UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewPenjelasan pemahaman kedaulatan rakyat melalui penerapan prinsip demokrasi ketika diterapkan pada masyarakat pluralistik Indonesia memerlukan studi komprehensif. Studi ini merupakan penelitian normatif‑legal dengan menggunakan pendekatan undang‑undang, putusan (case), dan konseptual. Makalah ini memberikan informasi tentang tren terbaru dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemilu umum dengan sistem Noken sejalan dengan sistem Electoral College dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, khususnya dalam sistem Noken yang diwakili oleh kapten adat (pemilihan melalui big man). Sistem Noken merupakan hasil hubungan budaya politik dan penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, konstitusionalitas sistem Noken merupakan terjemahan daripada konstitusi yang memperhatikan keberagaman sosial yang hidup dalam masyarakat. Tidak hanya dalam konteks pemilu umum, tetapi dalam setiap aspek kehidupan nasional dan negara, perhatian lebih diberikan terhadap konstitusi keberagaman sosial dalam masyarakat (pluralisme konstitusi).
Karakteristik pemilihan umum menggunakan sistem Noken sejalan dengan sistem Electoral College dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, khususnya ketika penerapannya dipraktekkan melalui kapten adat (big man).Sistem ini, meski dilaksanakan di lapangan terbuka, bertentangan dengan prinsip pemilu umum yang rahasia namun tetap menegaskan hubungan budaya politik dan penguatan demokrasi lokal.Konstitusionalitas sistem Noken dipertahankan sebagai tradisi yang menyesuaikan Konstitusi dengan keberagaman sosial, sehingga menjadikannya preseden penting dalam pengakuan hak tradisional masyarakat adat di Indonesia.
Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji persepsi para pemilih Papua mengenai sistem Noken dan pengaruh representasi melalui seorang big man terhadap partisipasi politik serta tingkat kepercayaan publik, baik melalui metode kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, studi perbandingan dapat dilakukan antara pengoperasian sistem Noken dengan model pemilihan representatif konvensional di provinsi lain Indonesia, guna menilai kontribusi masing-masing terhadap legitimasi politik, adilnya distribusi kuasa, dan keadilan administratif, serta dampaknya pada persepsi kebersihan dan transparansi proses pemilu. Penelitian keempat dapat meneliti dampak konstitusional dari pengakuan formal terhadap sistem Noken, khususnya bagaimana pengintegrasian hak asasi manusia dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan politik individu dan penghormatan terhadap nilai budaya lokal dalam konteks pluralisme konstitusi. Selanjutnya, dapat dikecamkan penelitian eksploratif tentang efektivitas pelaksanaan sistem Noken dalam mengakomodasi pergeseran demografis dan kebutuhan politik yang berkembang di Papua, termasuk pasangan pemilih yang lebih muda. Metode survei terstruktur, analisis dokumen hukum, dan studi kasus komparatif akan menjadi landasan empirik untuk mengisi kekosongan pengetahuan tentang demokrasi multilayered di Indonesia. Dampak praktis dari ketiga arah studi ini dapat menyesuaikan kebijakan pemilihan publik agar lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman sosial‑kultural. Dengan demikian, penelitian ini akan membuka perspektif baru bagi pembentukan tata hukum demokrasi daerah yang adil dan berkelanjutan.
- New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights | Hasanuddin Law Review.... doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267New Paradigm in Natural Resources Management Securing Indigenous Peoples Rights Hasanuddin Law Review doi 10 20956 halrev v6i1 2267
- Multilayered Democracy in Papua: A Comparison of "Noken" System and Electoral College System... doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2892Multilayered Democracy in Papua A Comparison of Noken System and Electoral College System doi 10 20956 halrev v6i3 2892
| File size | 665.65 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatifSebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatif
RCRSRCRS Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu padaKebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu pada
DINASTIREVDINASTIREV Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam prosesPembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam proses
IAIN MADURAIAIN MADURA Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawaPemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawa
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Informan penelitian terdiri dari unsur Satgas dan masyarakat lokal yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles,Informan penelitian terdiri dari unsur Satgas dan masyarakat lokal yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles,
OJSOJS Demokrasi bukanlah sekadar instrumen teknis, melainkan juga cerminan dari jiwa, kepribadian, dan aspirasi nasional. Nilai-nilai demokrasi mewakili konsepDemokrasi bukanlah sekadar instrumen teknis, melainkan juga cerminan dari jiwa, kepribadian, dan aspirasi nasional. Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep
UNTAGUNTAG Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa semua aspek terkait dengan dimensi utama demokrasi deliberatif belum diadopsi secara kuatBerdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa semua aspek terkait dengan dimensi utama demokrasi deliberatif belum diadopsi secara kuat
STAIBSLLGSTAIBSLLG Pendekatan sekuler partai ini bertolak belakang dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat religius. Selain itu, penolakan terhadap penerapanPendekatan sekuler partai ini bertolak belakang dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat religius. Selain itu, penolakan terhadap penerapan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris telah diatur dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UUPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris telah diatur dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kriminologi dalam konteks lokal serta menjadi acuan untuk penyusunan kebijakan penanggulanganHasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kriminologi dalam konteks lokal serta menjadi acuan untuk penyusunan kebijakan penanggulangan
IAINPTKIAINPTK Reaksi transesterifikasi berlangsung pada suhu 65 °C, rasio molar metanol:minyak 12:1, dan waktu 3 jam dengan yield biodiesel 92,3 %. Katalis dapat digunakanReaksi transesterifikasi berlangsung pada suhu 65 °C, rasio molar metanol:minyak 12:1, dan waktu 3 jam dengan yield biodiesel 92,3 %. Katalis dapat digunakan
APTKLHIAPTKLHI Model Problem Based Learning berbasis etnosains efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Penerapan etnosains membuatModel Problem Based Learning berbasis etnosains efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Penerapan etnosains membuat