Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Reforma agraria secara tradisional berfokus pada redistribusi tanah di wilayah pedesaan, khususnya menargetkan petani dan lahan pertanian. Penelitian ini mengeksplorasi potensi reforma agraria di lingkungan perkotaan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah yang esensial bagi pemukiman yang layak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan teoretis, studi ini menunjukkan bahwa peluang masih signifikan bagi reforma agraria perkotaan melalui pengambilalihan tanah negara dan tanah yang haknya telah berakhir. Tanah publik yang belum ditetapkan sebagai waqf atau bahkan diakui sebagai properti pemerintah, serta hak atas tanah historis dimana hak bangunan telah kedaluwarsa dan tidak ada permohonan perpanjangan, menyediakan peluang reformasi empiris. Meski demikian, hak atas tanah perkotaan tetap menjadi ruang yang diperselisihkan. Banyak masyarakat miskin tinggal di atas tanah tanpa sertifikat karena dianggap disengketakan oleh otoritas publik. Konflik muncul akibat durasi fisik okupasi penduduk yang berlawanan dengan klaim entitas yang memiliki dokumentasi properti usang atau tidak memadai. Badan resmi, khususnya Kantor Pertanahan, enggan mengeluarkan sertifikat tanah karena konflik tersebut. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya pada reforma agraria perkotaan dan implikasinya bagi masyarakat miskin, sehingga menyoroti kesenjangan dalam literatur yang mayoritas meneliti konteks pedesaan. Kajian ini relevan dengan kebutuhan yang semakin muncul akan opsi perumahan yang tepat dan pasti di kota. Kepentingan studi ini bagi disiplin ilmu terletak pada upaya penerapan prinsip hukum agraria nasional, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kepraktisan, dalam penyelesaian sengketa tanah perkotaan, serta menyediakan kerangka kerja untuk distribusi hak atas tanah yang lebih adil.

Conclusion

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa banyak individu berpenghasilan rendah di perkotaan menduduki tanah tanpa status hukum formal, biasanya berupa tanah negara atau bekas HGB.Undang‑Undang dan regulasi agraria Indonesia menyediakan jalur memperoleh hak melalui permohonan dan redistribusi, namun proses tersebut terhambat kebijakan pemerintah.Pemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjang hak sesuai fungsi sosial tanah.

Future Research

Salah satu langkah penelitian selanjutnya adalah melakukan studi empiris di satu atau beberapa kota Indonesia untuk menguji efektivitas proses pengajuan hak atas tanah oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempercepat atau menghambat pemberian sertifikat, seperti tingkat kesadaran hukum, akses informasi, dan koordinasi antar‑lembaga. Selanjutnya, peneliti dapat membandingkan dua pendekatan reforma agraria perkotaan, yaitu ekspropriasi tanah negara dan redistribusi melalui tanah yang telah terlantar atau haknya kedaluwarsa, guna menilai dampak sosial‑ekonomi masing‑masing model terhadap kesejahteraan penerima, keamanan hunian, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Terakhir, penting untuk mengeksplorasi potensi penerapan teknologi informasi, khususnya sistem registrasi tanah berbasis digital, dalam mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat bagi penduduk informal, dengan mengkaji manfaat biaya, tingkat akurasi data, serta tantangan regulasi dan infrastruktur yang harus diatasi. Penelitian‑penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan keadilan distribusi tanah, dan memperkuat ketahanan hukum bagi komunitas miskin di wilayah perkotaan.

References

1. Opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in handling land cases in the new... doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14042Opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional BPN in handling land cases in the new doi 10 22219 ljih v29i1 14042
2. Reconstruction of state territorial management to optimize national resilience in Indonesia | Legality... doi.org/10.22219/ljih.v31i1.23636Reconstruction of state territorial management to optimize national resilience in Indonesia Legality doi 10 22219 ljih v31i1 23636
3. The government's role in legal protection of land ownership: Urutsewu case | Legality : Jurnal Ilmiah... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/34254The governments role in legal protection of land ownership Urutsewu case Legality Jurnal Ilmiah ejournal umm ac index php legality article view 34254

Metadata

File size	351.88 KB
Pages	26
DMCA	Report