UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewTingkat deforestasi yang tinggi dan berbagai sengketa hutan di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia belum didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan perhatian terhadap aspek pembangunan hutan berkelanjutan yang menekankan kondisi keberlanjutan yang seimbang antara tiga fungsi hutan (produksi, ekologi, dan sosio-ekonomi). Informasi Geospasial diharapkan menjadi solusi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dalam pemetaan pembangunan hutan sesuai dengan kondisi setiap wilayah hutan, sehingga ketiga fungsi tersebut dapat beroperasi secara koheren. Selain itu, dengan adanya data geospasial terintegrasi, data tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau penyelesaian sengketa di sektor kehutanan. Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya, bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu dengan menggunakan inventarisasi dan dokumentasi. Kemudian, dilengkapi dengan data wawancara dan Focus Group Discussion. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan statutori, konseptual, dan kasus. Tulisan ini menyoroti penggunaan data informasi geospasial dalam pembuatan legislasi kehutanan di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan menyajikan informasi baru tentang model penyelesaian sengketa kehutanan berdasarkan informasi geospasial.
Hutan memainkan peran penting dalam setiap elemen kehidupan di dunia.Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalah seperti konflik penggunaan lahan, kepemilikan yang tumpang tindih, dan masalah dalam bidang perizinan, yang disebabkan oleh kurangnya informasi tentang lokasi, pengaturan, dan posisi hutan dalam satu koordinat, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak harmonis dari sektor pemerintah.Oleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruang bumi, termasuk kehutanan, agar data hutan di Indonesia dapat dipetakan dengan baik dan membantu pemerintah merencanakan kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan hutan.Kebijakan Satu Peta merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik guna menghindari konflik tenurial hutan di Indonesia melalui integrasi data geospasial.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi geospasial yang lebih canggih dapat digunakan untuk memantau perubahan hutan secara real-time, seperti mengintegrasikan data satelit dan sensor untuk mendeteksi deforestasi dini dan mengantisipasi konflik lahan. Selain itu, suatu studi dapat fokus pada peningkatan peran masyarakat setempat dalam proses pengumpulan dan validasi data geospasial hutan, guna memastikan bahwa model penyelesaian sengketa tidak hanya teknis tapi juga inklusif bagi kepentingan sosial dan budaya. Lebih lanjut, penelitian dapat mengkaji dampak jangka panjang implementasi Kebijakan Satu Peta terhadap indikator pembangunan berkelanjutan di Indonesia, misalnya apakah kebijakan ini berhasil mengurangi frekuensi sengketa hutan dan berkontribusi pada pencapaian target SDGs terkait lingkungan.
- In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia |... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4303In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia doi 10 20956 halrev v9i1 4303
- The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi’s Presidency... doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3566The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during JokowiyCEs Presidency doi 10 20956 halrev v8i2 3566
| File size | 354.08 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-ak |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
APTKLHIAPTKLHI Penelitian mendatang sebaiknya mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi sosial‑ekonomi untuk memberikan pemahaman holistikPenelitian mendatang sebaiknya mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi sosial‑ekonomi untuk memberikan pemahaman holistik
UAJYUAJY Ungkapan Sebagus itu sampe mo nangis adalah penilaian estetik warganet terhadap suatu objek, seperti lagu, video, atau drama K-Pop, yang valid karena didasarkanUngkapan Sebagus itu sampe mo nangis adalah penilaian estetik warganet terhadap suatu objek, seperti lagu, video, atau drama K-Pop, yang valid karena didasarkan
UNHASUNHAS Selain itu, ada kesenjangan legislatif yang besar dengan negara-negara maju, dan anggota parlemen perlu mengatur mata uang kripto dengan memberlakukanSelain itu, ada kesenjangan legislatif yang besar dengan negara-negara maju, dan anggota parlemen perlu mengatur mata uang kripto dengan memberlakukan
UNHASUNHAS Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. KebijakanStandarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan
UNHASUNHAS Temuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaanTemuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaan
UNHASUNHAS Artikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukumArtikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukum
UMMUMM Anak adalah amanah yang memiliki martabat sebagai manusia utuh. Penyelesaian kasus anak harus selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak,Anak adalah amanah yang memiliki martabat sebagai manusia utuh. Penyelesaian kasus anak harus selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak,
UNHASUNHAS Lingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-temanLingkungan sosial anak memengaruhi kembalinya mereka secara psikologis ke tindakan kriminal, dan hal ini merupakan bentuk perlakuan atau imbalan dari teman-teman
Useful /
APTKLHIAPTKLHI FOREST ECOSYSTEM SERVICE UTILIZATION TO INCREASE HUMAN HEALTH. FOREST THERAPY TRIALS IN TAMAN HUTAN RAYA IR DJUANDA. Selain itu, penelitian lanjutan mengenaiFOREST ECOSYSTEM SERVICE UTILIZATION TO INCREASE HUMAN HEALTH. FOREST THERAPY TRIALS IN TAMAN HUTAN RAYA IR DJUANDA. Selain itu, penelitian lanjutan mengenai
UMMUMM Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, latar belakang dibentuknya ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan dengan agama di Indonesia sebagaimanaHasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, latar belakang dibentuknya ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan dengan agama di Indonesia sebagaimana
UMMUMM Upaya-upaya penyelesaian sengketa bisa menggunakan beberapa cara mediasi antara lain melalui jalur litigasi dan non litigasi, kedua hal ini memiliki keuntunganUpaya-upaya penyelesaian sengketa bisa menggunakan beberapa cara mediasi antara lain melalui jalur litigasi dan non litigasi, kedua hal ini memiliki keuntungan
UMMUMM Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB).Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB).