UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewRelevansi artikel ini terletak pada fokus terhadap keamanan informasi dalam pasukan pertahanan di Ukraina. Dalam kondisi perkembangan masyarakat informasi saat ini, teknologi informasi pasukan pertahanan harus menyesuaikan diri terhadap ancaman dan tantangan yang ada, guna memastikan perlindungan informasi strategis negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam keamanan informasi pasukan pertahanan Ukraina serta mencari cara untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode logika formal, metode struktural sistemik, serta metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian ruang informasi dan ruang siber oleh legislator telah memberikan regulasi hukum untuk perlindungan ruang informasi negara. Negara seperti Lituania dan Latvia telah mengkonsolidasikan pasukan yang melawan ancaman terhadap ruang informasi di bawah struktur Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, pihak berwenang berpendapat bahwa sistem entitas yang bertanggung jawab atas perlindungan ruang informasi perlu dioptimalkan dengan menciptakan kolaborasi antara pihak publik dan swasta seperti yang dilakukan di Jerman serta menyediakan tenaga kerja yang berkualifikasi. Hasil penelitian ini penting untuk kegiatan penelitian, pembuatan hukum dan penegakan hukum.
Peningkatan keamanan informasi pasukan pertahanan Ukraina membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk optimalisasi entitas yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan perlindungan informasi strategis.Legislasi Ukraina telah mendefinisikan konsep informasi, keamanan informasi, dan pasukan pertahanan, namun pemisahan antara keamanan informasi dan keamanan siber menimbulkan tantangan tersendiri dalam regulasi hukum perlindungan ruang informasi negara.Untuk itu, diperlukan optimalisasi sistem entitas yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dengan mendorong kolaborasi publik-swasta mengikuti contoh Jerman serta menyediakan tenaga kerja yang berkualifikasi.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana konsep keamanan informasi dan keamanan siber dapat diselaraskan dalam kerangka hukum nasional agar tidak saling bertentangan dan dapat memperkuat perlindungan informasi strategis negara. Kedua, perlunya studi yang mengkaji model optimalisasi entitas yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dengan mempertimbangkan efektivitas kolaborasi antar lembaga pemerintah serta integrasi sektor swasta dalam sistem perlindungan informasi nasional. Ketiga, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kebijakan pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi di bidang keamanan informasi dan siber dalam pasukan pertahanan, agar sistem keamanan negara mampu merespons ancaman secara cepat dan efektif.
- The Space Rush: Reviewing Indonesia’s Space Law in Facing the Rise of Space Mining... pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/2174The Space Rush Reviewing IndonesiayCEs Space Law in Facing the Rise of Space Mining pasca unhas ac ojs index php halrev article view 2174
- Prospects and Current Status of Defence Information Security in Ukraine | Hasanuddin Law Review. prospects... pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/3582Prospects and Current Status of Defence Information Security in Ukraine Hasanuddin Law Review prospects pasca unhas ac ojs index php halrev article view 3582
- Wayback Machine. wayback machine nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-12r1.pdfWayback Machine wayback machine nvlpubs nist gov nistpubs SpecialPublications NIST SP 800 12r1 pdf
- Features of Remote Work in Ukraine and the European Union: Comparative Legal Aspect | Hasanuddin Law... doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3218Features of Remote Work in Ukraine and the European Union Comparative Legal Aspect Hasanuddin Law doi 10 20956 halrev v7i3 3218
| File size | 310.53 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Kementerian Perhubungan harus membuka peluang sertifikasi yang diakui dalam RPL melalui KKNI. Pendidikan vokasi di bawah BPSDM harus menggunakan metodeKementerian Perhubungan harus membuka peluang sertifikasi yang diakui dalam RPL melalui KKNI. Pendidikan vokasi di bawah BPSDM harus menggunakan metode
LAP4BANGSALAP4BANGSA Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, khususnya dalam upaya peningkatanTemuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, khususnya dalam upaya peningkatan
JURNALPOLTEKBANGJAYAPURAJURNALPOLTEKBANGJAYAPURA Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara memberikan pelatihan berupa teori dan praktik tentang cara pengelasan menggunakan peralatanPelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara memberikan pelatihan berupa teori dan praktik tentang cara pengelasan menggunakan peralatan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Perbaikan diperlukan melalui diseminasi regulasi mutasi secara sistematis, analisis jabatan dan beban kerja yang komprehensif, pembentukan prosedur operasionalPerbaikan diperlukan melalui diseminasi regulasi mutasi secara sistematis, analisis jabatan dan beban kerja yang komprehensif, pembentukan prosedur operasional
UNIDAUNIDA Langkah selanjutnya bagi pembuat kebijakan adalah merancang mekanisme tata kelola multilevel yang partisipatif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahanLangkah selanjutnya bagi pembuat kebijakan adalah merancang mekanisme tata kelola multilevel yang partisipatif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Analisis menggunakanPenelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Analisis menggunakan
LPKIALPKIA Meskipun pelatihan sumber daya manusia dipandang dapat menunjang kualitas dan efisiensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, namun tetap ada pegawaiMeskipun pelatihan sumber daya manusia dipandang dapat menunjang kualitas dan efisiensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, namun tetap ada pegawai
LPPM UNASMANLPPM UNASMAN Dengan adanya Penerapan Sistem Informasi Profil Kelurahan Berbasis Website pada Kelurahan Jagasatru, maka penyampaian informasi yang dilakukan dari pihakDengan adanya Penerapan Sistem Informasi Profil Kelurahan Berbasis Website pada Kelurahan Jagasatru, maka penyampaian informasi yang dilakukan dari pihak
Useful /
UNILAUNILA Madu adalah salah satu produk perlebahan yang dapat dikembangkan melalui upaya penangkaran lebah madu. Agar produksi penangkaran berkelanjutan, diperlukanMadu adalah salah satu produk perlebahan yang dapat dikembangkan melalui upaya penangkaran lebah madu. Agar produksi penangkaran berkelanjutan, diperlukan
UNILAUNILA Seresah memiliki peranan penting di lantai hutan karena sebagian besar pengembalian unsur hara ke lantai hutan berasal dari seresah. Tujuan penelitianSeresah memiliki peranan penting di lantai hutan karena sebagian besar pengembalian unsur hara ke lantai hutan berasal dari seresah. Tujuan penelitian
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Hasil/Temuan: Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di KecamatanHasil/Temuan: Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan
UNHASUNHAS Pengadilan Dagang Internasional Tiongkok (CICC) merupakan langkah penting dalam sistem hukum Tiongkok untuk menangani sengketa perdagangan internasionalPengadilan Dagang Internasional Tiongkok (CICC) merupakan langkah penting dalam sistem hukum Tiongkok untuk menangani sengketa perdagangan internasional