UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikBaku mutu udara ambien ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengontrol penurunan mutu udara ambien akibat pencemaran. Terdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakan baku mutu nasional parameter debu/TSP dengan nilai batas 230 µg/Nm3. Debu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien Jawa Timur tersebut tetap sah, namun untuk baku mutu parameter debu/TSP Jawa Timur tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menentukan status mutu udara ambien untuk baku mutu parameter debu/TSP harus mengacu pada baku mutu udara ambien nasional.
Nilai baku mutu parameter debu/TSP pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10/2009 tidak sesuai dengan asas lex superiori derogat lex inferiori.Akibatnya, baku mutu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi pemerintah provinsi Jawa Timur.Oleh karena itu, semua pihak terkait harus mengacu pada baku mutu udara ambien parameter debu/TSP yang diatur dalam PPRI No.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan standar debu/TSP yang selaras dengan standar nasional terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di wilayah Jawa Timur, dengan menggunakan data pemantauan udara jangka panjang serta analisis statistik komparatif. Selanjutnya, studi yuridis dapat meneliti penerapan prinsip lex superiori derogat lex inferiori dalam sengketa lingkungan udara, khususnya bagaimana keputusan pengadilan menafsirkan konflik antara peraturan daerah dan peraturan nasional di berbagai provinsi Indonesia. Terakhir, penelitian komparatif kebijakan dapat merancang kerangka kerja integratif yang menyatukan standar regional dan nasional, melibatkan analisis partisipatif dengan pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi hambatan implementasi dan strategi penyesuaian regulasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara.
| File size | 462.22 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-11W |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI Hasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikanHasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan
MKRIMKRI Hal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastianHal ini untuk menjamin konsistensi antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawal konstitusi serta menjamin akan adanya kepastian
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurusPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus
MKRIMKRI Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadapPenyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap
MKRIMKRI Hal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagiHal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi
IUSIUS Kendala utama yang dihadapi masyarakat adat adalah ketiadaan bukti tertulis atas tanah adat, meskipun terdapat bukti alami dan turun temurun. Upaya yangKendala utama yang dihadapi masyarakat adat adalah ketiadaan bukti tertulis atas tanah adat, meskipun terdapat bukti alami dan turun temurun. Upaya yang
Useful /
UNIGRESUNIGRES 1 Tahun 1974 dapat mencegah perkawinan lari di Sumba Barat melalui dekonstruksi perilaku dan penyuluhan masyarakat. Perkawinan lari dapat diakui sah secara1 Tahun 1974 dapat mencegah perkawinan lari di Sumba Barat melalui dekonstruksi perilaku dan penyuluhan masyarakat. Perkawinan lari dapat diakui sah secara
UNIGRESUNIGRES Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang merupakan Lex SpecialisKontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang merupakan Lex Specialis
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Instagram diprediksi akan memiliki 1. 300 juta pengguna pada April 2023, menjadikannya salah satu dari 3 jaringan media sosial teratas di dunia. DenganInstagram diprediksi akan memiliki 1. 300 juta pengguna pada April 2023, menjadikannya salah satu dari 3 jaringan media sosial teratas di dunia. Dengan
STIKES MAJAPAHITSTIKES MAJAPAHIT Jurnal Medica Majapahit merupakan jurnal yang didedikasikan untuk mempublikasikan hasil penelitian oleh civitas akademik STIKes Majapahit, bertujuan meningkatkanJurnal Medica Majapahit merupakan jurnal yang didedikasikan untuk mempublikasikan hasil penelitian oleh civitas akademik STIKes Majapahit, bertujuan meningkatkan