UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumAdanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutif telah menjadi isu penting. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah telah dicabut dan dialihkan ke Mahkamah Agung. Artikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadap mekanisme pengawasan Peraturan Daerah. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas dan kekuatan eksekusi putusan Mahkamah Agung terkait pengujian yudisial, menciptakan potensi konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemohon dan pemerintah lokal, dan menghambat pengawasan Peraturan Daerah karena sifat reaktif Mahkamah Agung yang menunggu permohonan.
Kewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.Mahkamah berpendapat bahwa menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, menyimpang dari logika dan kerangka negara hukum Indonesia.Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa hanya Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pengujian yudisial sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk melanjutkan penelitian ini, peneliti bisa mempertimbangkan arah studi seperti bagaimana meningkatkan efektivitas pengujian yudisial di Mahkamah Agung terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum nasional, dengan fokus pada analisis kasus-kasus setelah putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses reaktifnya. Selain itu, dapat dikembangkan penelitian yang mengeksplorasi bagaimana mencegah konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme evaluasi preventive yang lebih ketat sebelum peraturan daerah diterbitkan. Penelitian lanjutan juga bisa membahas alternatif model pengawasan peraturan daerah yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat sebagai pemantau awal, seperti studi banding dengan sistem pengadilan administratif untuk mengurangi potensi tidak efisien dalam pengujian kembali peraturan daerah yang bermasalah. Dengan begitu, penelitian ini bukan hanya mendokumentasikan implikasi putusan, tetapi juga menawarkan solusi untuk meningkatkan harmonisasi dan kepastian hukum dalam tata kelola peraturan daerah. Pendekatan ini akan membantu memahami sejauh mana kewenangan Mahkamah Agung benar-benar mampu menekan terjadinya peraturan daerah yang membahayakan kepentingan umum. Penelitian semacam ini dapat melibatkan survei terhadap hakim-hakim Mahkamah Agung untuk mengukur kapasitas mereka dalam menangani beban kasus yang meningkat. Selain itu, dapat dilakukan kajian empiris tentang dampak penurunan kualitas putusan terhadap iklim investasi di daerah. Ide ini bertujuan untuk menyuguhkan wawasan baru bagi pembuat kebijakan agar pengawasan peraturan daerah lebih proaktif dan transparan.
- Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. materi pemerintah peraturan daerah kajian kewenangan pusat putusan... doi.org/10.14421/ajish.v51i1.324Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum materi pemerintah peraturan daerah kajian kewenangan pusat putusan doi 10 14421 ajish v51i1 324
- PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016... doi.org/10.21107/ri.v14i2.4764PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137 PUU XIII 2015 DAN 56 PUU XIV 2016 doi 10 21107 ri v14i2 4764
- Overlapping Authority on the Cancellation of Local Regulation (An Erroneous Logic of Local Autonomy)... doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1196Overlapping Authority on the Cancellation of Local Regulation An Erroneous Logic of Local Autonomy doi 10 20956 halrev v3i2 1196
- TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN KEWENANGAN MENTERI DAN GUBERNUR DI DAERAH BERKAITAN... journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/2469TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN KEWENANGAN MENTERI DAN GUBERNUR DI DAERAH BERKAITAN journals usm ac index php jdsb article view 2469
| File size | 289.63 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-9K |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi,
UMMUMM Oleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktuOleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktu
UMMUMM Dengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisisDengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisis
UMMUMM Indonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingatIndonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,
UMMUMM Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahanMetode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahan
UMMUMM Tindakan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan serta mendorong negara‑negara penandatangan Konvensi untuk menerima Rohingya merupakan pemenuhanTindakan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan serta mendorong negara‑negara penandatangan Konvensi untuk menerima Rohingya merupakan pemenuhan
ITBITB Desain dan hasil simulasi dari antena yang diusulkan diperoleh menggunakan perangkat lunak CST Studio. Kebutuhan akan komunikasi berkecepatan tinggi danDesain dan hasil simulasi dari antena yang diusulkan diperoleh menggunakan perangkat lunak CST Studio. Kebutuhan akan komunikasi berkecepatan tinggi dan
Useful /
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
UMMUMM Kewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efekKewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efek
UMMUMM Namun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah ituNamun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah itu
UGMUGM 061 perusahaan Meksiko untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sebelum dan sesudah krisis. Hasilnya menunjukkan bahwa061 perusahaan Meksiko untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sebelum dan sesudah krisis. Hasilnya menunjukkan bahwa