UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKemajuan pesat teknologi adalah pedang bermata dua. Walaupun memberikan kemudahan akses informasi, juga membuka pintu akses tak terbatas, termasuk data pribadi. Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan warga dan memberikan layanan publik terbaik. Sehubungan dengan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah di Indonesia, meluncurkan SuperApps bernama JAKI pada tahun 2019 sebagai platform dinamis untuk komunikasi dua arah antara warga DKI Jakarta dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Mengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang aplikasi Pengelolaan Hubungan Warga dan wawancara dengan Unit Layanan Pengembang Kota Cerdas, penelitian ini menunjukkan bahwa JAKI memastikan keamanan data yang kuat. Aplikasi ini mematuhi ISO 2700, standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi dan memenuhi tiga komponen inti: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Selain itu, selaras dengan konsep akuntabilitas keamanan informasi Al Farabi, penekanan ditempatkan pada tanggung jawab sosial kolaboratif antara pemilik dan pengumpul data, yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik.
Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah.Berdasarkan kerangka teori, hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang bersifat pribadi, dan kepemilikannya melekat pada setiap individu.Tanggung jawab untuk memproses dan mengelola data pribadi berada pada individu dan pihak yang memproses data.Karena pembuat kebijakan sebagai pihak pemroses data wajib menjamin keamanan data itu sendiri, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah menerima sertifikasi standar internasional di bidang manajemen dan keamanan data.Dari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerja sama dari masyarakat sebagai warga negara sebagai organ yang bersatu.
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada audit keamanan aplikasi pemerintah secara berkala dengan melibatkan pihak ketiga yang independen. Studi deeper mengenai efektivitas Peraturan Gubernur DKI Jakarta dalam melindungi data pribadi warga juga dibutuhkan untuk memetakan kesenjangan implementasi. Pertanyaan penelitian bisa diajukan: Seberapa efektifkah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada dalam menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan data? Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan cara melindungi diri dari potensi penyalahgunaan data. Penelitian juga bisa menyasar perbandingan strategi perlindungan data antara DKI Jakarta dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, serta dampak sosio-ekonomi dari implementasi kebijakan perlindungan data terhadap kepercayaan publik dan partisipasi aktif warga dalam layanan digital pemerintah.
- Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi | Syarikat: Jurnal Rumpun... journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13338Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi Syarikat Jurnal Rumpun journal uir ac index php syarikat article view 13338
- Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android Di Indonesia | Akraman... doi.org/10.21456/vol8iss2pp115-122Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android Di Indonesia Akraman doi 10 21456 vol8iss2pp115 122
| File size | 301.98 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Dengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untukDengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untuk
UMMUMM Penelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. DenganPenelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. Dengan
UMMUMM Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,
UMMUMM Akibatnya, penegakan hukum dipersepsikan sebagai “atas perintah dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keterkaitan antara politik dan hukumAkibatnya, penegakan hukum dipersepsikan sebagai “atas perintah dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keterkaitan antara politik dan hukum
Useful /
UMMUMM Di antara ini, kurangnya infrastruktur keuangan dan keragaman produk muncul sebagai hambatan paling signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas transisiDi antara ini, kurangnya infrastruktur keuangan dan keragaman produk muncul sebagai hambatan paling signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas transisi
UMMUMM Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengaturDi Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengatur
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitanMetode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan
UMMUMM Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedomanPeraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedoman