MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus rumah tangga sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.Desentralisasi asimetris bagi semua daerah Indonesia walaupun terkesan sulit, namun jika dilakukan bersama maka akan mudah untuk dilaksanakan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris dapat diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi desentralisasi asimetris di Indonesia, serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan desentralisasi asimetris di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menerapkan konsep serupa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas tentang kelebihan dan kekurangan desentralisasi asimetris.
| File size | 410.1 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UIDUID Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.
UIDUID Pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalahPelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah
LPKIALPKIA Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan arsip elektronik di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah berhasil diimplementasikan denganPenerapan teknologi digital dalam pengelolaan arsip elektronik di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah berhasil diimplementasikan dengan
UMMUMM Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapaiDengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai
Useful /
LPKIALPKIA Dokumen hasil pemindaian hanya disimpan di perangkat pribadi staf tanpa pengelompokan atau sistem klasifikasi yang terstruktur, sehingga menyulitkan prosesDokumen hasil pemindaian hanya disimpan di perangkat pribadi staf tanpa pengelompokan atau sistem klasifikasi yang terstruktur, sehingga menyulitkan proses
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.
UMMUMM Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemenData sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan