UMMUMM

Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum

Kajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukan bagi kesehatan masyarakat sangat signifikan. Kajian ini secara utama bertujuan untuk menganalisis dan menelaah hubungan hak paten atas obat-obat dan produk farmasi dengan hak asasi manusia serta untuk mengkritisi dan mengevaluasi apakah pemerintah Indonesia memiliki konfigurasi kebijakan di bidang obat-obat esensial dan industri farmasi yang mengikuti prinsip-prinsip yang mendukung hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisis mendalam, kajian ini menyoroti bagaimana sistem paten untuk obat-obat dan produk farmasi mendorong inovasi serta menghadapi kritik karena akses terbatas bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. Temuan kajian menunjukkan bahwa Hak Paten atas obat-obat dan produk farmasi adalah hak eksklusif yang berpotongan dengan hak asasi manusia dalam sistem paten obat. Beberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukan untuk melindungi keseimbangan dan hak asasi manusia. Temuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan di domain kesehatan global.

Studi ini menjelajahi hubungan kompleks antara hak paten dan hak asasi manusia dari berbagai perspektif, dimana hak paten atas produk farmasi dan obat-obat esensial saling terkait dengan hak asasi manusia, namun sifat monopoli paten dapat membatasi akses kesehatan bagi masyarakat miskin.Kebijakan paten di Indonesia perlu direformasi untuk menyeimbangkan inovasi dengan hak kesehatan universal agar tidak terlalu bergantung pada regulasi perdagangan internasional.Instrumen hukum harus menjelaskan tanggung jawab negara dan pelaku privat dalam memastikan paten sebagai hak asasi manusia tanpa mengorbankan akses obat-obat penting.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi lisensi wajib terhadap paten obat-obat esensial di Indonesia dapat meningkatkan aksesibilitas untuk masyarakat miskin, sambil membandingkan regulasi paten kesehatan di negara berkembang seperti Indonesia dengan negara maju seperti Amerika Serikat untuk menemukan model keseimbangan yang lebih adil. Selain itu, studi baru bisa mempelajari dampak kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi produksi local obat-obat generik paten kedaluwarsa terhadap ekonomi kesehatan nasional, termasuk evaluasi biaya dan manfaat inovasi farmasi dalam konteks hak asasi manusia. Penelitian lain dapat menganalisis bagaimana reformasi sistem paten global, seperti melalui Organisasi Kesehatan Dunia, dapat mengurangi ketimpangan akses obat-obat di masa pandemi, dengan fokus pada kasus vaksin COVID-19 sebagai studi empirik untuk mendorong kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya melengkapi kritik terhadap monopoli paten dalam kajian ini tetapi juga membuka jarngan luas bagi inovasi kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan manusia di atas kepentingan ekonomi korporasi.

  1. Should Pharma Companies Waive Their COVID-19 Vaccine Patents? A Legal and Ethical Appraisal. pharma companies... doi.org/10.3390/laws12030047Should Pharma Companies Waive Their COVID 19 Vaccine Patents A Legal and Ethical Appraisal pharma companies doi 10 3390 laws12030047
  2. PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH (GOVERNMENT USE)... doi.org/10.14710/MMH.50.2.2021.196-208PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH GOVERNMENT USE doi 10 14710 MMH 50 2 2021 196 208
  3. "Dampak Regulasi Obat-obat Tertentu terhadap Respon Industri Farmasi" by Diana Ernawati and... scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss1/7Dampak Regulasi Obat obat Tertentu terhadap Respon Industri Farmasi by Diana Ernawati and scholarhub ui ac jke vol16 iss1 7
  4. Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/12687Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia journal uii ac IUSTUM article view 12687
Read online
File size331.63 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali 2026More at 2026

UMDUMD Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional.Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional.

JURIS Penyuluhan Hukum Tentang Merek Dagang Di Gereja Kristen Jawa Kabupaten Sukoharjo 2026More at 2026

MAYADANIMAYADANI Ini juga mencakup teknologi seperti ponsel, tab, dan jam tangan, serta makanan seperti sosis dan kripik dengan berbagai rasa dan bentuk. Dalam lingkunganIni juga mencakup teknologi seperti ponsel, tab, dan jam tangan, serta makanan seperti sosis dan kripik dengan berbagai rasa dan bentuk. Dalam lingkungan

JURIS Copyright Law Protection Against Unauthorized Use of Artwork In Commercial Products 2026More at 2026

DINASTIRESDINASTIRES Penggunaan karya seni untuk produk komersial tanpa izin, seperti penggunaan sketsa siluet Tugu Selamat Datang oleh PT Martina Berto Tbk, merupakan pelanggaranPenggunaan karya seni untuk produk komersial tanpa izin, seperti penggunaan sketsa siluet Tugu Selamat Datang oleh PT Martina Berto Tbk, merupakan pelanggaran

JURIS Budaya Hukum Umkm Dan Masyarakat Dalam Menerapkan Prinsip First To File Dalam Sistem Hukum Merek Indonesia 2025More at 2025

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum masyarakat, termasuk peningkatan edukasi hukum, perluasan aksesDiperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum masyarakat, termasuk peningkatan edukasi hukum, perluasan akses

JURIS Does the Government have the authority to annul Regional Regulations 2024More at 2024

UMMUMM Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan MahkamahPenelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah

JURIS Inconsistency in freedom of contract for banking dispute resolution in Indonesia 2024More at 2024

UMMUMM Informasi dikumpulkan dari literatur dan dianalisis menggunakan metode analitis serta interpretatif. Temuan penelitian menekankan bahwa forum penyelesaianInformasi dikumpulkan dari literatur dan dianalisis menggunakan metode analitis serta interpretatif. Temuan penelitian menekankan bahwa forum penyelesaian

JURIS Legal protection for copyright holders of commercialized remix song cover version 2022More at 2022

UMMUMM Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,

JURIS Effects and Interventions of Pressure Injury Prevention Bundles of Care in Critically Ill Patients A Systematic Review 2021More at 2021

UNDIPUNDIP Hanya sedikit review yang melibatkan strategi bundle pencegahan di ICU. Tujuan: Penelitian ini meninjau efek paket pencegahan cedera tekan serta langkahHanya sedikit review yang melibatkan strategi bundle pencegahan di ICU. Tujuan: Penelitian ini meninjau efek paket pencegahan cedera tekan serta langkah

Useful /

JURIS Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2026More at 2026

UMDUMD Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan, karena kurang berhati-hati dalam berinteraksi melalui media sosial. Dalam kasus pencemaranSehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan, karena kurang berhati-hati dalam berinteraksi melalui media sosial. Dalam kasus pencemaran

JURIS Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual 2026More at 2026

UMDUMD Hasil dan simpulan menunjukkan bahwa dimensi hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional merujuk pada karya teknologi lokal dan pribumi, sedangkanHasil dan simpulan menunjukkan bahwa dimensi hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional merujuk pada karya teknologi lokal dan pribumi, sedangkan

JURIS Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis Di Wilayah Hukum Polda Bali 2026More at 2026

UMDUMD Perbedaan prinsip dalam bernegara dapat mempengaruhi adanya unjuk rasa. Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperanPerbedaan prinsip dalam bernegara dapat mempengaruhi adanya unjuk rasa. Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan

JURIS The government s role in legal protection of land ownership Urutsewu case 2024More at 2024

UMMUMM Sengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikanSengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikan

ads-block-test