to inaccuracies that may undermine fairness, compliance, and revenue
UNIKOMUNIKOM Dengan melakukan uji regresi berganda pada responden buruh perusahaan manufaktur di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa sense of community dan compensationDengan melakukan uji regresi berganda pada responden buruh perusahaan manufaktur di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa sense of community dan compensation
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Reformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan internasional seperti UNCAC agar ketentuan pemberantasan korupsi mampu menjawab tantanganReformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan internasional seperti UNCAC agar ketentuan pemberantasan korupsi mampu menjawab tantangan
UMSBUMSB Kanker ini awalnya berkembang dari polip menahun yang kemudian menjadi ganas. Salah satu pengobatan untuk kanker kolorektal adalah pembedahan, yang dapatKanker ini awalnya berkembang dari polip menahun yang kemudian menjadi ganas. Salah satu pengobatan untuk kanker kolorektal adalah pembedahan, yang dapat