Publisher

UNHASUNHAS

Journal Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review Abstract

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar. Luas perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai 3,4 juta hektar. Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnya peraturan dan izin. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan reformasi perkebunan kelapa sawit ilegal serta masalah regulasi yang mendasar di kawasan hutan pada era pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi memberikan dampak negatif terhadap upaya reformasi. Selain itu, belum terdapat produk hukum maupun kebijakan yang mengatur penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan. Pendekatan penegakan hukum pidana yang represif tidak menyelesaikan permasalahan di tingkat akar rumput. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan harapan baru bagi penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme non-litiasi, yaitu sanksi administratif.

Conclusion

Penelitian ini mengungkap tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian hukum pada legalitas usaha dan tanah perkebunan kelapa sawit, serta ketiadaan regulasi penyelesaian perkebunan ilegal di kawasan hutan, sehingga pendekatan pidana represif tidak efektif di tingkat akar rumput.11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif.Dengan demikian, terdapat terobosan hukum bagi penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit ilegal di area hutan.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja efektif menurunkan tingkat perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan, dengan melakukan survei lapangan pada daerah yang telah diterapkan mekanisme tersebut dan membandingkannya dengan wilayah yang belum. Studi komparatif mengenai persepsi masyarakat lokal terhadap mekanisme non-litigasi, khususnya kebijakan pengelolaan kawasan hutan, perlu dilakukan di beberapa provinsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan partisipasi mereka. Analisis biaya-manfaat dari penerapan sanksi administratif dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dapat memberikan gambaran tentang efektivitas ekonomi kebijakan tersebut. Penelitian yang memadukan analisis spasial GIS dengan kajian hukum dapat membangun model integrasi antara sertifikasi hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, sehingga mengurangi tumpang tindih regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih koheren. Selanjutnya, evaluasi dampak kebijakan pengelolaan kawasan hutan terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani kecil dapat mengungkap implikasi sosial-ekonomi dari pendekatan non-litigasi. Akhirnya, studi longitudinal yang melacak perubahan tingkat ilegalitas selama periode penerapan UU Cipta Kerja akan membantu menilai keberlanjutan kebijakan tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan menyediakan data empiris yang kuat untuk memperbaiki implementasi kebijakan, memperkuat keadilan lingkungan, dan meningkatkan keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia.

References

1. Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia -... doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002Anti Corporate Activism and Collusion The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia doi 10 1016 j geoforum 2022 03 002
2. The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi’s Presidency... doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3566The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during JokowiyCEs Presidency doi 10 20956 halrev v8i2 3566
3. Willingness to offset? Residents’ perspectives on compensating impacts from urban development... doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.08.008Willingness to offset ResidentsyAAAo perspectives on compensating impacts from urban development doi 10 1016 j landusepol 2016 08 008
4. The Sustainable Environmental Protection Deregulation Concept During the Covid-19 Pandemic | Imamulhadi... doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a4The Sustainable Environmental Protection Deregulation Concept During the Covid 19 Pandemic Imamulhadi doi 10 22304 pjih v8n3 a4
5. Making illegality visible: The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations... doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105942Making illegality visible The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations doi 10 1016 j landusepol 2021 105942

Metadata

File size	368.18 KB
Pages	15
DMCA	ReportReport