UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKonsumsi produk dan bahan plastik yang terus meningkat di Indonesia telah memaksa negara ini untuk mendorong cara dan pendekatan dalam menangani pembuangannya. Meskipun terdapat banyak instrumen hukum yang melayani sebagai dasar dalam menangani limbah plastik, Indonesia masih jauh dari sukses dalam mengatasi masalah pengelolaan yang tidak baik. Artikel ini didedikasikan untuk menganalisis secara normatif berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk mengelola pengelolaan limbah plastik di Indonesia, dan untuk menguraikan masalah terkait dengan pendekatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-hukum di mana berbagai instrumen hukum dan bahan hukum sekunder lainnya dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan isu hukum yang muncul. Temuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaan limbah plastik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek hukum dari mana beberapa perspektif baru kemudian dapat dibentuk untuk membayangkan tindakan di masa depan.
Meskipun terdapat cukup banyak instrumen hukum yang membenarkan tindakan dalam menangani masalah limbah, Indonesia masih berjuang untuk secara efektif mengelola produksi dan sirkulasi limbah plastik domestiknya.Akan diperlukan beberapa perbaikan dan transformasi dalam aspek hukum yang membayangkan beberapa perspektif baru.Penegakan kerangka hukum yang ditetapkan melalui amandemen limbah plastik Konvensi Basel, penguatan kekuasaan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, dan mewujudkan prinsip tanggung jawab produsen yang meluas adalah langkah-langkah progresif yang dapat dipertimbangkan dalam memajukan sistem hukum-ekologis untuk pengelolaan limbah plastik di Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari pembentukan kebijakan baru dalam pengelolaan limbah plastik di tingkat daerah, termasuk analisis kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, pertanyaan penelitian dapat diarahkan pada efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab produsen yang meluas di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana industri merespons kebijakan ini dan dampaknya terhadap pengurangan limbah plastik. Selanjutnya, analisis mendalam mengenai pengaruh program pendidikan masyarakat terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah plastik juga perlu dilakukan untuk memahami lebih baik peran komunitas dalam solusi jangka panjang terhadap masalah ini.
- Production of methane and ethylene from plastic in the environment | PLOS One. production methane ethylene... doi.org/10.1371/journal.pone.0200574Production of methane and ethylene from plastic in the environment PLOS One production methane ethylene doi 10 1371 journal pone 0200574
- Plastics in the US: toward a material flow characterization of production, markets and end of life -... iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab9e1ePlastics in the US toward a material flow characterization of production markets and end of life iopscience iop article 10 1088 1748 9326 ab9e1e
- A study of plastic waste management effectiveness in Indonesia industries. study plastic waste management... doi.org/10.3934/energy.2019.3.350A study of plastic waste management effectiveness in Indonesia industries study plastic waste management doi 10 3934 energy 2019 3 350
- Plastic Waste Management in Indonesia: Current Legal Approaches and Future Perspectives | Hasanuddin... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.3683Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives Hasanuddin doi 10 20956 halrev v9i1 3683
| File size | 447.62 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan ini dihadiri oleh 37 orang yang terdiri dari perangkat desa, ibu-ibu PKK, dan Karang Taruna Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. DalamKegiatan ini dihadiri oleh 37 orang yang terdiri dari perangkat desa, ibu-ibu PKK, dan Karang Taruna Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dalam
UPIUPI Artikel ini dapat digunakan sebagai panduan bagi peneliti dan mahasiswa dalam fabrikasi karbon dari biomassa limbah pertanian dengan mudah dan murah untukArtikel ini dapat digunakan sebagai panduan bagi peneliti dan mahasiswa dalam fabrikasi karbon dari biomassa limbah pertanian dengan mudah dan murah untuk
UNHASUNHAS Kemunculan filosofis mata uang kripto adalah konsekuensi dari keinginan untuk menghilangkan kendali pihak berwenang atas sistem moneter, yang mendorongKemunculan filosofis mata uang kripto adalah konsekuensi dari keinginan untuk menghilangkan kendali pihak berwenang atas sistem moneter, yang mendorong
UNHASUNHAS Hutan memainkan peran penting dalam setiap elemen kehidupan di dunia. Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalahHutan memainkan peran penting dalam setiap elemen kehidupan di dunia. Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalah
UNHASUNHAS Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambanganPenyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan
UNHASUNHAS Artikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukumArtikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukum
POLTEKHARBERPOLTEKHARBER Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan costing pergelaran wayang kulit untuk para DalangKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan costing pergelaran wayang kulit untuk para Dalang
UNSUNS Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Hasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Hasil Penelitian menunjukkan pertama, prinsip pengaturan non-alutsista tunduk pada Undang-Undang Nomor 34
Useful /
POLTEKHARBERPOLTEKHARBER Hal ini didukung dengan adanya sosialisasi terkait dengan 3M, membagikan masker serta hand sanitizer, melakukan penempelan poster dan banner, serta membuatHal ini didukung dengan adanya sosialisasi terkait dengan 3M, membagikan masker serta hand sanitizer, melakukan penempelan poster dan banner, serta membuat
POLTEKHARBERPOLTEKHARBER Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan batik print malam dengan motif flora dan fauna, teknik pewarnaan dan peningkatan pemasaran hasil produksiKegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan batik print malam dengan motif flora dan fauna, teknik pewarnaan dan peningkatan pemasaran hasil produksi
UNSUNS Angka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaimAngka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaim
UNSUNS Perlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahuiPerlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahui