PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD

Jurnal Studi Pemerintahan dan AkuntabilitasJurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas

Tujuan: Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota X, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota X. Analisis difokuskan pada lima aspek kunci: standar kriteria, kebutuhan riil, formasi kepegawaian, tujuan pelaksanaan, serta objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi/pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi_terstruktur dan tinjauan dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif dan divalidasi melalui triangulasi sumber serta teknik untuk memastikan kredibilitas. Temuan/hasil: Pelaksanaan mutasi tidak sepenuhnya efektif pada kelima aspek tersebut. Standar kriteria tidak selalu selaras dengan regulasi, kebutuhan riil belum terdefinisi dengan jelas, formasi kepegawaian sering kali tidak sesuai dengan penempatan pegawai yang dimutasi, serta objektivitas lebih dominan bersifat administratif daripada substantif. Kesimpulan: Proses mutasi di pemerintah Kota X masih menghadapi tantangan signifikan. Perbaikan diperlukan melalui diseminasi regulasi mutasi secara sistematis, analisis jabatan dan beban kerja yang komprehensif, pembentukan prosedur operasional serta panduan teknis yang jelas, dan penguatan peran Baperjakat dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan: Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Pemerintah Kota X; oleh karena itu, temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Kontribusi: Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi BKPSDM dan pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan sistem mutasi sesuai prinsip merit, sambil berkontribusi pada literatur yang lebih luas mengenai manajemen sumber daya manusia sektor publik.

Pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar perangkat daerah di BKPSDM Pemerintah Kota X belum efektif pada lima aspek utama, yaitu standar kriteria yang menunjukkan ketidaksesuaian penempatan dan dokumen administratif yang belum selaras dengan regulasi, kebutuhan riil organisasi yang belum teridentifikasi, formasi riil yang tidak sesuai dengan unit tujuan, serta objektivitas yang masih bersifat administratif.Tantangan utama meliputi pemahaman terbatas terhadap regulasi oleh unit kepegawaian perangkat daerah, kurangnya pemetaan kebutuhan organisasi, lemahnya kontrol formasi, rendahnya pemahaman pegawai tentang tujuan mutasi, dan keterbatasan waktu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam pertimbangan mendalam.Upaya perbaikan yang telah dilakukan mencakup sosialisasi informal, konfirmasi formasi, dan koordinasi dengan Baperjakat, namun diperlukan langkah lebih sistematis seperti rancangan prosedur operasional standar dan pedoman teknis berdasarkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota X, studi lanjutan bisa dikembangkan dengan menguji efektivitas pengguntingan dokumen administrasi menjadi lebih digital secara bertahap, seperti melalui aplikasi online yang terintegrasi dengan database kepegawaian nasional, agar meminimalkan keterlambatan dan kesalahan dalam proses mutasi antar daerah. Saran lainnya adalah melakukan penelitian komparatif antara beberapa kota dengan karakteristik berbeda, seperti daerah pedesaan versus perkotaan, untuk menganalisis bagaimana kebutuhan riil organisasi dan formasi kepegawaian memengaruhi kepuasan kerja pegawai mutasi, sehingga memberikan gambaran lebih luas tentang tantangan regional. Selain itu, penelitian lanjutan bisa fokus pada penerapan metode kuantitatif gabungan kualitatif untuk mengukur dampak mutasi terhadap produktivitas pegawai, misalnya melalui survei besar skala yang mengukur indikator seperti tingkat kompetensi, motivasi, dan performa kerja sebelum dan sesudah mutasi, dengan mengintegrasikan analisis statistik untuk memperkuat validitas temuan. Pendekatan ini akan membantu dalam mengembangkan model prediktif yang dapat mencegah kesenjangan kompetensi dan menyarankan pelatihan pra-mutasi bagi pegawai yang pindah jabatan, sehingga proses mutasi tidak hanya administratif tetapi juga strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Penggabungan wawancara mendalam dengan analisis data kuantitatif juga memungkinkan eksplorasi lebih dalam tentang peran politis atau hubungan interpersonal yang mungkin memengaruhi objektivitas pertimbangan, yang jarang dicakup dalam studi sebelumnya. Akhirnya, penelitian lanjutan bisa merancang simulasi digital untuk memprediksi dampak mutasi pada formasi kepegawaian di masa depan, termasuk skenario pensiun massal atau perubahan kebijakan nasional, sehingga rekomendasi praktis lebih mudah diimplementasikan oleh BKPSDM di berbagai daerah.

  1. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan | Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan. kajian ilmiah kenegaraan pengaruh... doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2429Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan kajian ilmiah kenegaraan pengaruh doi 10 35912 kihan v2i1 2429
  2. Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi | Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi. studi ilmu manajemen organisasi... penerbitgoodwood.com/index.php/simo/article/view/3531Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi studi ilmu manajemen organisasi penerbitgoodwood index php simo article view 3531
  3. Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis | Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis. reviu akuntansi manajemen... penerbitgoodwood.com/index.php/rambis/article/view/4593Reviu Akuntansi Manajemen dan Bisnis Reviu Akuntansi Manajemen dan Bisnis reviu akuntansi manajemen penerbitgoodwood index php rambis article view 4593
  4. Analisis Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Eselon III Dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton... journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/8342Analisis Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Eselon III Dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton journal uir ac index php JIAP article view 8342
  5. Efektifitas Penerapan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi... jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11505Efektifitas Penerapan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi jurnal syntaxliterate index php syntax literate article view 11505
Read online
File size532.61 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test