UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini mengangkat paradoks hubungan ketenagakerjaan dalam industri rokok tradisional Kudus, sebuah kota kretek yang mewarisi tradisi kerja berdasarkan kearifan lokal namun dihadapkan pada regulasi formal yang kaku. Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti tunjangan liburan dan fasilitas kerja. Fenomena ini menantang keabsahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan untuk menjelajahi ketegangan antara regulasi formal dan praktik lokal yang diwarnai oleh prinsip-prinsip kekerabatan dan keadilan sosial. Hasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentan terhadap interpretasi hukum yang sempit. Penelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. Dengan demikian, kerangka hukum yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan untuk mengakomodasi keunikan praktik lokal tanpa mengorbankan perlindungan buruh. Kudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagi komunitas pekerja.
Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas.Dalam perusahaan rokok di Kudus, sistem kerja yang diterapkan pada pekerja penggulung tangan dan pemotong tembakau mencerminkan kearifan lokal yang mendalam dalam budaya Indonesia, seperti rasa keluarga, prinsip musyawarah, semangat gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia.Peran negara krusial dalam legislasi ketenagakerjaan untuk mengakomodasi realitas sosial dalam industri rokok Kudus, memastikan kearifan lokal diperhatikan dalam penyusunan regulasi guna mencapai keseimbangan antara hak pekerja, kepastian hukum, dan pelestarian nilai-nilai budaya.
Untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut berdasarkan studi tentang hubungan kerja di industri rokok Kudus, ada beberapa arah studi baru yang menarik untuk dieksplorasi. Pertama, penelitian bisa mengeksplorasi dampak integrasi kearifan lokal ke dalam hukum ketenagakerjaan nasional terhadap kesejahteraan pekerja informal, dengan fokus pada bagaimana model pembagian hasil seperti 60:40 dapat dijadikan dasar bagi perlindungan sosial yang lebih luas. Kedua, studi bisa menyelidiki aplikasi model Kudus ke industri tradisional lain di Indonesia, seperti pertanian atau kerajinan tangan, untuk melihat apakah pendekatan yang menggabungkan nilai budaya lokal dengan regulasi modern dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi sambil melindungi hak pekerja. Ketiga, peneliti bisa mengkaji peran kesepakatan seperti Memorandum of Understanding antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja dalam memperkuat status pekerja informal, dengan pertanyaan apakah mekanisme ini efektif untuk mencegah eksploitasi sambil menjaga laporan tradisional, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan inklusif untuk seluruh pekerja di bidang industri tradisional. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek ini, penelitian lanjutan dapat membantu menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan harmonis antara tradisi budaya dengan tuntutan ekonomi modern.
- Local Wisdom in Business Practices in Indonesia | Atlantis Press. local wisdom business practices atlantis... doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_70Local Wisdom in Business Practices in Indonesia Atlantis Press local wisdom business practices atlantis doi 10 2991 978 2 494069 93 0 70
- Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Tasamuh: Jurnal Studi... doi.org/10.47945/tasamuh.v13i1.373Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tasamuh Jurnal Studi doi 10 47945 tasamuh v13i1 373
- The role of customary law in the governance of (...). role customary governance journal menu general... doi.org/10.22495/clgrv5i1p3The role of customary law in the governance of role customary governance journal menu general doi 10 22495 clgrv5i1p3
- An updated overview of e-cigarette impact on human health | Respiratory Research | Full Text. updated... respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-021-01737-5An updated overview of e cigarette impact on human health Respiratory Research Full Text updated respiratory research biomedcentral articles 10 1186 s12931 021 01737 5
| File size | 348.58 KB |
| Pages | 24 |
| Short Link | https://juris.id/p-aP |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM 33 Tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hak penghapusan digital dan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan33 Tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hak penghapusan digital dan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan
UMMUMM Penelitian ini berfokus pada aspek kepemimpinan Muhammadiyah dengan menekankan pemikiran dan kontribusi Haidar Nashir sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Penelitian ini berfokus pada aspek kepemimpinan Muhammadiyah dengan menekankan pemikiran dan kontribusi Haidar Nashir sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
UMMUMM Mandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitasMandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitas
UMMUMM Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di MalaysiaPenelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di Malaysia
UMMUMM Sebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikanSebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikan
UMMUMM Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifanStrategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadapPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap
Useful /
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Mengambil dari sumber primer, termasuk KeputusanPenelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Mengambil dari sumber primer, termasuk Keputusan
UMMUMM Namun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapaiNamun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapai
UMMUMM Penelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun AcehPenelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun Aceh
UMMUMM Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengaturDi Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengatur