Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya terhadap partisipasi politik dan keberagaman dalam demokrasi lokal. Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara menjadi berbasis pada ukuran populasi, mencerminkan kebutuhan untuk menyelaraskan hukum dengan dinamika sosial-politik yang berkembang. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih. Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai tujuan yang dimaksudkan, yaitu keadilan dan representasi. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses demokratisasi. Dengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untuk mengatasi dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi di Indonesia.

Conclusion

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratan persentase kursi legislatif atau suara sah dengan kriteria berdasarkan ukuran populasi.Perkembangan jurisprudensial ini menggarisbawahi pendekatan hukum pragmatis untuk mendorong inklusivitas dalam partisipasi politik dan meningkatkan kesetaraan demokrasi dalam kerangka pemilihan daerah di Indonesia.Keputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkaya pluralitas dan representasi politik, namun mengakui potensi risiko ketidakstabilan politik atau konsentrasi kekuasaan dalam entitas politik dominan, sehingga memerlukan pemantauan yang ketat dan berkelanjutan untuk memastikan reformasi mencapai tujuan keadilan substantif dan representasi demokratis yang adil.

Future Research

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada beberapa area penting. Pertama, studi longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penurunan ambang batas pencalonan terhadap representasi kelompok minoritas dan perempuan dalam pemerintahan daerah. Apakah kebijakan ini benar-benar meningkatkan partisipasi dan keberhasilan mereka dalam pemilihan, atau ada faktor lain yang lebih berpengaruh? Kedua, perlu diteliti bagaimana partai politik, terutama partai kecil dan baru, beradaptasi dengan perubahan ini dalam strategi rekrutmen dan kampanye mereka. Apakah mereka mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun basis dukungan yang lebih kuat dan kompetitif? Ketiga, analisis komparatif antar daerah dengan karakteristik sosio-ekonomi dan politik yang berbeda dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan ini dalam konteks yang bervariasi. Apakah ada kondisi lokal tertentu yang membuat kebijakan ini lebih atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan inklusi dan representasi?.

References

1. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERKAIT AMBANG... doi.org/10.20961/respublica.v7i1.50702ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA TERKAIT AMBANG doi 10 20961 respublica v7i1 50702
2. The Role of Law Under the Social Structure | Journal of Education, Humanities and Social Sciences. role... doi.org/10.54097/a5535h97The Role of Law Under the Social Structure Journal of Education Humanities and Social Sciences role doi 10 54097 a5535h97
3. Richard J. Bernstein: Politics and Pragmatism. richard bernstein politics pragmatism skip navigation... doi.org/10.4000/ejpap.3199Richard J Bernstein Politics and Pragmatism richard bernstein politics pragmatism skip navigation doi 10 4000 ejpap 3199
4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala... doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.85Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 PUU XXII 2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala doi 10 62383 presidensial v1i3 85

Subjects

1. #partai politik#partai politik
2. #administrasi negara#administrasi negara

Metadata

File size	328.67 KB
Pages	20
Short Link	https://juris.id/p-aS
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCA	Report