UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKemajuan pesat teknologi adalah pedang bermata dua. Walaupun memberikan kemudahan akses informasi, juga membuka pintu akses tak terbatas, termasuk data pribadi. Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan warga dan memberikan layanan publik terbaik. Sehubungan dengan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah di Indonesia, meluncurkan SuperApps bernama JAKI pada tahun 2019 sebagai platform dinamis untuk komunikasi dua arah antara warga DKI Jakarta dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Mengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang aplikasi Pengelolaan Hubungan Warga dan wawancara dengan Unit Layanan Pengembang Kota Cerdas, penelitian ini menunjukkan bahwa JAKI memastikan keamanan data yang kuat. Aplikasi ini mematuhi ISO 2700, standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi dan memenuhi tiga komponen inti: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Selain itu, selaras dengan konsep akuntabilitas keamanan informasi Al Farabi, penekanan ditempatkan pada tanggung jawab sosial kolaboratif antara pemilik dan pengumpul data, yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik.
Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah.Berdasarkan kerangka teori, hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang bersifat pribadi, dan kepemilikannya melekat pada setiap individu.Tanggung jawab untuk memproses dan mengelola data pribadi berada pada individu dan pihak yang memproses data.Karena pembuat kebijakan sebagai pihak pemroses data wajib menjamin keamanan data itu sendiri, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah menerima sertifikasi standar internasional di bidang manajemen dan keamanan data.Dari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerja sama dari masyarakat sebagai warga negara sebagai organ yang bersatu.
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada audit keamanan aplikasi pemerintah secara berkala dengan melibatkan pihak ketiga yang independen. Studi deeper mengenai efektivitas Peraturan Gubernur DKI Jakarta dalam melindungi data pribadi warga juga dibutuhkan untuk memetakan kesenjangan implementasi. Pertanyaan penelitian bisa diajukan: Seberapa efektifkah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada dalam menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan data? Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan cara melindungi diri dari potensi penyalahgunaan data. Penelitian juga bisa menyasar perbandingan strategi perlindungan data antara DKI Jakarta dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, serta dampak sosio-ekonomi dari implementasi kebijakan perlindungan data terhadap kepercayaan publik dan partisipasi aktif warga dalam layanan digital pemerintah.
- Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi | Syarikat: Jurnal Rumpun... journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13338Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi Syarikat Jurnal Rumpun journal uir ac index php syarikat article view 13338
- Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android Di Indonesia | Akraman... doi.org/10.21456/vol8iss2pp115-122Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android Di Indonesia Akraman doi 10 21456 vol8iss2pp115 122
| File size | 301.98 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
BSIBSI Pemenuhan kebutuhan harian di jalan titian diberikan keterampilan menanam sayur-sayuran bagi anak-anak pondok pesantren. Lokasi pengabdian yaitu PondokPemenuhan kebutuhan harian di jalan titian diberikan keterampilan menanam sayur-sayuran bagi anak-anak pondok pesantren. Lokasi pengabdian yaitu Pondok
BSIBSI Oleh karena itu, inovasi penggunaan alat tekuk besi portabel hadir sebagai solusi efektif yang mampu meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan pembesian,Oleh karena itu, inovasi penggunaan alat tekuk besi portabel hadir sebagai solusi efektif yang mampu meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan pembesian,
UEUUEU Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap dan abolisi kepada eksPresiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap dan abolisi kepada eks
SINTHOPSINTHOP Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep negara Islam dari perspektif Muhammad Iqbal. Menggunakan metodologi kualitatif, studiArtikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep negara Islam dari perspektif Muhammad Iqbal. Menggunakan metodologi kualitatif, studi
UMMUMM Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.
UMMUMM Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifanStrategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan
UMPOUMPO Indikator Pendapatan; (2). Pendidikan, dan (3). Kesehatan. (1). Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat menjadiIndikator Pendapatan; (2). Pendidikan, dan (3). Kesehatan. (1). Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat menjadi
UMPOUMPO Peraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi PeraturanPeraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi Peraturan
Useful /
UEUUEU Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empatHasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empat
UEUUEU Klaim royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau karya musik milik pencipta dan hak terkait oleh pengguna pada platform digital, seperti YouTube, merupakanKlaim royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau karya musik milik pencipta dan hak terkait oleh pengguna pada platform digital, seperti YouTube, merupakan
UEUUEU Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan; Pertama tentang faktor-faktor penyebab terbitnya tumpang tindih sertipikat tanah dan Kedua; tentang bagaimanaPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan; Pertama tentang faktor-faktor penyebab terbitnya tumpang tindih sertipikat tanah dan Kedua; tentang bagaimana
UMMUMM Perdebatan utama berkisar pada perbedaan antara pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. PasalPerdebatan utama berkisar pada perbedaan antara pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. Pasal