UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewIndonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar. Luas perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai 3,4 juta hektar. Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnya peraturan dan izin. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan reformasi perkebunan kelapa sawit ilegal serta masalah regulasi yang mendasar di kawasan hutan pada era pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi memberikan dampak negatif terhadap upaya reformasi. Selain itu, belum terdapat produk hukum maupun kebijakan yang mengatur penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan. Pendekatan penegakan hukum pidana yang represif tidak menyelesaikan permasalahan di tingkat akar rumput. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan harapan baru bagi penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme non-litiasi, yaitu sanksi administratif.
Penelitian ini mengungkap tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian hukum pada legalitas usaha dan tanah perkebunan kelapa sawit, serta ketiadaan regulasi penyelesaian perkebunan ilegal di kawasan hutan, sehingga pendekatan pidana represif tidak efektif di tingkat akar rumput.11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif.Dengan demikian, terdapat terobosan hukum bagi penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit ilegal di area hutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja efektif menurunkan tingkat perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan, dengan melakukan survei lapangan pada daerah yang telah diterapkan mekanisme tersebut dan membandingkannya dengan wilayah yang belum. Studi komparatif mengenai persepsi masyarakat lokal terhadap mekanisme non-litigasi, khususnya kebijakan pengelolaan kawasan hutan, perlu dilakukan di beberapa provinsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan partisipasi mereka. Analisis biaya-manfaat dari penerapan sanksi administratif dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dapat memberikan gambaran tentang efektivitas ekonomi kebijakan tersebut. Penelitian yang memadukan analisis spasial GIS dengan kajian hukum dapat membangun model integrasi antara sertifikasi hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, sehingga mengurangi tumpang tindih regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih koheren. Selanjutnya, evaluasi dampak kebijakan pengelolaan kawasan hutan terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani kecil dapat mengungkap implikasi sosial-ekonomi dari pendekatan non-litigasi. Akhirnya, studi longitudinal yang melacak perubahan tingkat ilegalitas selama periode penerapan UU Cipta Kerja akan membantu menilai keberlanjutan kebijakan tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan menyediakan data empiris yang kuat untuk memperbaiki implementasi kebijakan, memperkuat keadilan lingkungan, dan meningkatkan keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia.
- Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia -... doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002Anti Corporate Activism and Collusion The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia doi 10 1016 j geoforum 2022 03 002
- The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi’s Presidency... doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3566The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during JokowiyCEs Presidency doi 10 20956 halrev v8i2 3566
- Willingness to offset? Residentsâ perspectives on compensating impacts from urban development... doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.08.008Willingness to offset ResidentsyAAAo perspectives on compensating impacts from urban development doi 10 1016 j landusepol 2016 08 008
- The Sustainable Environmental Protection Deregulation Concept During the Covid-19 Pandemic | Imamulhadi... doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a4The Sustainable Environmental Protection Deregulation Concept During the Covid 19 Pandemic Imamulhadi doi 10 22304 pjih v8n3 a4
- Making illegality visible: The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations... doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105942Making illegality visible The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations doi 10 1016 j landusepol 2021 105942
| File size | 368.18 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IPBIPB Hutan ini berperingkat tinggi dalam fungsi regulasi dan disservis lanskap, tetapi hanya sedang dalam habitat, informasi, dan produksi. Oleh karena itu,Hutan ini berperingkat tinggi dalam fungsi regulasi dan disservis lanskap, tetapi hanya sedang dalam habitat, informasi, dan produksi. Oleh karena itu,
APTKLHIAPTKLHI Penelitian ini menganalisis program terapi hutan yang digunakan pada penelitian lain dan menyusun program terapi hutan yang aplikatif. Program terapi hutanPenelitian ini menganalisis program terapi hutan yang digunakan pada penelitian lain dan menyusun program terapi hutan yang aplikatif. Program terapi hutan
APTKLHIAPTKLHI Perbedaan respons terhadap teknologi berdasarkan faktor generasi memerlukan pendekatan khusus dalam implementasi. Strategi adaptif berbasis kebutuhan generasiPerbedaan respons terhadap teknologi berdasarkan faktor generasi memerlukan pendekatan khusus dalam implementasi. Strategi adaptif berbasis kebutuhan generasi
FISIP UNMULFISIP UNMUL From a social perspective, the various activities increase social interaction and foster close social cohesion between beneficiaries. Meanwhile, from anFrom a social perspective, the various activities increase social interaction and foster close social cohesion between beneficiaries. Meanwhile, from an
UNILAUNILA Berdasarkan hasil penelitian, perilaku sosial yang terjadi: (1) Interaksi menjilati bulu (grooming) paling besar dilakukan oleh rusa totol betina N sebesarBerdasarkan hasil penelitian, perilaku sosial yang terjadi: (1) Interaksi menjilati bulu (grooming) paling besar dilakukan oleh rusa totol betina N sebesar
UNILAUNILA Strategi penghidupan rumah tangga di Desa Pulu Beruang mengandalkan modal manusia dan keuangan, sektor pertanian, serta non-pertanian, terutama perdaganganStrategi penghidupan rumah tangga di Desa Pulu Beruang mengandalkan modal manusia dan keuangan, sektor pertanian, serta non-pertanian, terutama perdagangan
UNILAUNILA Namun, manajemen Hutan Kota Cianjur belum diterapkan secara efektif. Terdapat tiga strategi prioritas untuk meningkatkan manajemen kesehatan pohon di HutanNamun, manajemen Hutan Kota Cianjur belum diterapkan secara efektif. Terdapat tiga strategi prioritas untuk meningkatkan manajemen kesehatan pohon di Hutan
UNILAUNILA Nilai MOE ketiga spesies kayu tergolong kelas kekuatan IV‑V, sedangkan MOR dan kekuatan kompresi sejajar serat tergolong kelas IV. Nilai kekerasan kayuNilai MOE ketiga spesies kayu tergolong kelas kekuatan IV‑V, sedangkan MOR dan kekuatan kompresi sejajar serat tergolong kelas IV. Nilai kekerasan kayu
Useful /
FISIP UNMULFISIP UNMUL Program Pengembangan Tani Hutan Kelulut Sangatta (PROLEKTA) oleh Pertamina EP Sangatta dapat dijadikan referensi model pengembangan Edu-Wisata yang baikProgram Pengembangan Tani Hutan Kelulut Sangatta (PROLEKTA) oleh Pertamina EP Sangatta dapat dijadikan referensi model pengembangan Edu-Wisata yang baik
ITBITB Hasil juga menunjukkan bahwa nilai Sh terkecil (2,575, 3,897) terjadi pada 30 °C pada dua laju pengadukan (200 dan 400 rpm). Penelitian ini menunjukkanHasil juga menunjukkan bahwa nilai Sh terkecil (2,575, 3,897) terjadi pada 30 °C pada dua laju pengadukan (200 dan 400 rpm). Penelitian ini menunjukkan
FISIP UNMULFISIP UNMUL Penelitian ini melakukan evaluasi efektivitas dari Program Denting Nusantara menggunakan metode Social Return on Investment (SROI). Data penelitian iniPenelitian ini melakukan evaluasi efektivitas dari Program Denting Nusantara menggunakan metode Social Return on Investment (SROI). Data penelitian ini
ITBITB Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar program CSR berorientasi pada kegiatan filantropi jangka pendek yang belum menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomiHasil menunjukkan bahwa sebagian besar program CSR berorientasi pada kegiatan filantropi jangka pendek yang belum menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi