UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional. Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku. Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah, sehingga memberikan keleluasaan hakim yang berpotensi disalahgunakan dan melemahkan efek jera hukuman.Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman.Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur.Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.Ethiopia perlu merevisi ketentuan hukuman dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi dengan mengadopsi batas minimum hukuman yang berat, sebagaimana diterapkan di Hong Kong dan Rwanda, agar hukuman dapat menyampaikan pesan bermakna dan efektif mencegah kejahatan korupsi.Rethinking the Penalty of Illicit Enrichment Crime in Ethiopia.Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman. Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur. Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.
| File size | 481.85 KB |
| Pages | 11 |
| Short Link | https://juris.id/p-3Y |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Hal ini membatasi jangkauan pasar dan menimbulkan kendala efisiensi dalam proses distribusi dan promosi. Karena hal itu maka dirasa perlu diadakannya pelatihanHal ini membatasi jangkauan pasar dan menimbulkan kendala efisiensi dalam proses distribusi dan promosi. Karena hal itu maka dirasa perlu diadakannya pelatihan
SAINTEKMUSAINTEKMU abstrak ini menjelaskan bahwa pendidikan formal memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran lingkungan pada komunitas pedesaan. studiabstrak ini menjelaskan bahwa pendidikan formal memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran lingkungan pada komunitas pedesaan. studi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini menegaskan bahwa tingginya volume hoax di Indonesia menjadi pemicu utama terjadinya kekacauan dan ketidakstabilan politik, yang dapat dilihatPenelitian ini menegaskan bahwa tingginya volume hoax di Indonesia menjadi pemicu utama terjadinya kekacauan dan ketidakstabilan politik, yang dapat dilihat
UNYUNY Untuk mengatasi tantangan historis dan politik, Ethiopia harus melakukan pergeseran paradigma dengan membangun sistem pendidikan yang relevan, mudah diakses,Untuk mengatasi tantangan historis dan politik, Ethiopia harus melakukan pergeseran paradigma dengan membangun sistem pendidikan yang relevan, mudah diakses,
APTKLHIAPTKLHI Riset ini dapat digunakan sebagai model hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Laguna Segara Anakan. Laguna Segara Anakan, Cilacap memilikiRiset ini dapat digunakan sebagai model hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Laguna Segara Anakan. Laguna Segara Anakan, Cilacap memiliki
MKRIMKRI Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Terakhir, penelitian dapat membandingkan efektivitas bermain peran dengan metode cerita atau gambar sebagai alat edukasi anti-korupsi, untuk mengetahuiTerakhir, penelitian dapat membandingkan efektivitas bermain peran dengan metode cerita atau gambar sebagai alat edukasi anti-korupsi, untuk mengetahui
ITBITB Artikel ini menyajikan pelajaran yang dipetik selama pengembangan ventilator CPAP Vent‑I yang ditujukan untuk membantu pasien COVID‑19 dengan kesulitanArtikel ini menyajikan pelajaran yang dipetik selama pengembangan ventilator CPAP Vent‑I yang ditujukan untuk membantu pasien COVID‑19 dengan kesulitan
Useful /
FKIP UWGMFKIP UWGM Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi para pendidik dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kurikulum PAUD yang responsif budaya, mengintegrasikanPenelitian ini memberikan implikasi penting bagi para pendidik dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kurikulum PAUD yang responsif budaya, mengintegrasikan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Al‑Qabisi menekankan bahwa hukuman fisik dapat dijadikan metode pendidikan dengan memperhatikan enam prinsip dan empat kondisi yang spesifik, serta bertujuanAl‑Qabisi menekankan bahwa hukuman fisik dapat dijadikan metode pendidikan dengan memperhatikan enam prinsip dan empat kondisi yang spesifik, serta bertujuan
UNDIKSHAUNDIKSHA Studi ini juga menemukan bahwa keterlibatan manajemen dan pelatihan karyawan merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Penerapan teknologi informasiStudi ini juga menemukan bahwa keterlibatan manajemen dan pelatihan karyawan merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Penerapan teknologi informasi
UNDIKSHAUNDIKSHA Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata‑rata kompetensi menulis kelompok eksperimen (82,25) lebih tinggi daripada kelompok kontrol (78,67).Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata‑rata kompetensi menulis kelompok eksperimen (82,25) lebih tinggi daripada kelompok kontrol (78,67).