Hasanuddin Law Review Files
UNHASUNHAS Sebuah komponen sosio-legal melengkapi analisis ini melalui data empiris yang dikumpulkan dari 120 kuesioner dan 30 wawancara semi-terstruktur dengan wanitaSebuah komponen sosio-legal melengkapi analisis ini melalui data empiris yang dikumpulkan dari 120 kuesioner dan 30 wawancara semi-terstruktur dengan wanita
UNHASUNHAS Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,
UNHASUNHAS Metode penelitian normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang‑undangan, dokumen kebijakan, dan kerangka hukum internasional guna menilaiMetode penelitian normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang‑undangan, dokumen kebijakan, dan kerangka hukum internasional guna menilai
UNHASUNHAS Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat diresponsImplementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons
UNHASUNHAS Implementasi kewajiban due diligence di rantai pasokan internasional menghadapi tantangan besar bagi perusahaan, memerlukan sistem manajemen risiko yangImplementasi kewajiban due diligence di rantai pasokan internasional menghadapi tantangan besar bagi perusahaan, memerlukan sistem manajemen risiko yang
UNHASUNHAS Ini mengajukan pertanyaan kunci: Apakah bijaksana untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem keadilan administratif, mengingat potensi manfaatnya,Ini mengajukan pertanyaan kunci: Apakah bijaksana untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem keadilan administratif, mengingat potensi manfaatnya,
UNHASUNHAS Penegak hukum Indonesia sering menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-UndangPenegak hukum Indonesia sering menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang
UNHASUNHAS Penerapan penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak belum berjalan optimal, terutama karena adanya konflik norma antara sanksi tindakan danPenerapan penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap anak belum berjalan optimal, terutama karena adanya konflik norma antara sanksi tindakan dan
UNHASUNHAS Tidak hanya dalam konteks pemilu umum, tetapi dalam setiap aspek kehidupan nasional dan negara, perhatian lebih diberikan terhadap konstitusi keberagamanTidak hanya dalam konteks pemilu umum, tetapi dalam setiap aspek kehidupan nasional dan negara, perhatian lebih diberikan terhadap konstitusi keberagaman
UNHASUNHAS Meskipun orang tua Malaysia sering memandang sharenting sebagai ekspresi hak mereka, hal ini dapat secara tidak sengaja melanggar otonomi dan jejak digitalMeskipun orang tua Malaysia sering memandang sharenting sebagai ekspresi hak mereka, hal ini dapat secara tidak sengaja melanggar otonomi dan jejak digital
UNHASUNHAS Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah (PBL) terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritisPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah (PBL) terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis
UNHASUNHAS Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi kertas ramah lingkungan. Limbah kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutanPenelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi kertas ramah lingkungan. Limbah kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan