UMPOUMPO
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hak-hak anak terhadap kehidupan anak termasuk pekerja anak penjual koran di Kota Kupang. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak? Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis. Peraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Efek negatif bagi kehidupan anak berupa pelanggaran hak-hak. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kekuatan Ekonomi, Kekuatan Sosial dan kekuatan Budaya yang menjadikan posisi anak sebagai mesin untuk mendapatkan keuntungan.
Peraturan perundang-perundangan terhadap perlindungan anak sesungguhnya berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang namun dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang.Efek negatif bagi kehidupan anak berupa pelanggaran hak-hak anak, seperti.Hak anak atas kehidupan yang layak, Hak anak atas tumbuh kembang, Hak anak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, Hak anak atas pendidikan.Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Perundang-undangan perlindungan anak sehingga tidak memberikan efek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang adalah Sarana dan Prasarana, Materi Muatan, Rendahnya Kesadaran hukum.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak ekonomi jangka panjang terhadap anak penjual koran yang bekerja di bawah usia wajib belajar. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas kebijakan daerah dalam mengurangi jumlah anak pekerja melalui pendekatan pendidikan alternatif. Terakhir, penelitian bisa fokus pada peran komunitas lokal dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghindari eksploitasi anak sebagai tenaga kerja informal.
| File size | 248.15 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanyaPenerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Namun demikian, elemen-elemen jaminan kesejahteraan tersebut dikatakan masih kurang jelas akibat ketentuan hukum yang bersifat umum. Artikel ini bertujuanNamun demikian, elemen-elemen jaminan kesejahteraan tersebut dikatakan masih kurang jelas akibat ketentuan hukum yang bersifat umum. Artikel ini bertujuan
UNSULTRAUNSULTRA Kesimpulannya, penanganan stunting harus dipahami sebagai tanggung jawab hukum negara yang harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Desa Morome dapat menjadiKesimpulannya, penanganan stunting harus dipahami sebagai tanggung jawab hukum negara yang harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Desa Morome dapat menjadi
IAIN MADURAIAIN MADURA Di Ngantungan, mitos tradisional—seperti kepercayaan bahwa menolak terlalu banyak lamaran akan melakukannya selamanya—menciptakan tekanan sosial, terutamaDi Ngantungan, mitos tradisional—seperti kepercayaan bahwa menolak terlalu banyak lamaran akan melakukannya selamanya—menciptakan tekanan sosial, terutama
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kedua sistem hukum mengakui bahwa hak‑hak anak di luar nikah harus dilindungi, namun perbedaan terminologi mencerminkan pendekatan berbeda dalam mengaturKedua sistem hukum mengakui bahwa hak‑hak anak di luar nikah harus dilindungi, namun perbedaan terminologi mencerminkan pendekatan berbeda dalam mengatur
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Hasil penelitian menunjukkan lima alasan utama: (1) kemaslahatan keluarga berdasarkan adat dan budaya, (2) keadilan dan kesetaraan antara anak laki-lakiHasil penelitian menunjukkan lima alasan utama: (1) kemaslahatan keluarga berdasarkan adat dan budaya, (2) keadilan dan kesetaraan antara anak laki-laki
UINSAIZUUINSAIZU Namun, validitas dan penerimaannya di pengadilan masih tergantung pada regulasi, sumber daya teknis, serta persetujuan lintas sistem hukum. Oleh karenaNamun, validitas dan penerimaannya di pengadilan masih tergantung pada regulasi, sumber daya teknis, serta persetujuan lintas sistem hukum. Oleh karena
UINUIN Abstrak. Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR). HAM berisi pasal-pasal berkaitan dengan hukum Islam, khususnyaAbstrak. Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR). HAM berisi pasal-pasal berkaitan dengan hukum Islam, khususnya
Useful /
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Elektrokardiografi menunjukkan AVB lengkap, dan CT scan thoraks menunjukkan penampilan mosaic dengan fibrosis, bronkiektasis, dan atelektasis parsial paru-paru.Elektrokardiografi menunjukkan AVB lengkap, dan CT scan thoraks menunjukkan penampilan mosaic dengan fibrosis, bronkiektasis, dan atelektasis parsial paru-paru.
UMPOUMPO Penelitian ini dilakukan di dua program studi yang berbeda yaitu program studi PPKn dan program studi Pendidikan Matematika. Penelitian ini adalah penelitianPenelitian ini dilakukan di dua program studi yang berbeda yaitu program studi PPKn dan program studi Pendidikan Matematika. Penelitian ini adalah penelitian
UMMUMM Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat adat dianggap penting dalam merekonstruksi sistem nilai sosial dan spiritual dalam mengembangkan ekoturismePeran pemerintah dan partisipasi masyarakat adat dianggap penting dalam merekonstruksi sistem nilai sosial dan spiritual dalam mengembangkan ekoturisme
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus hak ahli waris dengan agama berbeda untuk memperoleh warisan; (2) ApakahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus hak ahli waris dengan agama berbeda untuk memperoleh warisan; (2) Apakah