Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Perlindungan hukum melibatkan penjagaan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan memastikan masyarakat sepenuhnya melaksanakan hak yang diberikan secara sah oleh hukum. Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata, sedangkan petani menggunakannya untuk menanam tanaman guna mendukung keluarga. Kedua belah pihak mengklaim tanah di Urutsewu atas dasar alasan masing-masing karena tidak ada kejelasan mengenai status kepemilikan di antara mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi fungsi sistem hukum, yang bertujuan untuk meneliti peran pemerintah dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia serta upayanya menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di daerah pesisir Urutsewu Kebumen. Kemajuan sedang dibuat dalam mengakui perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kepemilikan hak atas tanah di Urutsewu, dengan spesifikasi tanah sekarang telah diperjelas untuk kedua warga dan TNI. Sengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan tanah di Urutsewu.

Conclusion

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di daerah Urutsewu melalui pembentukan tim mediasi independen oleh pemerintah yang bertujuan menciptakan lingkungan kondusif bagi perlindungan, promosi, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai konstitusi.Status kepemilikan tanah yang tidak jelas menjadi akar permasalahan utama, sehingga pemerintah bersama kedua pihak mendorong pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum.Hasilnya, setidaknya 200 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan sertifikat hak pakai diberikan kepada TNI, sehingga memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi kepemilikan tanah di Urutsewu.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana pendekatan sosio-legal dapat diterapkan lebih luas untuk menyelesaikan sengketa tanah serupa di daerah pesisir lainnya di Indonesia, dengan mempertanyakan apakah kerjasama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat lokal dapat dikembangkan lebih inovatif untuk mencegah konflik di masa depan. Selain itu, studi dapat menyelidiki dampak jangka panjang dari pendaftaran tanah komprehensif terhadap kesejahteraan petani di Urutsewu, termasuk apakah sertifikasi tanah secara sistematis mampu mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan akses hak asasi manusia seperti pendapatan dan keamanan keluarga. Penelitian lain dapat fokus pada analisis komparatif antara kasus Urutsewu dan sengketa lahan terkait militer di negara lain, untuk menentukan apakah faktor budaya dan politik yang memengaruhi sistem hukum dapat disesuaikan dengan kebijakan nasional global dalam mengurangi pelanggaran hak atas properti. Dengan mengintegrasikan hasil temuan dari pendekatan mediasi ini, penelitian bisa bertanya bagaimana pemerintah dapat lebih efektif membangun mekanisme kemitraan publik-swasta untuk perlindungan tanah tanpa memberikan prioritas berlebih pada satu pihak, seperti mengembangkan model resolusi konflik yang menghindari tindakan represif dan mempromosikan dialog berkelanjutan antara komunitas agraris dan kebutuhan pertahanan. Akhirnya, eksplorasi dapat dilakukan terhadap integrasi teknologi digital dalam proses pendaftaran tanah untuk mempercepat penyelesaian sengketa, sambil mengevaluasi risiko kegagalan amunisi yang tidak meledak dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir yang belum sepenuhnya diatasi dalam studi sebelumnya.

References

1. The Participation within Indigenous Land management: Developments and Challenges of Indigenous Communities... doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.72The Participation within Indigenous Land management Developments and Challenges of Indigenous Communities doi 10 53955 jhcls v3i1 72
2. RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics. risalah iqtisadiyah journal sharia economics title... doi.org/10.59107/RIRISALAH IQTISADIYAH Journal of Sharia Economics risalah iqtisadiyah journal sharia economics title doi 10 59107 RI
3. Jurnal Mercatoria. penyelesaian pelanggaran berat pengadilan nasional komisi kebenaran rekonsiliasi jurnal... ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1509Jurnal Mercatoria penyelesaian pelanggaran berat pengadilan nasional komisi kebenaran rekonsiliasi jurnal ojs uma ac index php mercatoria article view 1509
4. Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat... jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/186Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat jurnaltunasagraria stpn ac index php JTA article view 186

Subjects

1. #peran pemerintah#peran pemerintah
2. #resolusi konflik#resolusi konflik

Metadata

File size	329.39 KB
Pages	15
Short Link	https://juris.id/p-9L
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCA	Report