UNIDAUNIDA

Jurnal GovernansiJurnal Governansi

Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah proses pelaksanaan dan penerapan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendirikan dan mengelola usaha di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 79 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes serta mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk mencapai kebijakan di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi sebagai teknik utama, serta wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan skala Likert dan rumus Weighted Mean Score (WMS). Temuan penelitian menunjukkan rata-rata nilai sebesar 3,68, yang berada dalam kategori baik. Meskipun aspek-aspek seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksana dengan baik, masih diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi dan sumber daya untuk memaksimalkan implementasi kebijakan. Upaya yang diperlukan meliputi pelatihan untuk pengelola, penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan struktur birokrasi untuk mendukung operasional BUMDes. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan dengan kategori baik, dengan skor rata-rata 3,68.Aspek komunikasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 4.09, sementara aspek sumber daya memperoleh nilai terendah sebesar 3.63, yang menunjukkan perlunya peningkatan di bidang tersebut.Kebijakan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang pengelolaan BUMDes di Kecamatan Cigombong sudah berjalan baik, namun masih ada keterbatasan dalam aspek sumber daya dan komunikasi, penelitian lanjutan bisa mengkaji bagaimana program sosialisasi intensif yang melibatkan masyarakat lebih luas dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes di berbagai desa lainnya, sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan terlibat aktif dalam usaha desa. Selain itu, studi berikutnya dapat mengeksplorasi dampak dari peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan jangka panjang terhadap produktivitas dan keuntungan BUMDes di daerah pedesaan, dengan fokus pada bagaimana pelatihan itu mempengaruhi kemampuan pengelola dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Terakhir, penelitian baru bisa memeriksa sejauh mana model struktur birokrasi yang diperbaiki dari kebijakan serupa di kabupaten tetangga dapat diadaptasi untuk memperkuat operasional BUMDes, agar desa-desa yang selama ini vakum bisa bangkit dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi warga setempat, dan dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk membangun strategi pengembangan BUMDes yang lebih efektif secara regional.

  1. #implementasi kebijakan#implementasi kebijakan
  2. #develop ai#develop ai
Read online
File size377.14 KB
Pages10
Short Linkhttps://juris.id/p-1sf
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu
DMCAReport

Related /

ads-block-test