UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPerlindungan hak-hak dasar bagi pekerja migran tanpa dokumen merupakan tantangan kritis yang memerlukan perhatian segera. Artikel ini membahas pengawasan dalamDiskursus hak asasi manusia mengenai hak-hak dasar pekerja migran tidak berdokumen. Melalui penelitian normatif empiris, yang menggabungkan tinjauan komprehensif terhadap literatur normatif, penelitian ini secara kritis mengkaji peraturan yang mempengaruhi pekerja migran melalui lensa hak asasi manusia. Ia mengidentifikasi korelasi signifikan antara kurangnya jaminan perlindungan bagi pekerja migran tidak berdokumen dan berbagai kasus serta konsekuensi yang terjadi. Dari perspektif hak asasi manusia, peraturan memprioritaskan kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan, dan anti-diskriminasi. Sikap ini berbeda dengan undang-undang yang ada yang mengatur pekerja migran Indonesia, di mana perlindungan secara eksklusif diberikan kepada mereka yang diakui secara hukum. Eksklusivitas semacam itu menyangkal pekerja migran tidak berdokumen jaminan hak-hak dasar mereka. Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka. Sementara kekhususan penempatan pekerja migran masih dapat diatur mengenai persyaratan, proses, pihak yang terlibat, dan tanggung jawab, peraturan ini tidak boleh melanggar hak asasi manusia mendasar individu. Akibatnya, makalah ini mengadvokasi evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang saat ini sehubungan dengan isinya, pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat, dan implementasi praktis peraturan mengenai pengelolaan pekerja migran.
Studi ini menyoroti pengabaian perlindungan terhadap pekerja migran tidak berdokumen, yang menyebabkan konsekuensi berat seperti kekerasan, upah yang tidak dibayar, eksploitasi, dan komplikasi yang lebih luas seperti perdagangan manusia, deportasi, dan larangan masuk dari negara asing.Khususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasi pekerja tidak berdokumen dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.Menekankan perspektif hak asasi manusia sangat penting, karena fundamental bagi realisasi hak-hak warga negara, memastikan perlakuan hukum yang setara dan perlindungan tanpa diskriminasi dalam negara konstitusional.
Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas program pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran, terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat migrasi tinggi. Apakah pelatihan yang ada saat ini sudah relevan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan, dan bagaimana cara meningkatkan kualitasnya agar pekerja migran memiliki daya saing yang lebih baik? Selain itu, perlu diteliti bagaimana peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang akurat mengenai prosedur migrasi yang legal dan risiko migrasi ilegal, serta memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran. Studi tentang dampak psikologis dan sosial dari migrasi ilegal terhadap pekerja migran dan keluarga mereka juga penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah ini, dengan fokus pada penyediaan layanan konseling dan dukungan yang memadai.
- Conflicts occurring due to the application of different legal inheritance systems in Indonesia | Legality... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/21020Conflicts occurring due to the application of different legal inheritance systems in Indonesia Legality ejournal umm ac index php legality article view 21020
- Legal Protection of International Labor Organization (ILO) and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant... atlantis-press.com/proceedings/icoposdev-21/125970370Legal Protection of International Labor Organization ILO and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant atlantis press proceedings icoposdev 21 125970370
- Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat | Rustam... ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48597Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat Rustam ejournal undip ac index php ip article view 48597
- Jurnal Undang-undang dan Masyarakat. jurnal undang masyarakat founded juum malaysian journal society... ejournal.ukm.my/juumJurnal Undang undang dan Masyarakat jurnal undang masyarakat founded juum malaysian journal society ejournal ukm my juum
| File size | 350.24 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Konsep ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang angkasa yang adil dan membentuk ulang hak dan kewajiban negara dengan mendorong semua negara peluncurKonsep ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang angkasa yang adil dan membentuk ulang hak dan kewajiban negara dengan mendorong semua negara peluncur
UMMUMM Konflik muncul akibat durasi fisik okupasi penduduk yang berlawanan dengan klaim entitas yang memiliki dokumentasi properti usang atau tidak memadai. BadanKonflik muncul akibat durasi fisik okupasi penduduk yang berlawanan dengan klaim entitas yang memiliki dokumentasi properti usang atau tidak memadai. Badan
UMMUMM Indonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingatIndonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat
UMMUMM Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan MahkamahPenelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah
Useful /
UMMUMM Untuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrikUntuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrik
UMMUMM Temuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakanTemuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakan
UMMUMM Perlindungan hukum melibatkan penjagaan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan memastikan masyarakat sepenuhnya melaksanakan hak yang diberikanPerlindungan hukum melibatkan penjagaan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan memastikan masyarakat sepenuhnya melaksanakan hak yang diberikan
UMMUMM 07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan