UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional. Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku. Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah, sehingga memberikan keleluasaan hakim yang berpotensi disalahgunakan dan melemahkan efek jera hukuman.Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman.Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur.Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.Ethiopia perlu merevisi ketentuan hukuman dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi dengan mengadopsi batas minimum hukuman yang berat, sebagaimana diterapkan di Hong Kong dan Rwanda, agar hukuman dapat menyampaikan pesan bermakna dan efektif mencegah kejahatan korupsi.Rethinking the Penalty of Illicit Enrichment Crime in Ethiopia.Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman. Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur. Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.
| File size | 481.85 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Terlihat jelas bahwa berbagai konsep kebijakan didasarkan pada kerangka kerja yang dibuat oleh UNICEF sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Dalam praktiknya,Terlihat jelas bahwa berbagai konsep kebijakan didasarkan pada kerangka kerja yang dibuat oleh UNICEF sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Dalam praktiknya,
IPBIPB Selisih jarak tetangga terdekat rata-rata digunakan untuk menentukan pola distribusi, sedangkan elips deviasi standar digunakan untuk menentukan arah pertumbuhanSelisih jarak tetangga terdekat rata-rata digunakan untuk menentukan pola distribusi, sedangkan elips deviasi standar digunakan untuk menentukan arah pertumbuhan
UKSWUKSW Secara umum, kami menyarankan bahwa mempekerjakan penjamin emisi terkemuka dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat memitigasi underpricingSecara umum, kami menyarankan bahwa mempekerjakan penjamin emisi terkemuka dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat memitigasi underpricing
UNHASUNHAS Selain itu, ada kesenjangan legislatif yang besar dengan negara-negara maju, dan anggota parlemen perlu mengatur mata uang kripto dengan memberlakukanSelain itu, ada kesenjangan legislatif yang besar dengan negara-negara maju, dan anggota parlemen perlu mengatur mata uang kripto dengan memberlakukan
UMMUMM Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur. Alat yang digunakan berupa dokumen dalam bentuk materi primer, sekunder, dan non‑legal.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur. Alat yang digunakan berupa dokumen dalam bentuk materi primer, sekunder, dan non‑legal.
UNILAUNILA Penelitian dilaksanakan di Pekon Gunung Kemala Krui Kabupaten Lampung Barat, dari bulan Mei sampai Juni 2013. Metode yang digunakan adalah metode non-destruktif,Penelitian dilaksanakan di Pekon Gunung Kemala Krui Kabupaten Lampung Barat, dari bulan Mei sampai Juni 2013. Metode yang digunakan adalah metode non-destruktif,
IAESCOREIAESCORE Sistem navigasi inersial memanfaatkan Unit Pengukuran Inersial (IMU) untuk mengukur perubahan parameter posisi, orientasi, dan kecepatan UGV secara terus-menerus,Sistem navigasi inersial memanfaatkan Unit Pengukuran Inersial (IMU) untuk mengukur perubahan parameter posisi, orientasi, dan kecepatan UGV secara terus-menerus,
IAESCOREIAESCORE Metode pada artikel ini menunjukkan ketahanan terhadap perubahan gesekan dan momen inersia, dengan waktu mencapai kestabilan lebih cepat dibandingkan denganMetode pada artikel ini menunjukkan ketahanan terhadap perubahan gesekan dan momen inersia, dengan waktu mencapai kestabilan lebih cepat dibandingkan dengan
Useful /
YAYASANASSYIFAYAYASANASSYIFA Kegiatan ini dapat menjadi model pelatihan berkelanjutan untuk mendukung kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Tahap selanjutnya akan dilakukan kegiatanKegiatan ini dapat menjadi model pelatihan berkelanjutan untuk mendukung kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Tahap selanjutnya akan dilakukan kegiatan
IPBIPB Nilai RMS berpengaruh pada keberhasilan rumah walet dari segi ekologi dan ekonomi. Serangan hama serta wabah penyakit merupakan faktor ancaman yang berdampakNilai RMS berpengaruh pada keberhasilan rumah walet dari segi ekologi dan ekonomi. Serangan hama serta wabah penyakit merupakan faktor ancaman yang berdampak
IPBIPB Klaster spasial mengkategorikan desa menjadi empat tipologi: desa perkotaan (Klaster Satu), desa berkembang (Klaster Tiga), dan desa kurang berkembangKlaster spasial mengkategorikan desa menjadi empat tipologi: desa perkotaan (Klaster Satu), desa berkembang (Klaster Tiga), dan desa kurang berkembang
IPBIPB Model pembelajaran berbasis masalah secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi suhu dan kalor. Penerapan model iniModel pembelajaran berbasis masalah secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi suhu dan kalor. Penerapan model ini