Jurnal Konstitusi Files
MKRIMKRI 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali menyatakan batasan pengajuan PK hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, yang menimbulkan34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali menyatakan batasan pengajuan PK hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, yang menimbulkan
MKRIMKRI Dalam perspektif hak asasi manusia, UUD 1945 telah mengatur kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi warga negara yang di dalamnya termasuk hak atas airDalam perspektif hak asasi manusia, UUD 1945 telah mengatur kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi warga negara yang di dalamnya termasuk hak atas air
MKRIMKRI Pengujian hukum mengandung falasi, kurangnya pertimbangan dampak, dan pemisahan pertimbangan yang membuat analisa tidak utuh. Putusan tidak berhasil menjawabPengujian hukum mengandung falasi, kurangnya pertimbangan dampak, dan pemisahan pertimbangan yang membuat analisa tidak utuh. Putusan tidak berhasil menjawab
MKRIMKRI a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannyaa) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya
MKRIMKRI Diskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan fungsiDiskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan fungsi
MKRIMKRI Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam. PeranPerbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam. Peran
MKRIMKRI Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negaraDalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara
MKRIMKRI Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase. Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baruPeran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase. Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru
MKRIMKRI 138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurusPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus
MKRIMKRI Hal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastianHal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastian
MKRIMKRI Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilaiDalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai
Latest /
UINUIN Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Alquran dalam dinamika sejarahnya mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait denganIslam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Alquran dalam dinamika sejarahnya mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan
UIN SUSKAUIN SUSKA Analisis aplikasi pakar kopi mendeteksi serangan hama Hypothenemus hampei sebesar 6,80% dengan Indeks Keanekaragaman (H) = 1,91, Indeks Keseimbangan (E)Analisis aplikasi pakar kopi mendeteksi serangan hama Hypothenemus hampei sebesar 6,80% dengan Indeks Keanekaragaman (H) = 1,91, Indeks Keseimbangan (E)
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan Subjek penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), wakasek Kurikulum dan kepalaMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan Subjek penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), wakasek Kurikulum dan kepala
UPDMUPDM Analisis menggunakan SPSS menunjukkan bahwa opini, latar belakang pendidikan, dan pendidikan profesional berkelanjutan berpengaruh positif, sedangkan temuanAnalisis menggunakan SPSS menunjukkan bahwa opini, latar belakang pendidikan, dan pendidikan profesional berkelanjutan berpengaruh positif, sedangkan temuan