UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba, khususnya ketidakharmonisan dalam regulasi materi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedoman penegakan hukum yang seragam. Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkotika, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan. Disharmoni antar pasal dalam undang-undang ini dapat muncul akibat perbedaan tafsir, norma hukum yang tidak jelas, atau ketidakkonsistenan dengan peraturan terkait lainnya. Perdebatan utama berkisar pada perbedaan antara pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. Pasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika tanpa hak atau melawan hukum dikenai hukuman penjara.
Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi pendekatan rehabilitatif bagi pecandu, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan batas antara pengguna dan pengedar, ketidakkonsistenan dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Kesehatan, stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan rendahnya pemahaman keluarga mengenai pelaporan.Disharmoni antar pasal dalam UU Narkotika dan regulasi terkait telah menghambat perlindungan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan inklusif, khususnya revisi Pasal 54, 55, dan 127 UU Narkotika serta harmonisasi dengan UU Kesehatan agar pecandu diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kriminal.
Sebagai langkah lanjut, pertama-tama perlu dilaksanakan penelitian yang memfokuskan pada pengembangan kriteria penilaian terpadu antara lembaga penegak hukum dan instansi kesehatan untuk membedakan secara jelas antara pecandu dan pengedar narkotika dalam proses peradilan. Kajian ini dapat mengevaluasi efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 beserta mekanisme assessment medis dan forensik di setiap tahap penanganan kasus. Kedua, diperlukan studi komparatif yang mendalam mengenai harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memetakan potensi konflik pasal dan merumuskan model regulasi terpadu. Riset ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka regulasi baru yang lebih konsisten dan mudah diimplementasikan. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi implementasi peraturan daerah dalam mendukung rehabilitasi pecandu lewat pendekatan berbasis komunitas. Misalnya, studi kasus Perda Nomor 1 Tahun 2021 di Jawa Tengah, Permenkes terkait pusat rehabilitasi di Jawa Barat, dan Perda di Bali dapat mengungkap faktor penunjang dan hambatan yang berpengaruh pada efektivitas program. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan hukum dan sosial yang jelas serta dapat diterapkan langsung oleh pemangku kepentingan.
- REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN | COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN:... doi.org/10.69957/cr.v4i03.1715REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN COURT REVIEW Jurnal Penelitian Hukum e ISSN doi 10 69957 cr v4i03 1715
- Automatic Summarization of Court Decision Documents over Narcotic Cases Using BERT | Wicaksono | JOIV... joiv.org/index.php/joiv/article/view/1811Automatic Summarization of Court Decision Documents over Narcotic Cases Using BERT Wicaksono JOIV joiv index php joiv article view 1811
| File size | 296.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Moderatisme dalam Muhammadiyah adalah faktor penting yang telah membuat Muhammadiyah terus tumbuh melampaui usianya yang lebih dari satu abad. KonsistensiModeratisme dalam Muhammadiyah adalah faktor penting yang telah membuat Muhammadiyah terus tumbuh melampaui usianya yang lebih dari satu abad. Konsistensi
UMMUMM Kerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik. Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindunganKerja sama ini adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar filsafat dan etika politik. Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara hak penghapusan digital dengan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusanHasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara hak penghapusan digital dengan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusan
UMMUMM Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,
Useful /
MARANATHAMARANATHA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lemak tubuh dan massa otot terhadap kadar gula darah sewaktu pada populasi dewasa muda. PadaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lemak tubuh dan massa otot terhadap kadar gula darah sewaktu pada populasi dewasa muda. Pada
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitanMetode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan
UMMUMM Di sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenangDi sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenang
UPIUPI Selanjutnya, penelitian ini telah terbatas pada area manuskrip terbitan pendidikan bahasa yang mungkin mencakup data primer non-empiris secara spesifik.Selanjutnya, penelitian ini telah terbatas pada area manuskrip terbitan pendidikan bahasa yang mungkin mencakup data primer non-empiris secara spesifik.