UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewTingkat deforestasi yang tinggi dan berbagai sengketa hutan di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia belum didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan perhatian terhadap aspek pembangunan hutan berkelanjutan yang menekankan kondisi keberlanjutan yang seimbang antara tiga fungsi hutan (produksi, ekologi, dan sosio-ekonomi). Informasi Geospasial diharapkan menjadi solusi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dalam pemetaan pembangunan hutan sesuai dengan kondisi setiap wilayah hutan, sehingga ketiga fungsi tersebut dapat beroperasi secara koheren. Selain itu, dengan adanya data geospasial terintegrasi, data tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau penyelesaian sengketa di sektor kehutanan. Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya, bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu dengan menggunakan inventarisasi dan dokumentasi. Kemudian, dilengkapi dengan data wawancara dan Focus Group Discussion. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan statutori, konseptual, dan kasus. Tulisan ini menyoroti penggunaan data informasi geospasial dalam pembuatan legislasi kehutanan di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan menyajikan informasi baru tentang model penyelesaian sengketa kehutanan berdasarkan informasi geospasial.
Hutan memainkan peran penting dalam setiap elemen kehidupan di dunia.Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalah seperti konflik penggunaan lahan, kepemilikan yang tumpang tindih, dan masalah dalam bidang perizinan, yang disebabkan oleh kurangnya informasi tentang lokasi, pengaturan, dan posisi hutan dalam satu koordinat, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak harmonis dari sektor pemerintah.Oleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruang bumi, termasuk kehutanan, agar data hutan di Indonesia dapat dipetakan dengan baik dan membantu pemerintah merencanakan kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan hutan.Kebijakan Satu Peta merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik guna menghindari konflik tenurial hutan di Indonesia melalui integrasi data geospasial.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi geospasial yang lebih canggih dapat digunakan untuk memantau perubahan hutan secara real-time, seperti mengintegrasikan data satelit dan sensor untuk mendeteksi deforestasi dini dan mengantisipasi konflik lahan. Selain itu, suatu studi dapat fokus pada peningkatan peran masyarakat setempat dalam proses pengumpulan dan validasi data geospasial hutan, guna memastikan bahwa model penyelesaian sengketa tidak hanya teknis tapi juga inklusif bagi kepentingan sosial dan budaya. Lebih lanjut, penelitian dapat mengkaji dampak jangka panjang implementasi Kebijakan Satu Peta terhadap indikator pembangunan berkelanjutan di Indonesia, misalnya apakah kebijakan ini berhasil mengurangi frekuensi sengketa hutan dan berkontribusi pada pencapaian target SDGs terkait lingkungan.
- In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia |... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4303In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia doi 10 20956 halrev v9i1 4303
- The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi’s Presidency... doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3566The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during JokowiyCEs Presidency doi 10 20956 halrev v8i2 3566
| File size | 354.08 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Untuk menjamin diakuinya hak-hak Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak ulayat atas hutan adat. HutanUntuk menjamin diakuinya hak-hak Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak ulayat atas hutan adat. Hutan
UAJYUAJY Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan adalah Canva, yaitu aplikasi desain grafis yang memudahkan pembuatan gambar dan visual yang menarik untuk digunakanSalah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan adalah Canva, yaitu aplikasi desain grafis yang memudahkan pembuatan gambar dan visual yang menarik untuk digunakan
UAJYUAJY Berdasarkan hasil observasi awal kepada pemilik UMKM “Mie Jakarta Bowo ditemukan bahwa pemilik UMKM masih belum memahami serta belum bisa meningkatkanBerdasarkan hasil observasi awal kepada pemilik UMKM “Mie Jakarta Bowo ditemukan bahwa pemilik UMKM masih belum memahami serta belum bisa meningkatkan
UNILAUNILA Kebijakan deliberatif dan insentif yang menjanjikan berperan penting sebagai katalis dalam memperbaiki pengelolaan hutan agar berkelanjutan dan memberikanKebijakan deliberatif dan insentif yang menjanjikan berperan penting sebagai katalis dalam memperbaiki pengelolaan hutan agar berkelanjutan dan memberikan
UNILAUNILA Secara umum, tingkat keterlibatan masyarakat masih berada pada tahap informasi dan konsultasi, namun variasi kapasitas individu menghasilkan dampak nyataSecara umum, tingkat keterlibatan masyarakat masih berada pada tahap informasi dan konsultasi, namun variasi kapasitas individu menghasilkan dampak nyata
UNSUNS Hal ini tampak dari kurangnya kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah yang mengarah pada perlindungan dan pengembangan produk atau potensi IndikasiHal ini tampak dari kurangnya kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah yang mengarah pada perlindungan dan pengembangan produk atau potensi Indikasi
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena peraturan
UNILAUNILA Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1)Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1)
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Narasumber dalam penelitian ini yakni Amilin LAZ Al-Azhar Jatim, Muzakki selaku donatur program RGI, serta Mustahiq selaku peserta program RGI Surabaya.Narasumber dalam penelitian ini yakni Amilin LAZ Al-Azhar Jatim, Muzakki selaku donatur program RGI, serta Mustahiq selaku peserta program RGI Surabaya.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Akibat dari analisa data dapat disimpulkan bahwa Perilaku Konsumen, Harga, dan Store Atmosphere berpengaruh positif dan signifikan dengan bersamaan padaAkibat dari analisa data dapat disimpulkan bahwa Perilaku Konsumen, Harga, dan Store Atmosphere berpengaruh positif dan signifikan dengan bersamaan pada
INABJINABJ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi N-Cadherin pada sel HCT-116 (model CRC stadium lanjut) lebih tinggi daripada sel SW-480 (model CRC stadiumHasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi N-Cadherin pada sel HCT-116 (model CRC stadium lanjut) lebih tinggi daripada sel SW-480 (model CRC stadium
UNILAUNILA Limbah kulit pisang mengandung selulosa tinggi sehingga berpotensi sebagai pengganti plastik sintetis. Metode penelitian meliputi ekstraksi selulosa, pembuatanLimbah kulit pisang mengandung selulosa tinggi sehingga berpotensi sebagai pengganti plastik sintetis. Metode penelitian meliputi ekstraksi selulosa, pembuatan