MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus rumah tangga sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.Desentralisasi asimetris bagi semua daerah Indonesia walaupun terkesan sulit, namun jika dilakukan bersama maka akan mudah untuk dilaksanakan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris dapat diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi desentralisasi asimetris di Indonesia, serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan desentralisasi asimetris di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menerapkan konsep serupa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas tentang kelebihan dan kekurangan desentralisasi asimetris.
| File size | 410.1 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK The application of the accrual basis has had a positive impact, as evidenced by the decreasing number of findings related to fixed assets in BPK examinations.The application of the accrual basis has had a positive impact, as evidenced by the decreasing number of findings related to fixed assets in BPK examinations.
KALBISKALBIS Sepuluh dimensi yang saling berkorelasi positif menunjukkan bahwa sinergi antara Partnership danProgramming sangat menentukan keberhasilan kebijakan. ModelSepuluh dimensi yang saling berkorelasi positif menunjukkan bahwa sinergi antara Partnership danProgramming sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Model
UIDUID Faktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerahFaktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkaitKedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait
BALIDWIPABALIDWIPA 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kewenangan daerah9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kewenangan daerah
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Sampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan dataSampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data
UADUAD Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak.Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak.
UNTAGUNTAG 41 Tahun 2007 membawa perubahan struktural yang dirampas antara lain melalui penghapusan dan penggabungan organisasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan41 Tahun 2007 membawa perubahan struktural yang dirampas antara lain melalui penghapusan dan penggabungan organisasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan
Useful /
UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Kepala MAN Tanjungpinang telah merancang dan melaksanakan rencana terstruktur yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Arab. StrukturKepala MAN Tanjungpinang telah merancang dan melaksanakan rencana terstruktur yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Arab. Struktur
MEDIKASUHERMANMEDIKASUHERMAN Pada analisis bivariat didapatkan hasil usia (p=0,029; PR=2,71), jenis kelamin (p=0,000; PR=4,52), tingkat pendidikan (p=0,028; PR=6,44), dan status perkawinanPada analisis bivariat didapatkan hasil usia (p=0,029; PR=2,71), jenis kelamin (p=0,000; PR=4,52), tingkat pendidikan (p=0,028; PR=6,44), dan status perkawinan
MAHADEWAMAHADEWA Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen penilaian tematik berbasis HOTS yang berkualitas secara teoretis dan empiris untuk peserta didik kelasPenelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen penilaian tematik berbasis HOTS yang berkualitas secara teoretis dan empiris untuk peserta didik kelas