MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling tolak menarik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami pergeseran paradigma pengaturan hak dimaksud. Pembentuk undang-undang berangkat dari paradigma bahwa hak tersebut harus dibatasi, termasuk dengan menggunakan alasan-alasan objektif demi menghasilkan pejabat publik yang berintegritas dan pemilu yang adil. Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara. Pergeseran yang terjadi berimplikasi pada hadirnya produk legislasi pemilu yang cenderung lebih liberal, di mana pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan ketidakcakapan. Sementara aspek lain yang dinilai sebagai batasan untuk menghasilkan pejabat politik yang profesional dan tidak cacat moral tidak boleh lagi diadopsi sebagai alasan pembatasan. Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.
Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan.Awalnya, pengaturan hak pilih didasarkan pada paradigma pembatasan untuk menghasilkan pemilu yang adil dan pejabat yang berintegritas.Namun, melalui proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, paradigma tersebut bergeser ke arah pelonggaran, di mana pembatasan hanya dibenarkan jika terkait ketidakcakapan seseorang.Akibatnya, pengaturan hak pilih menjadi sangat liberal, sehingga hukum tidak lagi berfungsi sebagai penyaring calon pejabat publik yang profesional dan bebas dari cacat moral.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas pelonggaran syarat pencalonan terhadap kualitas kepala daerah yang terpilih, terutama dalam konteks integritas moral dan profesionalisme, agar dapat dievaluasi apakah pembatasan hanya berdasarkan ketidakcakapan cukup memadai. Kedua, penting untuk mengkaji dampak penghilangan syarat larangan bagi mantan terpidana terhadap kepercayaan publik dalam proses demokrasi, termasuk bagaimana pemilih membuat keputusan saat memilih calon dengan rekam jejak hukum. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang perlunya standar etika dan moral minimal bagi calon pejabat publik tanpa melanggar hak konstitusional, dengan mengeksplorasi model penilaian integritas yang independen dan transparan untuk menjaga keseimbangan antara hak pilih dan kualitas kepemimpinan politik.
| File size | 405.33 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
IC MESIC MES Presiden AS sejak era George W. Bush hingga Trump terus-menerus menyebut terorisme sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan keamanan dunia. Dalam artikelPresiden AS sejak era George W. Bush hingga Trump terus-menerus menyebut terorisme sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan keamanan dunia. Dalam artikel
NUSANTARAGLOBALNUSANTARAGLOBAL Sampah organik dari sisa kegiatan rumah tangga yang dibuang secara langsung dapat berdampak bagi lingkungan. Salah satu dampak sampah organik yang tidakSampah organik dari sisa kegiatan rumah tangga yang dibuang secara langsung dapat berdampak bagi lingkungan. Salah satu dampak sampah organik yang tidak
IBRAHIMYIBRAHIMY Permasalahan yang diangkat meliputi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan upaya-upaya yang dilakukan oleh DP3A dalam memberikanPermasalahan yang diangkat meliputi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan upaya-upaya yang dilakukan oleh DP3A dalam memberikan
IBRAHIMYIBRAHIMY 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,
UIBAUIBA Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan intensitas modal, sementara variabel dependen adalah penghindaran pajak. PerusahaanVariabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan intensitas modal, sementara variabel dependen adalah penghindaran pajak. Perusahaan
ULBIULBI Siswa diberikan pre test terkait dengan aturan perpajakan kemudian siswa diberikan handout berisi materi perpajakan serta dilakukan diskusi dan tanya jawabSiswa diberikan pre test terkait dengan aturan perpajakan kemudian siswa diberikan handout berisi materi perpajakan serta dilakukan diskusi dan tanya jawab
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Tujuan penelitian ini adalah memahami kepastian hukum dalam pengumpulan dan pencatatan dokumen penduduk untuk memberikan perlindungan hukum. Metode yangTujuan penelitian ini adalah memahami kepastian hukum dalam pengumpulan dan pencatatan dokumen penduduk untuk memberikan perlindungan hukum. Metode yang
IAINATAIAINATA Sedangkan metode yang dipakai menggunakan pendekatan Content Semiotic dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai data primer dalam menjelaskan variable-variable.Sedangkan metode yang dipakai menggunakan pendekatan Content Semiotic dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai data primer dalam menjelaskan variable-variable.
Useful /
MKRIMKRI Di sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensifDi sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi terhadap objek yang diujikan menyebabkan tidak tampaknya perdebatan komprehensif
MKRIMKRI Hal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuanHal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan
MKRIMKRI Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.
IBRAHIMYIBRAHIMY Studi kasus tersebut mengklaim bahwa germo dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan TransaksiStudi kasus tersebut mengklaim bahwa germo dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi