UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKetentuan hukum ruang angkasa mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa. Data menunjukkan bahwa negara-negara maju mendominasi pengelolaan ruang angkasa, sehingga negara-negara tanpa akses teknologi canggih tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Dominasi ini memicu ketimpangan antara negara maju dan berkembang, menyebabkan penerapan hak dan kewajiban yang tidak setara sebagaimana diatur dalam Hukum Ruang Angkasa. Meskipun hukum ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah ini, hukum tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan negara-negara maju untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam kegiatan ruang angkasa. Studi ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep kolaborasi internasional guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang angkasa yang adil oleh semua negara. Studi ini bersifat normatif, dengan fokus pada pengembangan konsep kolaborasi internasional di ruang angkasa. Bahan hukum primer dan sekunder serta sumber non-hukum digunakan sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secara kualitatif. Konsep yang dikembangkan menekankan kerja sama internasional dan saling membantu, serta mengusulkan kerangka kerja untuk kolaborasi antara negara maju dan berkembang. Konsep ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang angkasa yang adil dan membentuk ulang hak dan kewajiban negara dengan mendorong semua negara peluncur untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa.
Konsep kesetaraan negara dalam hukum ruang angkasa menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara, tetapi hal ini justru menciptakan jurang antara negara maju dan berkembang dalam kemampuan berpartisipasi dalam eksplorasi ruang angkasa.Kerangka kerja kerja sama internasional saat ini tidak mengharuskan negara maju melibatkan negara berkembang dalam misi ruang angkasa, karena lebih fokus pada saling membantu dan manfaat bersama.Studi ini mengusulkan model kolaborasi yang lebih konkret dengan merevisi konsep kerja sama internasional agar negara maju wajib melibatkan negara berkembang dalam kegiatan ruang angkasa, sehingga manfaat, pengetahuan, dan teknologi dapat dibagikan secara adil, sesuai dengan prinsip milik semua umat manusia.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme hukum yang mengikat, seperti yang ada dalam UNCLOS untuk laut dalam, bisa diterapkan secara serupa dalam hukum ruang angkasa agar negara maju wajib memberikan akses teknologi dan pelatihan kepada negara berkembang dalam misi luar angkasa. Studi ini juga bisa mengeksplorasi bagaimana model kemitraan bersama, seperti yang diterapkan di badan pengelola laut dalam, bisa diadaptasi untuk menciptakan entitas internasional yang secara khusus mendukung negara berkembang dalam membangun kapasitas ruang angkasa, termasuk peluncuran satelit dan pengelolaan data satelit. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu mengukur dampak nyata dari kerja sama internasional yang sudah ada, seperti dalam ASEAN, apakah program pelatihan atau transfer teknologi yang dilakukan benar-benar meningkatkan kemampuan teknis negara berkembang, atau hanya bersifat simbolis tanpa perubahan struktural yang berarti dalam akses ke ruang angkasa.
| File size | 359.08 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-9R |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Tujuan akhir negara, menurut Plato, adalah menciptakan kebahagiaan kolektif melalui harmoni dan keteraturan. Artikel ini juga mengkaji relevansi pemikiranTujuan akhir negara, menurut Plato, adalah menciptakan kebahagiaan kolektif melalui harmoni dan keteraturan. Artikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran
UMMUMM Aplikasi ini mematuhi ISO 2700, standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi dan memenuhi tiga komponen inti: kerahasiaan, integritas,Aplikasi ini mematuhi ISO 2700, standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi dan memenuhi tiga komponen inti: kerahasiaan, integritas,
SINTHOPSINTHOP Oleh karena itu, penelitian yang lebih komprehensif dan berbasis empiris diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih lengkap dan nuansa tentang visiOleh karena itu, penelitian yang lebih komprehensif dan berbasis empiris diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih lengkap dan nuansa tentang visi
UMMUMM Namun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atauNamun, memberikan wewenang ini juga memperkenalkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika peraturan saling bertentangan atau
BINUSBINUS Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder, studi menunjukkan bahwa strategi downstreaming nikel Indonesia menjadi contoh model negara pembangunanMelalui kajian literatur dan analisis data sekunder, studi menunjukkan bahwa strategi downstreaming nikel Indonesia menjadi contoh model negara pembangunan
UNSUNS Saat ini Malaysia telah memperkenalkan pedoman akreditasi usaha sosial (Social Enterprise Accreditation) namun pendekatan tersebut dinilai kurang memadai,Saat ini Malaysia telah memperkenalkan pedoman akreditasi usaha sosial (Social Enterprise Accreditation) namun pendekatan tersebut dinilai kurang memadai,
UADUAD Diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumDiskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum
UINUIN Agama, negara, dan hukum akan bersatu membentuk lingkaran konsentris sebagai satu kesatuan yang berhubungan erat dengan satu sama lain. Intinya, hukumAgama, negara, dan hukum akan bersatu membentuk lingkaran konsentris sebagai satu kesatuan yang berhubungan erat dengan satu sama lain. Intinya, hukum
Useful /
SINTHOPSINTHOP Tantangan utama meliputi keterbatasan representasi struktural bagi komunitas Chinese dan meningkatnya intoleransi di kalangan pemuda yang dipengaruhi mediaTantangan utama meliputi keterbatasan representasi struktural bagi komunitas Chinese dan meningkatnya intoleransi di kalangan pemuda yang dipengaruhi media
UPGRISUPGRIS Sampel Gracilaria sp. diambil di perairan Pulau Karimunjawa, Jepara, kemudian dilakukan isolasi bakteri, penyaringan bakteri penghasil pigmen, serta analisisSampel Gracilaria sp. diambil di perairan Pulau Karimunjawa, Jepara, kemudian dilakukan isolasi bakteri, penyaringan bakteri penghasil pigmen, serta analisis
UPGRISUPGRIS Penanda polimorfisme nukleotida tunggal (SNP) kini menjadi penanda molekuler paling populer untuk keperluan tersebut karena efisiensi dan akurasi yangPenanda polimorfisme nukleotida tunggal (SNP) kini menjadi penanda molekuler paling populer untuk keperluan tersebut karena efisiensi dan akurasi yang
UPGRISUPGRIS Diperkirakan populasi ikan ini akan terus meningkat dan dapat memberikan dampak negatif terhadap organisme lain, khususnya komunitas ikan asli. PenelitianDiperkirakan populasi ikan ini akan terus meningkat dan dapat memberikan dampak negatif terhadap organisme lain, khususnya komunitas ikan asli. Penelitian