UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKonsumsi produk dan bahan plastik yang terus meningkat di Indonesia telah memaksa negara ini untuk mendorong cara dan pendekatan dalam menangani pembuangannya. Meskipun terdapat banyak instrumen hukum yang melayani sebagai dasar dalam menangani limbah plastik, Indonesia masih jauh dari sukses dalam mengatasi masalah pengelolaan yang tidak baik. Artikel ini didedikasikan untuk menganalisis secara normatif berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk mengelola pengelolaan limbah plastik di Indonesia, dan untuk menguraikan masalah terkait dengan pendekatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-hukum di mana berbagai instrumen hukum dan bahan hukum sekunder lainnya dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan isu hukum yang muncul. Temuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaan limbah plastik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek hukum dari mana beberapa perspektif baru kemudian dapat dibentuk untuk membayangkan tindakan di masa depan.
Meskipun terdapat cukup banyak instrumen hukum yang membenarkan tindakan dalam menangani masalah limbah, Indonesia masih berjuang untuk secara efektif mengelola produksi dan sirkulasi limbah plastik domestiknya.Akan diperlukan beberapa perbaikan dan transformasi dalam aspek hukum yang membayangkan beberapa perspektif baru.Penegakan kerangka hukum yang ditetapkan melalui amandemen limbah plastik Konvensi Basel, penguatan kekuasaan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, dan mewujudkan prinsip tanggung jawab produsen yang meluas adalah langkah-langkah progresif yang dapat dipertimbangkan dalam memajukan sistem hukum-ekologis untuk pengelolaan limbah plastik di Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari pembentukan kebijakan baru dalam pengelolaan limbah plastik di tingkat daerah, termasuk analisis kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, pertanyaan penelitian dapat diarahkan pada efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab produsen yang meluas di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana industri merespons kebijakan ini dan dampaknya terhadap pengurangan limbah plastik. Selanjutnya, analisis mendalam mengenai pengaruh program pendidikan masyarakat terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah plastik juga perlu dilakukan untuk memahami lebih baik peran komunitas dalam solusi jangka panjang terhadap masalah ini.
- Production of methane and ethylene from plastic in the environment | PLOS One. production methane ethylene... doi.org/10.1371/journal.pone.0200574Production of methane and ethylene from plastic in the environment PLOS One production methane ethylene doi 10 1371 journal pone 0200574
- Plastics in the US: toward a material flow characterization of production, markets and end of life -... iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab9e1ePlastics in the US toward a material flow characterization of production markets and end of life iopscience iop article 10 1088 1748 9326 ab9e1e
- A study of plastic waste management effectiveness in Indonesia industries. study plastic waste management... doi.org/10.3934/energy.2019.3.350A study of plastic waste management effectiveness in Indonesia industries study plastic waste management doi 10 3934 energy 2019 3 350
- Plastic Waste Management in Indonesia: Current Legal Approaches and Future Perspectives | Hasanuddin... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.3683Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives Hasanuddin doi 10 20956 halrev v9i1 3683
| File size | 447.62 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Dengan menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal), penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional Indonesia, Vienna Convention on Consular RelationsDengan menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal), penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional Indonesia, Vienna Convention on Consular Relations
AMSIRAMSIR Hal ini menggarisbawahi pentingnya literasi media dan praktik jurnalisme yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dari paparan berita kriminal,Hal ini menggarisbawahi pentingnya literasi media dan praktik jurnalisme yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dari paparan berita kriminal,
IRSCIRSC Sistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidakSistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidak
UNHASUNHAS Informasi Geospasial diharapkan menjadi solusi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dalam pemetaan pembangunan hutan sesuai dengan kondisiInformasi Geospasial diharapkan menjadi solusi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dalam pemetaan pembangunan hutan sesuai dengan kondisi
UNHASUNHAS Regulasi pertambangan di Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan banyaknya lubang tambangRegulasi pertambangan di Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan banyaknya lubang tambang
UNHASUNHAS Artikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukumArtikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukum
UMMUMM Kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme informal berdasarkan panduan standar, seperti diversi melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegakKasus dapat diselesaikan melalui mekanisme informal berdasarkan panduan standar, seperti diversi melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak
UNHASUNHAS Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak. Faktor kecerdasanPemerintah juga harus menyediakan fasilitas pengembangan mereka melalui psikolog dari Kementerian HAM untuk lembaga khusus pengembangan anak. Faktor kecerdasan
Useful /
AMSIRAMSIR Perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja tidak tetap di Indonesia masih memerlukan perlindungan hukum terkait status pekerjaan dan keamanan. KondisiPerjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja tidak tetap di Indonesia masih memerlukan perlindungan hukum terkait status pekerjaan dan keamanan. Kondisi
AMSIRAMSIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa narko-terorisme telah bertransformasi menjadi kejahatan hibrida dengan jaringan adaptif dan non-hierarkis, yang melibatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa narko-terorisme telah bertransformasi menjadi kejahatan hibrida dengan jaringan adaptif dan non-hierarkis, yang melibatkan
UMMUMM Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat adat dianggap penting dalam merekonstruksi sistem nilai sosial dan spiritual dalam mengembangkan ekoturismePeran pemerintah dan partisipasi masyarakat adat dianggap penting dalam merekonstruksi sistem nilai sosial dan spiritual dalam mengembangkan ekoturisme
UNHASUNHAS Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini membahas evolusi, insiden, dan kondisi yang memungkinkan terorisme Boko Haram di Nigeria serta dampaknyaBerdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini membahas evolusi, insiden, dan kondisi yang memungkinkan terorisme Boko Haram di Nigeria serta dampaknya