UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional. Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku. Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah, sehingga memberikan keleluasaan hakim yang berpotensi disalahgunakan dan melemahkan efek jera hukuman.Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman.Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur.Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.Ethiopia perlu merevisi ketentuan hukuman dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi dengan mengadopsi batas minimum hukuman yang berat, sebagaimana diterapkan di Hong Kong dan Rwanda, agar hukuman dapat menyampaikan pesan bermakna dan efektif mencegah kejahatan korupsi.Rethinking the Penalty of Illicit Enrichment Crime in Ethiopia.Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman. Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur. Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.
| File size | 481.85 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
SAINTEKMUSAINTEKMU Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan informasi madrasah secara akurat, cepat, dan tepat,Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan informasi madrasah secara akurat, cepat, dan tepat,
UNHASUNHAS Kertas ini layak digunakan untuk tulisan dan kemasan ringan. Kulit pisang dapat diolah menjadi kertas berkualitas dengan proses sederhana. Kertas hasilKertas ini layak digunakan untuk tulisan dan kemasan ringan. Kulit pisang dapat diolah menjadi kertas berkualitas dengan proses sederhana. Kertas hasil
IAINPTKIAINPTK Kompor portable yang dirancang mampu memanaskan 1 L air dalam 9 menit dengan konsumsi 45 mL minyak. Studi ini memberi bukti bahwa limbah plastik dapatKompor portable yang dirancang mampu memanaskan 1 L air dalam 9 menit dengan konsumsi 45 mL minyak. Studi ini memberi bukti bahwa limbah plastik dapat
UNYUNY Oleh karena itu, artikel ini menelaah pendidikan Ethiopia pada periode kekaisaran, dengan menekankan tren historis, pola pertumbuhan, tantangan budayaOleh karena itu, artikel ini menelaah pendidikan Ethiopia pada periode kekaisaran, dengan menekankan tren historis, pola pertumbuhan, tantangan budaya
UNHASUNHAS Penghilangan sampah antariksa (active debris removal, ADR) menjadi solusi atas masalah ini karena memiliki tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan luarPenghilangan sampah antariksa (active debris removal, ADR) menjadi solusi atas masalah ini karena memiliki tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan luar
UPIUPI Proses pembuatan soal TOEFL secara konvensional memakan waktu yang besar, sehingga teknologi komputer dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.Proses pembuatan soal TOEFL secara konvensional memakan waktu yang besar, sehingga teknologi komputer dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
UPIUPI Data kinetika adsorpsi mengikuti model pseudo‑order kedua dengan koefisien korelasi (R²) 0,937; 0,950; dan 0,999, sedangkan isoterma adsorpsi cocokData kinetika adsorpsi mengikuti model pseudo‑order kedua dengan koefisien korelasi (R²) 0,937; 0,950; dan 0,999, sedangkan isoterma adsorpsi cocok
UPIUPI Hasil numerik menunjukkan bahwa proses penyempurnaan adaptif berhasil menyempurnakan elemen di sekitar pusat suku sumber. Selain itu, estimasi galat globalHasil numerik menunjukkan bahwa proses penyempurnaan adaptif berhasil menyempurnakan elemen di sekitar pusat suku sumber. Selain itu, estimasi galat global
Useful /
SAINTEKMUSAINTEKMU Seiring berkembangnya teknologi, Palanta Omsima memiliki banyak pesaing wirausaha yang menjalankan bisnis yang sama, terlebih sudah banyak yang memanfaatkanSeiring berkembangnya teknologi, Palanta Omsima memiliki banyak pesaing wirausaha yang menjalankan bisnis yang sama, terlebih sudah banyak yang memanfaatkan
UNYUNY Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan observasi pelajaran PA, 76% guru telah menerapkan pendekatan TaRL, sedangkan 72,8% guru merespons positifHasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan observasi pelajaran PA, 76% guru telah menerapkan pendekatan TaRL, sedangkan 72,8% guru merespons positif
UNYUNY Peningkatan tersebut terlihat pada dimensi konseptual, prosedural, dan afektif, di mana kelompok eksperimen menunjukkan retensi materi yang lebih tinggiPeningkatan tersebut terlihat pada dimensi konseptual, prosedural, dan afektif, di mana kelompok eksperimen menunjukkan retensi materi yang lebih tinggi
UNYUNY Menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan lima mahasiswa tunanetra yang dipilih melalui pengambilanMenggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan lima mahasiswa tunanetra yang dipilih melalui pengambilan