Publisher

UGMUGM

Journal Gadjah Mada International Journal of BusinessGadjah Mada International Journal of Business Abstract

Otonomi khusus dalam pendidikan dianggap sebagai berkah besar bagi rakyat Papua. Mereka memiliki harapan tinggi bahwa dana otonomi khusus dialokasikan untuk pendidikan akan meningkatkan kualitas hidup mereka termasuk ketentuan sekolah dan standar hidup. Penelitian populasi, bagaimanapun, dirasakan bahwa keinginan tersebut dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini diasumsikan bahwa telah terjadi salah urus dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja otonomi khusus keuangan dan akuntabilitas manajemen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan strategi-studi fenomenologis yang dilakukan pada setting tertentu dalam (pengaturan alam) hidup nyata untuk menyelidiki dan memahami fenomena. Data dikumpulkan dari karyawan pemerintah, petugas LSM, populasi sasaran, dan sumber daya lainnya dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan ulasan perpustakaan. Hasil menunjukkan bahwa pejabat pemerintah daerah kekurangan kapasitas dalam menangani dana dan sudah ada pengelolaan anggaran yang buruk seperti yang ditunjukkan dari empat fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan pendidikan dana —yang tidak dilaksanakan dengan tepat. Sebuah konsep sebagai seperangkat hukum dan regulasi yang membentuk otonomi pengelolaan dana khusus Provinsi Papua diperlukan. Oleh karena itu, mekanisme terpadu kepatuhan bangunan dan sistem pengendalian manajemen dana pendidikan yang diperlukan untuk mencapai value for money (efektivitas, efisiensi, dan ekonomi) dari anggaran pendidikan. Disarankan agar membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap kinerja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal otonomi khusus akan memperkuat pencapaian target sebagaimana tercantum dalam visi, misi, dan tujuan yang didukung oleh budaya membangun transparansi, keterbukaan, akurasi, dan akuntabilitas.

Conclusion

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Papua dipengaruhi oleh kepatuhan pada peraturan hukum dan regulasi, yang membentuk mekanisme pengelolaan dana tersebut.Akuntabilitas manajemen terwujud dalam tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan atas pencapaian atau kegagalan dalam implementar dana, yang diukur melalui indikator kinerja periodik.Pemahaman tentang otonomi khusus sebagai tindakan afirmatif oleh petugas pengelola, serta kepatuhan pada fungsi utama manajemen seperti perencanaan dan pengendalian, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dana dalam sektor pendidikan.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana dinamika politik di Papua mempengaruhi efektivitas pengalokasian dana otonomi khusus untuk pendidikan, dengan menggunakan studi kasus komparatif antara Papua dan provinsi lain di Indonesia untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menghambat pencapaian tujuan seperti pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, sebuah studi baru tentang perilaku psikologis dan motivasi petugas keuangan lokal dapat mengkaji bagaimana kurangnya kapasitas dan pengalaman mereka berkontribusi pada ketidakefektifan pengelolaan dana, sehingga membantu merancang program pelatihan yang lebih tepat sasaran dan mudah dipahami oleh orang awam di daerah tersebut. Lebih lanjut, penelitian longitudinal tentang dampak jangka panjang dana ini terhadap kesetaraan akses pendidikan di daerah pedalaman Papua akan memberikan wawasan penting, misalnya melalui penelitian arah studi tentang integrasi teknologi digital dalam pemantauan transparansi dana untuk memastikan bahwa manfaatnya langsung dirasakan oleh keluarga miskin dan kelompok minoritas, sehingga menjawab keterbatasan dari penelitian saat ini yang sering terkendala oleh keterdapatan data politik dan terbatasnya akses ke laporan keuangan resmi. Dengan mengembangkan saran awal tentang pentingnya audit ketat dan kepatuhan regulasi, penelitian baru ini bisa fokus pada inovasi model desentralisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat lebih aktif, seperti survei partisipatoris yang sederhana untuk mengukur apakah dana benar-benar digunakan sesuai prioritas pendidikan dan bukan disalahgunakan. Penelitian lanjutan juga bisa memperluas analisis tentang variabel kepercayaan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menguji hipotesis bahwa membangun budaya transparansi akan mengurangi kecurigaan publik terhadap penyalahgunaan dana, dengan metode kualitatif yang mendalam untuk memahami cerita-cerita lokal di Papua. Akhirnya, sebuah kajian interdisipliner yang menggabungkan ekonomika dan sosiologi dapat meneliti apakah alokasi dana 30 persen dari anggaran khusus untuk pendidikan sudah optimal, dan apakah perlu penyesuaian berdasarkan data lapangan baru, sehingga memberikan rekomendasi praktis yang lebih kuat namun tetap dalam bentuk ide penelitian baru yang berkembang dari temuan saat ini.

Metadata

File size	314 KB
Pages	17
DMCA	ReportReport