UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewProvisi hukum menetapkan hak real servitude sebagai hak nyata baik dalam perundang‑undangan lokal maupun di negara‑negara Eropa. Berdasarkan legislasi lokal, ditemukan beberapa kekurangan terutama mengenai hak real servitude jenis real. Isu yang perlu dibahas dan dibandingkan dengan legislasi negara lain adalah pembentukan hak real servitude, berdasarkan cara-cara pembentukannya. Berdasarkan legislasi lokal, dinyatakan bahwa hak real servitude dapat dibentuk melalui titel hukum, keputusan badan negara, dan berdasarkan undang‑undang. Pada saat yang sama, tidak ada pembagian lebih detail yang menunjukkan titel hukum mana yang termasuk dalam cara derivatif atau asli. Dalam perbandingan, legislasi negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis, serta negara‑negara regional, menekankan adanya dua cara pembentukan hak real servitude. Setelah cara diuraikan, pemisahan titel hukum dilakukan; hal tersebut harus didefinisikan dalam legislasi Kosovo. Meskipun berdasarkan peraturan yang berlaku, ketika titel hukum disebutkan dalam pembentukan hak real servitude disayangkan bahwa ada dua cara pembentukan hak real servitude, yakni cara derivatif dan cara asli, yang diantaranya hanya lebih tepat jika istilah tersebut menjelaskan titel hukum apa yang dianggap sebagai titel derivatif, yaitu kontrak dan wasiat, dan yang dianggap sebagai titel asli, yaitu keputusan badan negara seperti keputusan pengadilan atau badan administratif.
Hak real servitude dibentuk melalui dua cara, yaitu derivatif dan asli.Untuk memahami pembentukan hak ini, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi titel hukum yang digunakan.titel tersebut menandakan apakah pembentukan dilakukan secara derivatif (misalnya kontrak atau wasiat) atau secara asli (keputusan badan negara).Dengan demikian, analisis titel hukum menjadi kunci dalam menentukan cara pembentukan hak real servitude sesuai dengan legislasi setempat serta perbandingan negara.
Pengembangan lebih lanjut dapat dimulai dengan membandingkan efektivitas penerapan dua cara pembentukan hak real servitude di Kosovo dengan negara‑negara Eropa lain; analisis ini dapat memunculkan best practice yang dapat dijadikan pedoman penyesuaian undang‑undang domestik. Selanjutnya, perlu diteliti dampak pemanfaatan preskripsi menguntungkan terhadap perubahan status hak real servitude, khususnya dari perspektif kepastian hukum dan kepastian ekonomi bagi pemilik properti. Penelitian ketiga dapat mengarah pada penyusunan panduan praktis bagi pengadilan dan kantor catatan sipil mengenai prosedur pendaftaran hak real servitude, termasuk prosedur verifikasi titel hukum derivatif dan asli. Dalam upaya tersebut, penting juga mengevaluasi prosedur administratif yang memengaruhi laju registrasi dan keandalan data catatan. Selain itu, studi empiris mengenai kasus pengadilan yang berkaitan dengan perselisihan hak real servitude dapat memperkaya pemahaman teoretis. Analisis ini akan membantu memperjelas perbedaan penafsiran antara metode asli dan derivatif. Dengan kombinasi hasil‑hasil tersebut, diharapkan dapat tercipta kerangka kebijakan yang responsif terhadap dinamika perumahan. Penelitian ini juga dapat memberi kontribusi pada literatur hukum perbandingan, menambah perspektif praktis bagi para ahli dan pengambil kebijakan. Akhirnya, integrasi temuan dapat menyembunyikan kesenjangan antara teori hukum dan praktik lapangan, mendukung terciptanya sistem hukum real servitude yang lebih koheren dan adil.
| File size | 254.1 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNHASUNHAS Melalui tinjauan komprehensif literatur, peraturan perundang-undangan relevan, dan perspektif komparatif, penelitian ini berargumen bahwa hukum saat iniMelalui tinjauan komprehensif literatur, peraturan perundang-undangan relevan, dan perspektif komparatif, penelitian ini berargumen bahwa hukum saat ini
UNHASUNHAS 200 °C dengan efisiensi termal 88%. Kesimpulannya, limbah plastik memiliki potensi besar sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Limbah plastik200 °C dengan efisiensi termal 88%. Kesimpulannya, limbah plastik memiliki potensi besar sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Limbah plastik
UNHASUNHAS Data dikumpulkan melalui tes berpikir kritis yang valid dan reliabel, lalu dianalisis dengan uji-t. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan kemampuanData dikumpulkan melalui tes berpikir kritis yang valid dan reliabel, lalu dianalisis dengan uji-t. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan
UNHASUNHAS Berdasarkan praktik dan hukum kebiasaan, detasemen perlindungan kapal yang ditugaskan untuk melindungi kapal negara harus memiliki imunitas fungsional,Berdasarkan praktik dan hukum kebiasaan, detasemen perlindungan kapal yang ditugaskan untuk melindungi kapal negara harus memiliki imunitas fungsional,
Useful /
UNHASUNHAS Selain itu, belum terdapat produk hukum maupun kebijakan yang mengatur penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan. PendekatanSelain itu, belum terdapat produk hukum maupun kebijakan yang mengatur penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan. Pendekatan
UNHASUNHAS Penghilangan sampah antariksa (active debris removal, ADR) menjadi solusi atas masalah ini karena memiliki tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan luarPenghilangan sampah antariksa (active debris removal, ADR) menjadi solusi atas masalah ini karena memiliki tujuan mendukung keberlanjutan lingkungan luar
UPIUPI Peningkatan kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen mencapai 42%, sementara kelas kontrol hanya 15%. Disarankan agar guru mempertimbangkan penggunaanPeningkatan kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen mencapai 42%, sementara kelas kontrol hanya 15%. Disarankan agar guru mempertimbangkan penggunaan
UPIUPI Aktivasi fisik dilakukan dengan membakar kulit kelapa pada suhu 700°C, sedangkan aktivasi kimia menggunakan aktivator H3PO4. Hasil menunjukkan bahwa karbonAktivasi fisik dilakukan dengan membakar kulit kelapa pada suhu 700°C, sedangkan aktivasi kimia menggunakan aktivator H3PO4. Hasil menunjukkan bahwa karbon