MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus rumah tangga sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.Desentralisasi asimetris bagi semua daerah Indonesia walaupun terkesan sulit, namun jika dilakukan bersama maka akan mudah untuk dilaksanakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris dapat diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi desentralisasi asimetris di Indonesia, serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan desentralisasi asimetris di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menerapkan konsep serupa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas tentang kelebihan dan kekurangan desentralisasi asimetris.

Read online
File size410.1 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Perkawinan Lari Pakondang Yang Dilakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinanRumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinan

JURIS Akibat Hukum Perbedaan Baku Mutu Udara Ambien Parameter Debu Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES 10/2009 tidak sesuai dengan asas lex superiori derogat lex inferiori. Akibatnya, baku mutu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi pemerintah10/2009 tidak sesuai dengan asas lex superiori derogat lex inferiori. Akibatnya, baku mutu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi pemerintah

JURIS Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Kontrak kerja pemain sepakbola profesional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang merupakanKontrak kerja pemain sepakbola profesional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang merupakan

JURIS Pembaharuan Utang Kreditor Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Dalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam novasi harus dipahami secara jelas karena menjadi syarat penting dalam proses penjatuhanDalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam novasi harus dipahami secara jelas karena menjadi syarat penting dalam proses penjatuhan

JURIS Autocratic Constitutional Change A Comparative View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian Constitution Otokratik Perubahan Konstitusi Perbandingan di Hungaria dan Risiko Perubahan Fo 2025More at 2025

MKRIMKRI Hungaria merupakan contoh praktik sempurna perubahan konstitusi otokratik, dan studi ini bertujuan mengasesmen perubahan tersebut, mengidentifikasi risikoHungaria merupakan contoh praktik sempurna perubahan konstitusi otokratik, dan studi ini bertujuan mengasesmen perubahan tersebut, mengidentifikasi risiko

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Penerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta pentingPenerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta penting

JURIS Tinjauan Kritis Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam 2024More at 2024

APPIHIAPPIHI Kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam memiliki dasar filosofis dan metodologis yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untukKewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam memiliki dasar filosofis dan metodologis yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk

JURIS Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Penyebab utama koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menggugat UU No. 17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamentalPenyebab utama koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menggugat UU No. 17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamental

Useful /

JURIS Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapanGsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan

JURIS Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

MKRIMKRI Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.

JURIS Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 2025More at 2025

MKRIMKRI Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadapPenyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap

JURIS Pemanfaatan Aplikasi FunMath untuk Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Kurikulum Merdeka Pada SMK Pembina 2 Palembang 2025More at 2025

UIGMUIGM Respon positif mengindikasikan FunMath dapat menjadi alat pembelajaran alternatif yang berharga, meningkatkan kualitas pendidikan matematika dan memfasilitasiRespon positif mengindikasikan FunMath dapat menjadi alat pembelajaran alternatif yang berharga, meningkatkan kualitas pendidikan matematika dan memfasilitasi

ads-block-test