UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba, khususnya ketidakharmonisan dalam regulasi materi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedoman penegakan hukum yang seragam. Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkotika, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan. Disharmoni antar pasal dalam undang-undang ini dapat muncul akibat perbedaan tafsir, norma hukum yang tidak jelas, atau ketidakkonsistenan dengan peraturan terkait lainnya. Perdebatan utama berkisar pada perbedaan antara pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. Pasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika tanpa hak atau melawan hukum dikenai hukuman penjara.
Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi pendekatan rehabilitatif bagi pecandu, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan batas antara pengguna dan pengedar, ketidakkonsistenan dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Kesehatan, stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan rendahnya pemahaman keluarga mengenai pelaporan.Disharmoni antar pasal dalam UU Narkotika dan regulasi terkait telah menghambat perlindungan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan inklusif, khususnya revisi Pasal 54, 55, dan 127 UU Narkotika serta harmonisasi dengan UU Kesehatan agar pecandu diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kriminal.
Sebagai langkah lanjut, pertama-tama perlu dilaksanakan penelitian yang memfokuskan pada pengembangan kriteria penilaian terpadu antara lembaga penegak hukum dan instansi kesehatan untuk membedakan secara jelas antara pecandu dan pengedar narkotika dalam proses peradilan. Kajian ini dapat mengevaluasi efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 beserta mekanisme assessment medis dan forensik di setiap tahap penanganan kasus. Kedua, diperlukan studi komparatif yang mendalam mengenai harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memetakan potensi konflik pasal dan merumuskan model regulasi terpadu. Riset ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka regulasi baru yang lebih konsisten dan mudah diimplementasikan. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi implementasi peraturan daerah dalam mendukung rehabilitasi pecandu lewat pendekatan berbasis komunitas. Misalnya, studi kasus Perda Nomor 1 Tahun 2021 di Jawa Tengah, Permenkes terkait pusat rehabilitasi di Jawa Barat, dan Perda di Bali dapat mengungkap faktor penunjang dan hambatan yang berpengaruh pada efektivitas program. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan hukum dan sosial yang jelas serta dapat diterapkan langsung oleh pemangku kepentingan.
- REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN | COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN:... doi.org/10.69957/cr.v4i03.1715REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN COURT REVIEW Jurnal Penelitian Hukum e ISSN doi 10 69957 cr v4i03 1715
- Automatic Summarization of Court Decision Documents over Narcotic Cases Using BERT | Wicaksono | JOIV... joiv.org/index.php/joiv/article/view/1811Automatic Summarization of Court Decision Documents over Narcotic Cases Using BERT Wicaksono JOIV joiv index php joiv article view 1811
| File size | 296.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatanG/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
PUBMEDIAPUBMEDIA Secara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsungSecara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsung
UMMUMM Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menekankan perlunya evaluasi ulang kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia. Analisis yuridis normatifPutusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menekankan perlunya evaluasi ulang kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia. Analisis yuridis normatif
UNIRAYAUNIRAYA Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yangHarta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang
UM SURABAYAUM SURABAYA K/AG/1995. Pasal 173 KHI mencantumkan dua alasan, termasuk perbedaan agama, yang dapat menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non‑Muslim tidak dapatK/AG/1995. Pasal 173 KHI mencantumkan dua alasan, termasuk perbedaan agama, yang dapat menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non‑Muslim tidak dapat
AKABAAKABA Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA berupa pendampingan hukum maupun psikiater yang dimulai dari proses penyidikan hinggaHasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA berupa pendampingan hukum maupun psikiater yang dimulai dari proses penyidikan hingga
UNUDUNUD Until now, it can be observed, especially when we look at the story of the Balinese modern drama and dances based on the story of the Kediri historicalUntil now, it can be observed, especially when we look at the story of the Balinese modern drama and dances based on the story of the Kediri historical
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika merasa dirugikan oleh produk yang dijual, dan memiliki hak untuk menerima kenyamanan,Konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika merasa dirugikan oleh produk yang dijual, dan memiliki hak untuk menerima kenyamanan,
PUBMEDIAPUBMEDIA Pengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahalPengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahal
PUBMEDIAPUBMEDIA Reformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. DalamReformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dalam
UMMUMM Dengan mencontoh keberhasilan Malaysia dalam memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas melalui internalisasiDengan mencontoh keberhasilan Malaysia dalam memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas melalui internalisasi