UNTADUNTAD
Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi PemerintahanObjek wisata Paralayang Wayu telah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sigi. Perkembangan ini tidak lepas dari kebijakan dalam mengelola objek wisata tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara kepada dinas pariwisata kabupaten Sigi, pemerintah desa wayu, masyarakat yang tinggal di desa wayu, pengelola objek wisata, pengunjuk destinasi wisata, dan dokumen seperti profil dinas dan profil desa serta data lainnya yang berhubungan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak belum berjalan secara optimal, tantangan utamanya adalah komunikasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan, dan rendahnya komitmen. Namun, upaya perbaikan telah dimulai, seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan peningkatan pemahaman bersama.
Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata.Implikasinya dapat mendorong pengembangan paralayang wayu sebagai destinasi unggulan dan menjadi model bagi pengelolaan wisata lain di kabupaten Sigi.Mekanisme collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu telah terlaksana sebagian, terutama dalam aspek dialog tatap muka dan berbagi pemahaman antar stakeholder.Namun, aspek yang belum terlaksana dengan baik adalah membangun kepercayaan dan komitmen antar pemda Dinas Pariwisata Sigi dengan Pokdarwis.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata. Hal ini penting untuk memahami hambatan-hambatan yang ada dan merumuskan strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelatihan dan pendampingan bagi pengelola objek wisata dan masyarakat lokal, dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip collaborative governance. Pelatihan ini dapat mencakup materi tentang komunikasi efektif, negosiasi, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan bersama. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata. Dengan memanfaatkan platform digital, informasi dapat diakses secara lebih mudah dan transparan, serta partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.
- PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH TABANAN, BALI... doi.org/10.22146/Kawistara.3976PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH TABANAN BALI doi 10 22146 Kawistara 3976
- COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (RTHP) DI KOTA YOGYAKARTA | Jurnal... doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK RTHP DI KOTA YOGYAKARTA Jurnal doi 10 18196 jpk v2i2 12743
| File size | 473.63 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Strategi pelaksanaan dikonsepkan ke Desa Wisata, namun untuk pelaksanaan dilapangan tidak sesuai. Faktor pendukung pelaksanaan peraturan ini ialah adanyaStrategi pelaksanaan dikonsepkan ke Desa Wisata, namun untuk pelaksanaan dilapangan tidak sesuai. Faktor pendukung pelaksanaan peraturan ini ialah adanya
UNTADUNTAD Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Masomba Kota Palu menghadapi tantangan signifikan,Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pasar Masomba Kota Palu menghadapi tantangan signifikan,
UNTADUNTAD Diperlukan perencanaan yang matang, proses rekrutmen yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi kinerja yang sistematis untuk meningkatkanDiperlukan perencanaan yang matang, proses rekrutmen yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi kinerja yang sistematis untuk meningkatkan
UNTADUNTAD Furthermore, the lack of knowledge among the community and mine operators regarding complaint procedures and SOPs further exacerbates the situation. Conclusion:Furthermore, the lack of knowledge among the community and mine operators regarding complaint procedures and SOPs further exacerbates the situation. Conclusion:
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi hukum pidana memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang ketat menciptakanImplementasi hukum pidana memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang ketat menciptakan
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Dengan demikian, wisata industri di Kabupaten Bekasi dapat disebarkan secara cepat, tepat, dan akurat, serta informasi tersebut dapat dikombinasikan denganDengan demikian, wisata industri di Kabupaten Bekasi dapat disebarkan secara cepat, tepat, dan akurat, serta informasi tersebut dapat dikombinasikan dengan
AKRABJUARAAKRABJUARA go.id. 2) Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolahan Website disbudpar. go.id, persoalan penggunaan jaringango.id. 2) Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolahan Website disbudpar. go.id, persoalan penggunaan jaringan
Useful /
UMDUMD Karena demokrasi yang semakin matang akan mengurangi ketidakadilan dan membuat kehidupan masyarakat semakin terjamin kebebasannya dan mendorong terciptanyaKarena demokrasi yang semakin matang akan mengurangi ketidakadilan dan membuat kehidupan masyarakat semakin terjamin kebebasannya dan mendorong terciptanya
AKRABJUARAAKRABJUARA Untuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap peningkatan KesejahteraanUntuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap peningkatan Kesejahteraan
AKRABJUARAAKRABJUARA Sistem dirancang untuk mengatasi berbagai bidang masalah linear karena terbuka. Namun, sebelum menerapkan masalah linier yang ditemui pada alat yang telahSistem dirancang untuk mengatasi berbagai bidang masalah linear karena terbuka. Namun, sebelum menerapkan masalah linier yang ditemui pada alat yang telah
AKRABJUARAAKRABJUARA Mengelola partai politik adalah eksperimen awal sebelum mengelola negara, dengan tujuan meraih kekuasaan politik secara konstitusional. Partai politikMengelola partai politik adalah eksperimen awal sebelum mengelola negara, dengan tujuan meraih kekuasaan politik secara konstitusional. Partai politik