UNIDAUNIDA
Jurnal GovernansiJurnal GovernansiImplementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah proses pelaksanaan dan penerapan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendirikan dan mengelola usaha di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 79 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes serta mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk mencapai kebijakan di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi sebagai teknik utama, serta wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan skala Likert dan rumus Weighted Mean Score (WMS). Temuan penelitian menunjukkan rata-rata nilai sebesar 3,68, yang berada dalam kategori baik. Meskipun aspek-aspek seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksana dengan baik, masih diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi dan sumber daya untuk memaksimalkan implementasi kebijakan. Upaya yang diperlukan meliputi pelatihan untuk pengelola, penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan struktur birokrasi untuk mendukung operasional BUMDes. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan dengan kategori baik, dengan skor rata-rata 3,68.Aspek komunikasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 4.09, sementara aspek sumber daya memperoleh nilai terendah sebesar 3.63, yang menunjukkan perlunya peningkatan di bidang tersebut.Kebijakan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang pengelolaan BUMDes di Kecamatan Cigombong sudah berjalan baik, namun masih ada keterbatasan dalam aspek sumber daya dan komunikasi, penelitian lanjutan bisa mengkaji bagaimana program sosialisasi intensif yang melibatkan masyarakat lebih luas dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes di berbagai desa lainnya, sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan terlibat aktif dalam usaha desa. Selain itu, studi berikutnya dapat mengeksplorasi dampak dari peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan jangka panjang terhadap produktivitas dan keuntungan BUMDes di daerah pedesaan, dengan fokus pada bagaimana pelatihan itu mempengaruhi kemampuan pengelola dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Terakhir, penelitian baru bisa memeriksa sejauh mana model struktur birokrasi yang diperbaiki dari kebijakan serupa di kabupaten tetangga dapat diadaptasi untuk memperkuat operasional BUMDes, agar desa-desa yang selama ini vakum bisa bangkit dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi warga setempat, dan dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk membangun strategi pengembangan BUMDes yang lebih efektif secara regional.
| File size | 377.14 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKSCIPOLTEKSCI Keterbatasan penelitian mencakup jangkauan database, kualitas dokumen, dan duplikasi nama penulis. Penelitian masa depan disarankan menggunakan databaseKeterbatasan penelitian mencakup jangkauan database, kualitas dokumen, dan duplikasi nama penulis. Penelitian masa depan disarankan menggunakan database
ILOMATAILOMATA Penelitian ini menekankan pentingnya memmonitor perilaku manajemen, praktik pengelolaan pajak, dan keefektifan kontrol internal dalam mendeteksi penipuanPenelitian ini menekankan pentingnya memmonitor perilaku manajemen, praktik pengelolaan pajak, dan keefektifan kontrol internal dalam mendeteksi penipuan
IRPIIRPI Salah satu fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak kepada masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasionalSalah satu fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak kepada masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasional
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Evaluasi berkelanjutan dan partisipasi aktif siswa menjadi kunci keberhasilan. Namun, perlu peningkatan inklusivitas dalam seleksi peserta dan fleksibilitasEvaluasi berkelanjutan dan partisipasi aktif siswa menjadi kunci keberhasilan. Namun, perlu peningkatan inklusivitas dalam seleksi peserta dan fleksibilitas
MKRIMKRI Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteriArtikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri
UPN VeteranUPN Veteran Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner yang dibuktikan dengan uji t dengan hasil menunjukkan tingkat signifikansi (α) sebesarKuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner yang dibuktikan dengan uji t dengan hasil menunjukkan tingkat signifikansi (α) sebesar
UNHASUNHAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN lebih rentan terhadap tekanan institusional akibat lemahnya otoritas “kepemilikan negara. Kelemahan tersebutHasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN lebih rentan terhadap tekanan institusional akibat lemahnya otoritas “kepemilikan negara. Kelemahan tersebut
UNSUNS Pengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial ituPengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial itu
Useful /
POLITEKNIK PRATAMAPOLITEKNIK PRATAMA Mereka yang seharusnya menjalani pemeriksaan setiap 3 atau 6 bulan, terpaksa tidak dapat melakukannya karena takut tertular virus Covid-19 yang sedangMereka yang seharusnya menjalani pemeriksaan setiap 3 atau 6 bulan, terpaksa tidak dapat melakukannya karena takut tertular virus Covid-19 yang sedang
POLITEKNIK PRATAMAPOLITEKNIK PRATAMA Permasalahan yang timbul dengan sistem yang sekarang berjalan adalah adanya kesalahan dalam perhitungan gaji guru. Selain itu dalam pemrosesan perhitunganPermasalahan yang timbul dengan sistem yang sekarang berjalan adalah adanya kesalahan dalam perhitungan gaji guru. Selain itu dalam pemrosesan perhitungan
POLITEKNIK PRATAMAPOLITEKNIK PRATAMA Sistem informasi pengelolaan kas kecil dengan metode fluktuatif ini sangat dibutuhkan dalam membantu pencatatan serta pengelolaan kas kecil. Sistem informasiSistem informasi pengelolaan kas kecil dengan metode fluktuatif ini sangat dibutuhkan dalam membantu pencatatan serta pengelolaan kas kecil. Sistem informasi
UNHASUNHAS Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitian