UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba, khususnya ketidakharmonisan dalam regulasi materi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedoman penegakan hukum yang seragam. Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkotika, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan. Disharmoni antar pasal dalam undang-undang ini dapat muncul akibat perbedaan tafsir, norma hukum yang tidak jelas, atau ketidakkonsistenan dengan peraturan terkait lainnya. Perdebatan utama berkisar pada perbedaan antara pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. Pasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika tanpa hak atau melawan hukum dikenai hukuman penjara.
Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi pendekatan rehabilitatif bagi pecandu, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan batas antara pengguna dan pengedar, ketidakkonsistenan dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Kesehatan, stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan rendahnya pemahaman keluarga mengenai pelaporan.Disharmoni antar pasal dalam UU Narkotika dan regulasi terkait telah menghambat perlindungan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan inklusif, khususnya revisi Pasal 54, 55, dan 127 UU Narkotika serta harmonisasi dengan UU Kesehatan agar pecandu diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kriminal.
Sebagai langkah lanjut, pertama-tama perlu dilaksanakan penelitian yang memfokuskan pada pengembangan kriteria penilaian terpadu antara lembaga penegak hukum dan instansi kesehatan untuk membedakan secara jelas antara pecandu dan pengedar narkotika dalam proses peradilan. Kajian ini dapat mengevaluasi efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 beserta mekanisme assessment medis dan forensik di setiap tahap penanganan kasus. Kedua, diperlukan studi komparatif yang mendalam mengenai harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memetakan potensi konflik pasal dan merumuskan model regulasi terpadu. Riset ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka regulasi baru yang lebih konsisten dan mudah diimplementasikan. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi implementasi peraturan daerah dalam mendukung rehabilitasi pecandu lewat pendekatan berbasis komunitas. Misalnya, studi kasus Perda Nomor 1 Tahun 2021 di Jawa Tengah, Permenkes terkait pusat rehabilitasi di Jawa Barat, dan Perda di Bali dapat mengungkap faktor penunjang dan hambatan yang berpengaruh pada efektivitas program. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan hukum dan sosial yang jelas serta dapat diterapkan langsung oleh pemangku kepentingan.
- REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN | COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN:... doi.org/10.69957/cr.v4i03.1715REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN COURT REVIEW Jurnal Penelitian Hukum e ISSN doi 10 69957 cr v4i03 1715
- Automatic Summarization of Court Decision Documents over Narcotic Cases Using BERT | Wicaksono | JOIV... joiv.org/index.php/joiv/article/view/1811Automatic Summarization of Court Decision Documents over Narcotic Cases Using BERT Wicaksono JOIV joiv index php joiv article view 1811
| File size | 296.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM 33 Tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hak penghapusan digital dan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan33 Tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hak penghapusan digital dan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Temuan ini memberikan panduan penting untuk mengembangkan kurikulum kewirausahaan yang komprehensif dengan menekankan pengembangan efikasi diri, integrasiTemuan ini memberikan panduan penting untuk mengembangkan kurikulum kewirausahaan yang komprehensif dengan menekankan pengembangan efikasi diri, integrasi
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Temuan ini menekankan pentingnya kurikulum vokasi yang tidak hanya menekankan kompetensi teknis tetapi juga mengembangkan self‑efficacy melalui pembelajaranTemuan ini menekankan pentingnya kurikulum vokasi yang tidak hanya menekankan kompetensi teknis tetapi juga mengembangkan self‑efficacy melalui pembelajaran
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Pada era transformasi digital, siswa vokasi dituntut tidak hanya menguasai keterampilan teknis tetapi juga kompetensi digital, kemandirian belajar, danPada era transformasi digital, siswa vokasi dituntut tidak hanya menguasai keterampilan teknis tetapi juga kompetensi digital, kemandirian belajar, dan
UMMUMM Di banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahanDi banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan
UMMUMM Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. IndonesiaIndonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia
UMMUMM Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakanTemuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan
UMMUMM Kewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. MahkamahKewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Mahkamah
Useful /
UMMUMM Berdasarkan sejarah dan kepemimpinan Muhammadiyah, tidak dapat disangkal bahwa Muhammadiyah adalah panutan bagi organisasi dan gerakan Islam moderat *parBerdasarkan sejarah dan kepemimpinan Muhammadiyah, tidak dapat disangkal bahwa Muhammadiyah adalah panutan bagi organisasi dan gerakan Islam moderat *par
UPIUPI Kami telah mengidentifikasi kelompok fungsional seperti C-H, O-H, C≡N, C≡C, C=C, C=O, CH3, C-O, dan C-C dalam biochar. Unsur dominan dalam biocharKami telah mengidentifikasi kelompok fungsional seperti C-H, O-H, C≡N, C≡C, C=C, C=O, CH3, C-O, dan C-C dalam biochar. Unsur dominan dalam biochar
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Selain itu, terdapat hubungan tidak langsung antara status gizi dan konsentrasi terhadap hasil belajar melalui keterampilan pengendalian diri. Secara keseluruhan,Selain itu, terdapat hubungan tidak langsung antara status gizi dan konsentrasi terhadap hasil belajar melalui keterampilan pengendalian diri. Secara keseluruhan,
UMMUMM Fenomena ini menantang keabsahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubunganFenomena ini menantang keabsahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan