Publisher

UMPRUMPR

Journal Anterior JurnalAnterior Jurnal Abstract

Dinamika aturan batasan usia minimal pernikahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini dan menyelaraskan dengan perlindungan hak anak. Artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, tantangan besar masih ditemukan pada tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama menjadi variabel penghambat implementasi undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara kebijakan hukum dengan edukasi sosial yang masif untuk memastikan tujuan utama dari peningkatan batas usia pernikahan dapat tercapai secara substantif.

Conclusion

16 Tahun 2019 sebagai pembaruan atas aturan usia minimal pernikahan di Indonesia merupakan manifestasi progresif negara dalam menghapus diskriminasi gender dan memperkuat proteksi terhadap hak anak secara normatif.Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis, ekonomi, dan budaya di tingkat akar rumput.Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas lapangan ini menegaskan bahwa peningkatan batas usia tidak boleh sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan harus diintegrasikan dengan pengetatan parameter yudisial di pengadilan serta edukasi sosial yang masif.Tanpa sinergi lintas sektoral yang kuat, tujuan substantif untuk menjamin kematangan biologis dan kesejahteraan masa depan anak akan sulit tercapai di tengah desakan tradisi dan keterbatasan sosial masyarakat.

Future Research

Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak faktor budaya terhadap permohonan dispensasi nikah di daerah dengan tingkat pernikahan dini tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi efektivitas program edukasi hukum yang berfokus pada pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum pernikahan dini. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi hubungan antara kebijakan peningkatan usia pernikahan dengan indikator kesejahteraan ekonomi keluarga di tingkat lokal, serta bagaimana faktor ekonomi memengaruhi keputusan pernikahan dini.

References

1. Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia: Legalitas and Lex Temporis Delicti... doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia Legalitas and Lex Temporis Delicti doi 10 26623 jj v3i3 12490
2. DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DI PENGADILAN AGAMA (TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH)... doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7875DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DI PENGADILAN AGAMA TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH doi 10 24952 el qanuniy v9i1 7875
3. ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN HAMIL | QISTHOSIA : Jurnal Syariah... doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN HAMIL QISTHOSIA Jurnal Syariah doi 10 46870 jhki v3i2 387

Metadata

File size	120.82 KB
Pages	4
DMCA	Report