Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Kajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukan bagi kesehatan masyarakat sangat signifikan. Kajian ini secara utama bertujuan untuk menganalisis dan menelaah hubungan hak paten atas obat-obat dan produk farmasi dengan hak asasi manusia serta untuk mengkritisi dan mengevaluasi apakah pemerintah Indonesia memiliki konfigurasi kebijakan di bidang obat-obat esensial dan industri farmasi yang mengikuti prinsip-prinsip yang mendukung hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisis mendalam, kajian ini menyoroti bagaimana sistem paten untuk obat-obat dan produk farmasi mendorong inovasi serta menghadapi kritik karena akses terbatas bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. Temuan kajian menunjukkan bahwa Hak Paten atas obat-obat dan produk farmasi adalah hak eksklusif yang berpotongan dengan hak asasi manusia dalam sistem paten obat. Beberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukan untuk melindungi keseimbangan dan hak asasi manusia. Temuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan di domain kesehatan global.

Conclusion

Studi ini menjelajahi hubungan kompleks antara hak paten dan hak asasi manusia dari berbagai perspektif, dimana hak paten atas produk farmasi dan obat-obat esensial saling terkait dengan hak asasi manusia, namun sifat monopoli paten dapat membatasi akses kesehatan bagi masyarakat miskin.Kebijakan paten di Indonesia perlu direformasi untuk menyeimbangkan inovasi dengan hak kesehatan universal agar tidak terlalu bergantung pada regulasi perdagangan internasional.Instrumen hukum harus menjelaskan tanggung jawab negara dan pelaku privat dalam memastikan paten sebagai hak asasi manusia tanpa mengorbankan akses obat-obat penting.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi lisensi wajib terhadap paten obat-obat esensial di Indonesia dapat meningkatkan aksesibilitas untuk masyarakat miskin, sambil membandingkan regulasi paten kesehatan di negara berkembang seperti Indonesia dengan negara maju seperti Amerika Serikat untuk menemukan model keseimbangan yang lebih adil. Selain itu, studi baru bisa mempelajari dampak kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi produksi local obat-obat generik paten kedaluwarsa terhadap ekonomi kesehatan nasional, termasuk evaluasi biaya dan manfaat inovasi farmasi dalam konteks hak asasi manusia. Penelitian lain dapat menganalisis bagaimana reformasi sistem paten global, seperti melalui Organisasi Kesehatan Dunia, dapat mengurangi ketimpangan akses obat-obat di masa pandemi, dengan fokus pada kasus vaksin COVID-19 sebagai studi empirik untuk mendorong kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya melengkapi kritik terhadap monopoli paten dalam kajian ini tetapi juga membuka jarngan luas bagi inovasi kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan manusia di atas kepentingan ekonomi korporasi.

References

1. Should Pharma Companies Waive Their COVID-19 Vaccine Patents? A Legal and Ethical Appraisal. pharma companies... doi.org/10.3390/laws12030047Should Pharma Companies Waive Their COVID 19 Vaccine Patents A Legal and Ethical Appraisal pharma companies doi 10 3390 laws12030047
2. PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH (GOVERNMENT USE)... doi.org/10.14710/MMH.50.2.2021.196-208PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH GOVERNMENT USE doi 10 14710 MMH 50 2 2021 196 208
3. "Dampak Regulasi Obat-obat Tertentu terhadap Respon Industri Farmasi" by Diana Ernawati and... scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss1/7Dampak Regulasi Obat obat Tertentu terhadap Respon Industri Farmasi by Diana Ernawati and scholarhub ui ac jke vol16 iss1 7
4. Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/12687Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia journal uii ac IUSTUM article view 12687

Metadata

File size	331.63 KB
Pages	18
DMCA	Report