UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKemajuan pesat teknologi adalah pedang bermata dua. Walaupun memberikan kemudahan akses informasi, juga membuka pintu akses tak terbatas, termasuk data pribadi. Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan warga dan memberikan layanan publik terbaik. Sehubungan dengan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah di Indonesia, meluncurkan SuperApps bernama JAKI pada tahun 2019 sebagai platform dinamis untuk komunikasi dua arah antara warga DKI Jakarta dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Mengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang aplikasi Pengelolaan Hubungan Warga dan wawancara dengan Unit Layanan Pengembang Kota Cerdas, penelitian ini menunjukkan bahwa JAKI memastikan keamanan data yang kuat. Aplikasi ini mematuhi ISO 2700, standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi dan memenuhi tiga komponen inti: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Selain itu, selaras dengan konsep akuntabilitas keamanan informasi Al Farabi, penekanan ditempatkan pada tanggung jawab sosial kolaboratif antara pemilik dan pengumpul data, yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik.
Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah.Berdasarkan kerangka teori, hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang bersifat pribadi, dan kepemilikannya melekat pada setiap individu.Tanggung jawab untuk memproses dan mengelola data pribadi berada pada individu dan pihak yang memproses data.Karena pembuat kebijakan sebagai pihak pemroses data wajib menjamin keamanan data itu sendiri, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah menerima sertifikasi standar internasional di bidang manajemen dan keamanan data.Dari sudut pandang Al Farabi tentang konsep negara ideal, tanggung jawab untuk memenuhi kriteria utama negara ditentukan oleh pemimpin dan dukungan kerja sama dari masyarakat sebagai warga negara sebagai organ yang bersatu.
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada audit keamanan aplikasi pemerintah secara berkala dengan melibatkan pihak ketiga yang independen. Studi deeper mengenai efektivitas Peraturan Gubernur DKI Jakarta dalam melindungi data pribadi warga juga dibutuhkan untuk memetakan kesenjangan implementasi. Pertanyaan penelitian bisa diajukan: Seberapa efektifkah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada dalam menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan data? Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan cara melindungi diri dari potensi penyalahgunaan data. Penelitian juga bisa menyasar perbandingan strategi perlindungan data antara DKI Jakarta dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, serta dampak sosio-ekonomi dari implementasi kebijakan perlindungan data terhadap kepercayaan publik dan partisipasi aktif warga dalam layanan digital pemerintah.
- Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi | Syarikat: Jurnal Rumpun... journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13338Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi Syarikat Jurnal Rumpun journal uir ac index php syarikat article view 13338
- Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android Di Indonesia | Akraman... doi.org/10.21456/vol8iss2pp115-122Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android Di Indonesia Akraman doi 10 21456 vol8iss2pp115 122
| File size | 301.98 KB |
| Pages | 19 |
| Short Link | https://juris.id/p-aI |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Studi ini merekomendasikan agar amandemen terbaru Peraturan Dinas Sipil No. 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaranStudi ini merekomendasikan agar amandemen terbaru Peraturan Dinas Sipil No. 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaran
UMMUMM Namun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapaiNamun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapai
UMMUMM Perkembangan jurisprudensial ini menggarisbawahi pendekatan hukum pragmatis untuk mendorong inklusivitas dalam partisipasi politik dan meningkatkan kesetaraanPerkembangan jurisprudensial ini menggarisbawahi pendekatan hukum pragmatis untuk mendorong inklusivitas dalam partisipasi politik dan meningkatkan kesetaraan
UMMUMM Mandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitasMandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitas
UMMUMM Hasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentanHasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentan
UMMUMM Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. IndonesiaIndonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia
UMMUMM Penelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagaiPenelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagai
UMMUMM Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Sementara itu, para supervisor mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning dan e-SOLMS. Mahasiswa menyatakan bahwa modulSementara itu, para supervisor mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning dan e-SOLMS. Mahasiswa menyatakan bahwa modul
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga,Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga,
UMMUMM Pendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuanganPendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuangan
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan