UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKonsumsi produk dan bahan plastik yang terus meningkat di Indonesia telah memaksa negara ini untuk mendorong cara dan pendekatan dalam menangani pembuangannya. Meskipun terdapat banyak instrumen hukum yang melayani sebagai dasar dalam menangani limbah plastik, Indonesia masih jauh dari sukses dalam mengatasi masalah pengelolaan yang tidak baik. Artikel ini didedikasikan untuk menganalisis secara normatif berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk mengelola pengelolaan limbah plastik di Indonesia, dan untuk menguraikan masalah terkait dengan pendekatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-hukum di mana berbagai instrumen hukum dan bahan hukum sekunder lainnya dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan isu hukum yang muncul. Temuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaan limbah plastik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek hukum dari mana beberapa perspektif baru kemudian dapat dibentuk untuk membayangkan tindakan di masa depan.
Meskipun terdapat cukup banyak instrumen hukum yang membenarkan tindakan dalam menangani masalah limbah, Indonesia masih berjuang untuk secara efektif mengelola produksi dan sirkulasi limbah plastik domestiknya.Akan diperlukan beberapa perbaikan dan transformasi dalam aspek hukum yang membayangkan beberapa perspektif baru.Penegakan kerangka hukum yang ditetapkan melalui amandemen limbah plastik Konvensi Basel, penguatan kekuasaan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, dan mewujudkan prinsip tanggung jawab produsen yang meluas adalah langkah-langkah progresif yang dapat dipertimbangkan dalam memajukan sistem hukum-ekologis untuk pengelolaan limbah plastik di Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari pembentukan kebijakan baru dalam pengelolaan limbah plastik di tingkat daerah, termasuk analisis kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, pertanyaan penelitian dapat diarahkan pada efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab produsen yang meluas di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana industri merespons kebijakan ini dan dampaknya terhadap pengurangan limbah plastik. Selanjutnya, analisis mendalam mengenai pengaruh program pendidikan masyarakat terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah plastik juga perlu dilakukan untuk memahami lebih baik peran komunitas dalam solusi jangka panjang terhadap masalah ini.
- Production of methane and ethylene from plastic in the environment | PLOS One. production methane ethylene... doi.org/10.1371/journal.pone.0200574Production of methane and ethylene from plastic in the environment PLOS One production methane ethylene doi 10 1371 journal pone 0200574
- Plastics in the US: toward a material flow characterization of production, markets and end of life -... iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab9e1ePlastics in the US toward a material flow characterization of production markets and end of life iopscience iop article 10 1088 1748 9326 ab9e1e
- A study of plastic waste management effectiveness in Indonesia industries. study plastic waste management... doi.org/10.3934/energy.2019.3.350A study of plastic waste management effectiveness in Indonesia industries study plastic waste management doi 10 3934 energy 2019 3 350
- Plastic Waste Management in Indonesia: Current Legal Approaches and Future Perspectives | Hasanuddin... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.3683Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives Hasanuddin doi 10 20956 halrev v9i1 3683
| File size | 447.62 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNHASUNHAS Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak berwenang Irak tidak memiliki sarana teknis atau hukum untuk mencegah penggunaan ilegal mata uang kripto. SelainTemuan penelitian menunjukkan bahwa pihak berwenang Irak tidak memiliki sarana teknis atau hukum untuk mencegah penggunaan ilegal mata uang kripto. Selain
UNHASUNHAS Sementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimanaSementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimana
UNHASUNHAS Oleh karena itu, pihak berwenang berpendapat bahwa sistem entitas yang bertanggung jawab atas perlindungan ruang informasi perlu dioptimalkan dengan menciptakanOleh karena itu, pihak berwenang berpendapat bahwa sistem entitas yang bertanggung jawab atas perlindungan ruang informasi perlu dioptimalkan dengan menciptakan
UNHASUNHAS Tulisan ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terorisme Boko Haram tidak hanya membahayakan wilayah utara Nigeria tetapi jugaTulisan ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terorisme Boko Haram tidak hanya membahayakan wilayah utara Nigeria tetapi juga
Useful /
UMMUMM Studi ini bersifat normatif, menggunakan data primer dan sekunder, serta menerapkan tiga pendekatan: statutori, perbandingan, dan konseptual. Hasil studiStudi ini bersifat normatif, menggunakan data primer dan sekunder, serta menerapkan tiga pendekatan: statutori, perbandingan, dan konseptual. Hasil studi
UMMUMM (2) Apakah penerapan wasiat wajibah dalam memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim melanggar hukum Islam. dan (3) Upaya hukum yang dapat diambil(2) Apakah penerapan wasiat wajibah dalam memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim melanggar hukum Islam. dan (3) Upaya hukum yang dapat diambil
UNHASUNHAS Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak. Faktor kecerdasanPemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak. Faktor kecerdasan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Di Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh menyusun tim khusus untuk mengkaji seni musik, tari, dan nyanyian. Hasilnya, terbit buku How Islam Honors ArtDi Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh menyusun tim khusus untuk mengkaji seni musik, tari, dan nyanyian. Hasilnya, terbit buku How Islam Honors Art