UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKetentuan hukum ruang angkasa mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa. Data menunjukkan bahwa negara-negara maju mendominasi pengelolaan ruang angkasa, sehingga negara-negara tanpa akses teknologi canggih tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Dominasi ini memicu ketimpangan antara negara maju dan berkembang, menyebabkan penerapan hak dan kewajiban yang tidak setara sebagaimana diatur dalam Hukum Ruang Angkasa. Meskipun hukum ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah ini, hukum tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan negara-negara maju untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam kegiatan ruang angkasa. Studi ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep kolaborasi internasional guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang angkasa yang adil oleh semua negara. Studi ini bersifat normatif, dengan fokus pada pengembangan konsep kolaborasi internasional di ruang angkasa. Bahan hukum primer dan sekunder serta sumber non-hukum digunakan sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secara kualitatif. Konsep yang dikembangkan menekankan kerja sama internasional dan saling membantu, serta mengusulkan kerangka kerja untuk kolaborasi antara negara maju dan berkembang. Konsep ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang angkasa yang adil dan membentuk ulang hak dan kewajiban negara dengan mendorong semua negara peluncur untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa.
Konsep kesetaraan negara dalam hukum ruang angkasa menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara, tetapi hal ini justru menciptakan jurang antara negara maju dan berkembang dalam kemampuan berpartisipasi dalam eksplorasi ruang angkasa.Kerangka kerja kerja sama internasional saat ini tidak mengharuskan negara maju melibatkan negara berkembang dalam misi ruang angkasa, karena lebih fokus pada saling membantu dan manfaat bersama.Studi ini mengusulkan model kolaborasi yang lebih konkret dengan merevisi konsep kerja sama internasional agar negara maju wajib melibatkan negara berkembang dalam kegiatan ruang angkasa, sehingga manfaat, pengetahuan, dan teknologi dapat dibagikan secara adil, sesuai dengan prinsip milik semua umat manusia.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme hukum yang mengikat, seperti yang ada dalam UNCLOS untuk laut dalam, bisa diterapkan secara serupa dalam hukum ruang angkasa agar negara maju wajib memberikan akses teknologi dan pelatihan kepada negara berkembang dalam misi luar angkasa. Studi ini juga bisa mengeksplorasi bagaimana model kemitraan bersama, seperti yang diterapkan di badan pengelola laut dalam, bisa diadaptasi untuk menciptakan entitas internasional yang secara khusus mendukung negara berkembang dalam membangun kapasitas ruang angkasa, termasuk peluncuran satelit dan pengelolaan data satelit. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu mengukur dampak nyata dari kerja sama internasional yang sudah ada, seperti dalam ASEAN, apakah program pelatihan atau transfer teknologi yang dilakukan benar-benar meningkatkan kemampuan teknis negara berkembang, atau hanya bersifat simbolis tanpa perubahan struktural yang berarti dalam akses ke ruang angkasa.
| File size | 359.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang mewajibkan penggunaan layanan BPJS Kesehatan sebagai prioritas utama, tanpa memberi keleluasaan kepada peserta untukHal ini disebabkan oleh kebijakan yang mewajibkan penggunaan layanan BPJS Kesehatan sebagai prioritas utama, tanpa memberi keleluasaan kepada peserta untuk
UEUUEU Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang memberikan prerogatif kepada presiden untuk mengampuniKewenangan ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang memberikan prerogatif kepada presiden untuk mengampuni
SINTHOPSINTHOP Konsep Iqbal tentang negara Islam tidak berusaha untuk menerapkan otoritas agama yang kaku dan formalistik. Sebaliknya, ia mendukung negara modern yangKonsep Iqbal tentang negara Islam tidak berusaha untuk menerapkan otoritas agama yang kaku dan formalistik. Sebaliknya, ia mendukung negara modern yang
POLTEKKES DENPASARPOLTEKKES DENPASAR Data dunia menunjukkan bahwa 41,8% wanita hamil dan hampir 600 juta anak prasekolah dan usia sekolah mengalami anemia, sekitar 60% wanita hamil. HasilData dunia menunjukkan bahwa 41,8% wanita hamil dan hampir 600 juta anak prasekolah dan usia sekolah mengalami anemia, sekitar 60% wanita hamil. Hasil
JOIVJOIV Oleh karena itu, pertimbangan etis dalam pendidikan AI dapat dianggap sebagai elemen penting pemikiran komputasional. Penelitian ini bertujuan menganalisisOleh karena itu, pertimbangan etis dalam pendidikan AI dapat dianggap sebagai elemen penting pemikiran komputasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis
UNDIPUNDIP Namun, tinjauan yang ada pada ICU masih mengkaji hanya intervensi tunggal. Hanya sedikit review yang melibatkan strategi bundle pencegahan di ICU. Tujuan:Namun, tinjauan yang ada pada ICU masih mengkaji hanya intervensi tunggal. Hanya sedikit review yang melibatkan strategi bundle pencegahan di ICU. Tujuan:
ITENASITENAS rolfsii yang ditumbuhkan dalam media PDB termodifikasi dengan menggunakan substrat gula cair 7% telah berhasil memproduksi scleroglucan dengan yield danrolfsii yang ditumbuhkan dalam media PDB termodifikasi dengan menggunakan substrat gula cair 7% telah berhasil memproduksi scleroglucan dengan yield dan
UADUAD Perubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standingPerubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standing
Useful /
UEUUEU Data dalam penelitian ini adalah informasi Tumpang Tindih Hak Kepemilikan atas Tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Dari hasilData dalam penelitian ini adalah informasi Tumpang Tindih Hak Kepemilikan atas Tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Dari hasil
UMMUMM Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenisPemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis
UNILAUNILA Penelitian keanekaragaman jenis burung di hutan pinus dan hutan campuran Muarasipongi, merupakan wujud kepedulian terhadap konservasi jenis burung. PenelitianPenelitian keanekaragaman jenis burung di hutan pinus dan hutan campuran Muarasipongi, merupakan wujud kepedulian terhadap konservasi jenis burung. Penelitian
UNILAUNILA Penambahan perendam larutan giberelin 150 ppm selama 24 jam memberikan pengaruh yang paling baik dengan rata-rata persen kecambah sebesar 65 persen, dibandingkanPenambahan perendam larutan giberelin 150 ppm selama 24 jam memberikan pengaruh yang paling baik dengan rata-rata persen kecambah sebesar 65 persen, dibandingkan