UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional. Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku. Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah, sehingga memberikan keleluasaan hakim yang berpotensi disalahgunakan dan melemahkan efek jera hukuman.Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman.Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur.Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.Ethiopia perlu merevisi ketentuan hukuman dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi dengan mengadopsi batas minimum hukuman yang berat, sebagaimana diterapkan di Hong Kong dan Rwanda, agar hukuman dapat menyampaikan pesan bermakna dan efektif mencegah kejahatan korupsi.Rethinking the Penalty of Illicit Enrichment Crime in Ethiopia.Kejahatan pengayaan tidak sah telah diterima luas sebagai mekanisme yang berguna untuk menekan korupsi, baik dalam instrumen anti-korupsi internasional maupun regional.Tujuan utama artikel ini adalah untuk membandingkan rasionalitas dan kesesuaian hukuman yang diberlakukan atas kejahatan pengayaan tidak sah dalam Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia dibandingkan dengan sistem hukum Hong Kong dan Rwanda, guna menarik pelajaran terbaik dan arah ke depan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.Artikel ini menemukan bahwa Proklamasi Kejahatan Korupsi Ethiopia gagal menetapkan batas hukuman minimum dan justru menerapkan hukuman berat berupa hukuman penjara dan denda yang tidak memberikan pesan bermakna kepada calon pelaku.Akibatnya, hukuman yang ditetapkan memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan utama, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan hukuman berat dan menetapkan batas minimum hukuman untuk kejahatan pengayaan tidak sah agar dapat menyampaikan pesan bermakna kepada calon pelaku.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji seberapa besar pengaruh peningkatan batas minimum hukuman terhadap perilaku pejabat publik di Ethiopia, misalnya dengan menganalisis perubahan pola akumulasi kekayaan sebelum dan sesudah reformasi hukuman. Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan hukuman wajib minimum yang sejajar dengan Hong Kong dan Rwanda secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan setelah perubahan hukum melalui survei terstruktur. Terakhir, penelitian ini juga bisa mengembangkan model prediksi yang membandingkan efektivitas hukuman berbasis minimum tetap versus hukuman diskresioner dalam konteks Ethiopia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pejabat, nilai aset yang diakumulasi, dan durasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa hukuman yang diusulkan tidak hanya keras, tetapi juga proporsional, konsisten, dan dapat diprediksi secara hukum.
| File size | 481.85 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Limbah ini umumnya mengandung polutan organik, nutrien, minyak dan lemak, serta mikroorganisme patogen. Apabila tidak diolah secara tepat, pembuangan limbahLimbah ini umumnya mengandung polutan organik, nutrien, minyak dan lemak, serta mikroorganisme patogen. Apabila tidak diolah secara tepat, pembuangan limbah
UMPOUMPO Kebijakan lain adalah mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk di satu daerah. Untuk itu, penduduk di kelompok berpenghasilan rendah harus diprioritaskanKebijakan lain adalah mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk di satu daerah. Untuk itu, penduduk di kelompok berpenghasilan rendah harus diprioritaskan
UNILAUNILA Penelitian ini bertujuan untuk menghitung berapa besar kontribusi agroforestri dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung berapa besar kontribusi agroforestri dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani.
UNILAUNILA Berdasarkan isu berkembang serta mengingat pentingnya peran hutan dalam menyerap karbon dari udara, maka perlu banyak penelitian yang bisa mendorong pengembanganBerdasarkan isu berkembang serta mengingat pentingnya peran hutan dalam menyerap karbon dari udara, maka perlu banyak penelitian yang bisa mendorong pengembangan
UNILAUNILA Penelitian dilaksanakan bulan April 2014 di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptifPenelitian dilaksanakan bulan April 2014 di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif
UNILAUNILA Liana dan tumbuhan penopang diinventarisir dengan intensitas sampling 0,2% dari 796,50. Variabel yang diamati meliputi jenis dan jumlah individu liana,Liana dan tumbuhan penopang diinventarisir dengan intensitas sampling 0,2% dari 796,50. Variabel yang diamati meliputi jenis dan jumlah individu liana,
UNILAUNILA Pada periode tahun berikutnya yakni tahun 1997-2000, luas tutupan hutan masih mengalami penurunan. Periode tahun 2000-2014 luasan tutupan hutan mengalamiPada periode tahun berikutnya yakni tahun 1997-2000, luas tutupan hutan masih mengalami penurunan. Periode tahun 2000-2014 luasan tutupan hutan mengalami
IAESCOREIAESCORE Model sepeda dapat ditingkatkan dengan mengukur langsung kekakuan sudut ban, menghitung momen inersia yaw secara lebih akurat, serta memperhitungkan variasiModel sepeda dapat ditingkatkan dengan mengukur langsung kekakuan sudut ban, menghitung momen inersia yaw secara lebih akurat, serta memperhitungkan variasi
Useful /
LMULMU Uji kekuatan tekan dilakukan setelah tujuh hari penyembuhan. Hasil menunjukkan bahwa kekuatan tekan menurun seiring dengan peningkatan proporsi limbahUji kekuatan tekan dilakukan setelah tujuh hari penyembuhan. Hasil menunjukkan bahwa kekuatan tekan menurun seiring dengan peningkatan proporsi limbah
UNHASUNHAS Limbah kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan NaOH 5% selama 24 jam, lalu diproses menjadi pulp melalui pemanasan dan penghalusan. Hasil menunjukkanLimbah kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan NaOH 5% selama 24 jam, lalu diproses menjadi pulp melalui pemanasan dan penghalusan. Hasil menunjukkan
IAINPTKIAINPTK Hasil uji sifat fisikokimia biodiesel memenuhi SNI 7182:2015. Penelitian ini memberikan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan limbah dan produksi biodieselHasil uji sifat fisikokimia biodiesel memenuhi SNI 7182:2015. Penelitian ini memberikan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan limbah dan produksi biodiesel
UNHASUNHAS Tulisan ini juga menyajikan perbandingan singkat dengan Undang‑Undang Antariksa negara lain seperti Prancis dan Austria. Dengan demikian, dapat disimpulkanTulisan ini juga menyajikan perbandingan singkat dengan Undang‑Undang Antariksa negara lain seperti Prancis dan Austria. Dengan demikian, dapat disimpulkan