MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling tolak menarik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami pergeseran paradigma pengaturan hak dimaksud. Pembentuk undang-undang berangkat dari paradigma bahwa hak tersebut harus dibatasi, termasuk dengan menggunakan alasan-alasan objektif demi menghasilkan pejabat publik yang berintegritas dan pemilu yang adil. Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara. Pergeseran yang terjadi berimplikasi pada hadirnya produk legislasi pemilu yang cenderung lebih liberal, di mana pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan ketidakcakapan. Sementara aspek lain yang dinilai sebagai batasan untuk menghasilkan pejabat politik yang profesional dan tidak cacat moral tidak boleh lagi diadopsi sebagai alasan pembatasan. Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.
Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan.Awalnya, pengaturan hak pilih didasarkan pada paradigma pembatasan untuk menghasilkan pemilu yang adil dan pejabat yang berintegritas.Namun, melalui proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, paradigma tersebut bergeser ke arah pelonggaran, di mana pembatasan hanya dibenarkan jika terkait ketidakcakapan seseorang.Akibatnya, pengaturan hak pilih menjadi sangat liberal, sehingga hukum tidak lagi berfungsi sebagai penyaring calon pejabat publik yang profesional dan bebas dari cacat moral.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas pelonggaran syarat pencalonan terhadap kualitas kepala daerah yang terpilih, terutama dalam konteks integritas moral dan profesionalisme, agar dapat dievaluasi apakah pembatasan hanya berdasarkan ketidakcakapan cukup memadai. Kedua, penting untuk mengkaji dampak penghilangan syarat larangan bagi mantan terpidana terhadap kepercayaan publik dalam proses demokrasi, termasuk bagaimana pemilih membuat keputusan saat memilih calon dengan rekam jejak hukum. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang perlunya standar etika dan moral minimal bagi calon pejabat publik tanpa melanggar hak konstitusional, dengan mengeksplorasi model penilaian integritas yang independen dan transparan untuk menjaga keseimbangan antara hak pilih dan kualitas kepemimpinan politik.
| File size | 405.33 KB |
| Pages | 21 |
| Short Link | https://juris.id/p-Q5 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Program kemitraan masyarakat dalam pendampingan pembuatan website untuk Pokdarwis Sarga Nitya di Desa Gumbrih telah berhasil mencapai target, dengan peningkatanProgram kemitraan masyarakat dalam pendampingan pembuatan website untuk Pokdarwis Sarga Nitya di Desa Gumbrih telah berhasil mencapai target, dengan peningkatan
UMMUMM UNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaanUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan
UMMUMM Melalui penelitian normatif empiris, yang menggabungkan tinjauan komprehensif terhadap literatur normatif, penelitian ini secara kritis mengkaji peraturanMelalui penelitian normatif empiris, yang menggabungkan tinjauan komprehensif terhadap literatur normatif, penelitian ini secara kritis mengkaji peraturan
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Kebijakan pendidikan pembelajaran merdeka diimplementasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai respon terhadap kebutuhan sistem pendidikanKebijakan pendidikan pembelajaran merdeka diimplementasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan
UMMUMM Produk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsipProduk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsip
STTSIMPSONSTTSIMPSON Penulis menguraikan dalam makalah beberapa hal penting terkait prinsip-prinsip filsafat pendidikan Kristen diantaranya adalah tinjauan terhadap pendidikanPenulis menguraikan dalam makalah beberapa hal penting terkait prinsip-prinsip filsafat pendidikan Kristen diantaranya adalah tinjauan terhadap pendidikan
IAISAMBASIAISAMBAS Sesuai dengan tujuan kurikulum 13 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif,Sesuai dengan tujuan kurikulum 13 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif,
UNHASUNHAS Tujuan tulisan ini adalah mengkaji konsekuensi jangka panjang terorisme Boko Haram terhadap hak pendidikan yang dijamin konstitusi 1999. Tulisan ini jugaTujuan tulisan ini adalah mengkaji konsekuensi jangka panjang terorisme Boko Haram terhadap hak pendidikan yang dijamin konstitusi 1999. Tulisan ini juga
Useful /
MYJOURNALMYJOURNAL Sistem keuangan desa yang transparan, partisipatif, terorganisir, dan teranggarkan akan membantu melalui pencatatan yang tepat dan akurat serta memberantasSistem keuangan desa yang transparan, partisipatif, terorganisir, dan teranggarkan akan membantu melalui pencatatan yang tepat dan akurat serta memberantas
MYJOURNALMYJOURNAL Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana teknologi informasi dan efektivitas komunikasi memengaruhi kepuasan kerja, bagaimana kepuasan kerja memengaruhiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana teknologi informasi dan efektivitas komunikasi memengaruhi kepuasan kerja, bagaimana kepuasan kerja memengaruhi
UMMUMM Pendekatan berbasis gender dalam penanggulangan terorisme dapat dikonseptualisasikan sebagai isu lintas sektor antara penanggulangan terorisme dan hakPendekatan berbasis gender dalam penanggulangan terorisme dapat dikonseptualisasikan sebagai isu lintas sektor antara penanggulangan terorisme dan hak
UNHASUNHAS Khususnya, fenomena semacam itu dianggap sebagai penipuan maritim, yang akan berdampak pada dunia maritim dan menyebarkan kekacauan di laut lepas. KarenaKhususnya, fenomena semacam itu dianggap sebagai penipuan maritim, yang akan berdampak pada dunia maritim dan menyebarkan kekacauan di laut lepas. Karena