UMPOUMPO

JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)

Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hak-hak anak terhadap kehidupan anak termasuk pekerja anak penjual koran di Kota Kupang. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak? Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis. Peraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Efek negatif bagi kehidupan anak berupa pelanggaran hak-hak. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kekuatan Ekonomi, Kekuatan Sosial dan kekuatan Budaya yang menjadikan posisi anak sebagai mesin untuk mendapatkan keuntungan.

Peraturan perundang-perundangan terhadap perlindungan anak sesungguhnya berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang namun dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang.Efek negatif bagi kehidupan anak berupa pelanggaran hak-hak anak, seperti.Hak anak atas kehidupan yang layak, Hak anak atas tumbuh kembang, Hak anak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, Hak anak atas pendidikan.Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Perundang-undangan perlindungan anak sehingga tidak memberikan efek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang adalah Sarana dan Prasarana, Materi Muatan, Rendahnya Kesadaran hukum.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak ekonomi jangka panjang terhadap anak penjual koran yang bekerja di bawah usia wajib belajar. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas kebijakan daerah dalam mengurangi jumlah anak pekerja melalui pendekatan pendidikan alternatif. Terakhir, penelitian bisa fokus pada peran komunitas lokal dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghindari eksploitasi anak sebagai tenaga kerja informal.

Read online
File size248.15 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Aturan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia 2026More at 2026

UMPRUMPR Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, tantangan besar masih ditemukan pada tingginya angka permohonan dispensasi nikah diHasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, tantangan besar masih ditemukan pada tingginya angka permohonan dispensasi nikah di

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta kendala dalam implementasinyaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta kendala dalam implementasinya

JURIS Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindakpidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama Sama Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6 PID SUS ANAK 2017 PT MDN 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID. MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan,Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID. MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan,

JURIS Perbaikan Akses Pendidikan Pasca Banjir Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang 2026More at 2026

ITSCIENCEITSCIENCE Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnyaSebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya

JURIS Restorative Justice and Social Reintegration of Juvenile Sexual Offenders A Case Study of the Surakarta Juvenile Probation Office BAPAS 2025More at 2025

ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan integrasi kurikulum seksual sehat yang wajib di sekolah, pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaanPenelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan integrasi kurikulum seksual sehat yang wajib di sekolah, pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Fisik Dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak 2025More at 2025

UNTAGUNTAG Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasarBerdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar

JURIS Child Friendly Schools Based on Islamic Boarding Schools Integration of Character Education and Religious Values 2025More at 2025

IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Konsep sekolah ramah anak berbasis pesantren merupakan integrasi pendidikan karakter dan nilai religius pesantren. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisKonsep sekolah ramah anak berbasis pesantren merupakan integrasi pendidikan karakter dan nilai religius pesantren. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya mengancam pelaku kejahatan dengan kekerasan. Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehinggaHukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya mengancam pelaku kejahatan dengan kekerasan. Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga

Useful /

JURIS Analisis Yuridis Kriminalisasi Living Together Dalam Perspektif Hak Privasi Warga Negara 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, kebijakan harus diubah agar sesuai dengan konstitusi, prinsip Pancasila, dan standar hak asasi manusia internasional. Kriminalisasi perilakuOleh karena itu, kebijakan harus diubah agar sesuai dengan konstitusi, prinsip Pancasila, dan standar hak asasi manusia internasional. Kriminalisasi perilaku

JURIS Optimalisasi Kendali Posisi dan Kecepatan Clamping Konektor Baterai dengan Dual Loop P PI Controller pada Mesin Press Welding 2025More at 2025

UWKSUWKS Untuk memastikan kontroler dirancang pada model yang representatif, dilakukan identifikasi sistem menggunakan metode tfest pada data eksperimen aktual.Untuk memastikan kontroler dirancang pada model yang representatif, dilakukan identifikasi sistem menggunakan metode tfest pada data eksperimen aktual.

JURIS Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja 2024More at 2024

UMPOUMPO Oleh karena itu, diperlukan kemitraan yang kuat antara lembaga pendidikan, pelatihan, dunia usaha, dan keluarga untuk mengoptimalkan perlindungan sosialOleh karena itu, diperlukan kemitraan yang kuat antara lembaga pendidikan, pelatihan, dunia usaha, dan keluarga untuk mengoptimalkan perlindungan sosial

JURIS Penguatan Nilai Karakter melalui Kegiatan Meditasi Kitab Suci di Sekolah Menengah Pertama Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere Nusa Tenggara Timur 2024More at 2024

UMPOUMPO Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksiTeknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi

ads-block-test