UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKetentuan hukum ruang angkasa mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa. Data menunjukkan bahwa negara-negara maju mendominasi pengelolaan ruang angkasa, sehingga negara-negara tanpa akses teknologi canggih tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Dominasi ini memicu ketimpangan antara negara maju dan berkembang, menyebabkan penerapan hak dan kewajiban yang tidak setara sebagaimana diatur dalam Hukum Ruang Angkasa. Meskipun hukum ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah ini, hukum tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan negara-negara maju untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam kegiatan ruang angkasa. Studi ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep kolaborasi internasional guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang angkasa yang adil oleh semua negara. Studi ini bersifat normatif, dengan fokus pada pengembangan konsep kolaborasi internasional di ruang angkasa. Bahan hukum primer dan sekunder serta sumber non-hukum digunakan sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secara kualitatif. Konsep yang dikembangkan menekankan kerja sama internasional dan saling membantu, serta mengusulkan kerangka kerja untuk kolaborasi antara negara maju dan berkembang. Konsep ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang angkasa yang adil dan membentuk ulang hak dan kewajiban negara dengan mendorong semua negara peluncur untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa.
Konsep kesetaraan negara dalam hukum ruang angkasa menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara, tetapi hal ini justru menciptakan jurang antara negara maju dan berkembang dalam kemampuan berpartisipasi dalam eksplorasi ruang angkasa.Kerangka kerja kerja sama internasional saat ini tidak mengharuskan negara maju melibatkan negara berkembang dalam misi ruang angkasa, karena lebih fokus pada saling membantu dan manfaat bersama.Studi ini mengusulkan model kolaborasi yang lebih konkret dengan merevisi konsep kerja sama internasional agar negara maju wajib melibatkan negara berkembang dalam kegiatan ruang angkasa, sehingga manfaat, pengetahuan, dan teknologi dapat dibagikan secara adil, sesuai dengan prinsip milik semua umat manusia.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme hukum yang mengikat, seperti yang ada dalam UNCLOS untuk laut dalam, bisa diterapkan secara serupa dalam hukum ruang angkasa agar negara maju wajib memberikan akses teknologi dan pelatihan kepada negara berkembang dalam misi luar angkasa. Studi ini juga bisa mengeksplorasi bagaimana model kemitraan bersama, seperti yang diterapkan di badan pengelola laut dalam, bisa diadaptasi untuk menciptakan entitas internasional yang secara khusus mendukung negara berkembang dalam membangun kapasitas ruang angkasa, termasuk peluncuran satelit dan pengelolaan data satelit. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu mengukur dampak nyata dari kerja sama internasional yang sudah ada, seperti dalam ASEAN, apakah program pelatihan atau transfer teknologi yang dilakukan benar-benar meningkatkan kemampuan teknis negara berkembang, atau hanya bersifat simbolis tanpa perubahan struktural yang berarti dalam akses ke ruang angkasa.
| File size | 359.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan padaArtikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan pada
LEMHANNASLEMHANNAS Temuan ini langsung merespons pertanyaan penelitian dengan menggambarkan bagaimana hierarki hukum yang terstruktur dengan baik dapat memberikan legitimasiTemuan ini langsung merespons pertanyaan penelitian dengan menggambarkan bagaimana hierarki hukum yang terstruktur dengan baik dapat memberikan legitimasi
UMMUMM Tanggung jawab untuk memproses dan mengelola data pribadi berada pada individu dan pihak yang memproses data. Karena pembuat kebijakan sebagai pihak pemrosesTanggung jawab untuk memproses dan mengelola data pribadi berada pada individu dan pihak yang memproses data. Karena pembuat kebijakan sebagai pihak pemroses
UNKRISWINAUNKRISWINA Yang dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan serta bertentangan dengan hirarki peraturanYang dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan serta bertentangan dengan hirarki peraturan
UMMUMM Menggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkanMenggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkan
BINUSBINUS Studi ini menganalisis bagaimana strategi downstreaming nikel Indonesia merepresentasikan model negara pembangunan baru yang mempertimbangkan keberlanjutan.Studi ini menganalisis bagaimana strategi downstreaming nikel Indonesia merepresentasikan model negara pembangunan baru yang mempertimbangkan keberlanjutan.
UADUAD Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
UINUIN Prinsip-prinsip hukum Islam dalam hubungan internasional menitikberatkan pada nilai-nilai moralitas dan etika yang bersumber dari norma agama, tercerminPrinsip-prinsip hukum Islam dalam hubungan internasional menitikberatkan pada nilai-nilai moralitas dan etika yang bersumber dari norma agama, tercermin
Useful /
UMMUMM Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjagaAnak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga
UMMUMM selain itu, penting untuk meneliti dampak praktis dari wacana akademik ini terhadap kebijakan publik, misalnya apakah temuan bibliometrik tentang keterkaitanselain itu, penting untuk meneliti dampak praktis dari wacana akademik ini terhadap kebijakan publik, misalnya apakah temuan bibliometrik tentang keterkaitan
UMBJMUMBJM Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan minum tablet besi dan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 1, KecamatanTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan minum tablet besi dan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 1, Kecamatan
UNILAUNILA 277 yang berarti bahwa kesamaan spesies antar kedua habitat memang berbeda. Penelitian menemukan total 38 jenis burung dari 20 famili, dengan 19 jenis277 yang berarti bahwa kesamaan spesies antar kedua habitat memang berbeda. Penelitian menemukan total 38 jenis burung dari 20 famili, dengan 19 jenis