UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewPemerintah telah menetapkan beragam kebijakan pertambangan di Indonesia. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat adat dan suku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak regulasi industri pertambangan Indonesia terhadap perlindungan masyarakat adat. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan saat ini masih belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan penyempurnaan regulasi serta sistem manajemen pertambangan. Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan perizinan perlu difungsikan sebagai instrumen untuk memastikan pemantauan pascatambang, penanganan limbah, dan mendorong aktivitas pertambangan serta konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
Regulasi pertambangan di Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan banyaknya lubang tambang terbuka dan minimnya dana jaminan reklamasi.Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta risiko bagi masyarakat sekitar.Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Sebagai penelitian lanjutan, pertama-tama dapat dilakukan studi empiris interdisipliner untuk menilai efektivitas penerapan standardisasi pedoman reklamasi dan pengelolaan pascatambang terhadap kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat adat di wilayah tambang yang berbeda. Penelitian ini dapat merumuskan indikator pengukuran keberhasilan reklamasi dan memetakan faktor yang menghambat pelaksanaan pedoman sesuai regulasi. Kedua, perlu ada kajian komparatif tentang penerapan sistem pemantauan perizinan tambang berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mendeteksi dan mencegah tumpang tindih izin, serta mengevaluasi bagaimana transparansi data perizinan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi model tata kelola tambang yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif sejak tahap perumusan regulasi, sehingga dapat menilai sejauh mana mekanisme partisipatif ini memperkuat perlindungan hak adat tanpa mengabaikan kebutuhan investasi. Ketiga ide ini dapat digabungkan dalam satu kerangka penelitian dengan desain campuran (mixed methods), sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur.
- The Policy of Sustainable Waste Management Towards Sustainable Development Goals | Journal of Human Rights,... doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.73The Policy of Sustainable Waste Management Towards Sustainable Development Goals Journal of Human Rights doi 10 53955 jhcls v3i1 73
- Legal Protection of Indigenous Community in Protected Forest Areas Based Forest City | Jamin | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.66090Legal Protection of Indigenous Community in Protected Forest Areas Based Forest City Jamin BESTUUR doi 10 20961 bestuur v10i2 66090
- Legal Aspects of Environment in Indonesia: an Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution |... doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.4Legal Aspects of Environment in Indonesia an Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution doi 10 53955 jhcls v1i1 4
- The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples | Hasanuddin... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033The Impact of Indonesias Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples Hasanuddin doi 10 20956 halrev v9i1 4033
| File size | 322.13 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hakPenguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hak
POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Pada tingkat kepercayaan yang sama, secara parsial atau individu setiap variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan. Implikasi manajerialPada tingkat kepercayaan yang sama, secara parsial atau individu setiap variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan. Implikasi manajerial
POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Metode yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan 100 responden yang dipilih melalui proportional random sampling dari total 4. 320 UMKM. Data primerMetode yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan 100 responden yang dipilih melalui proportional random sampling dari total 4. 320 UMKM. Data primer
POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 180 orang pasien yang dipilih secara teknik purposive sampling. Data dikumpulkanRiset ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 180 orang pasien yang dipilih secara teknik purposive sampling. Data dikumpulkan
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL In Indonesia, restorative justice has been formally mandated through Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, emphasizing the involvementIn Indonesia, restorative justice has been formally mandated through Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, emphasizing the involvement
IRSCIRSC Tindak pidana korporasi tidak baru, tetapi sering terjadi dan berubah seiring waktu. Saat ini, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dikenaiTindak pidana korporasi tidak baru, tetapi sering terjadi dan berubah seiring waktu. Saat ini, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dikenai
RIVERSTUDIESRIVERSTUDIES Penelitian ini memberikan wawasan tentang peningkatan ketahanan bencana melalui strategi komunikasi yang disesuaikan. BPBD Kabupaten Tabalong telah mengembangkanPenelitian ini memberikan wawasan tentang peningkatan ketahanan bencana melalui strategi komunikasi yang disesuaikan. BPBD Kabupaten Tabalong telah mengembangkan
UNHASUNHAS Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitian
Useful /
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL The proposed Islamic Socio-Cultural and Nature-Based Environmental Education Model offers a framework for developing faith-based and sustainability-orientedThe proposed Islamic Socio-Cultural and Nature-Based Environmental Education Model offers a framework for developing faith-based and sustainability-oriented
POLTEKKESDEPKES SBYPOLTEKKESDEPKES SBY Temuan ini menunjukkan bahwa balita yang menerima interaksi afektif dari ibu mereka bersama dengan asupan makronutrien yang cukup lebih terlindungi dariTemuan ini menunjukkan bahwa balita yang menerima interaksi afektif dari ibu mereka bersama dengan asupan makronutrien yang cukup lebih terlindungi dari
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun interaksi awal antar aktor telah terjadi, praktik kolaboratif yang terstruktur dan inklusif belum terbentuk akibatHasil analisis menunjukkan bahwa meskipun interaksi awal antar aktor telah terjadi, praktik kolaboratif yang terstruktur dan inklusif belum terbentuk akibat
UNHASUNHAS Metode kuasi eksperimen dengan desain pretest–posttest digunakan pada 60 siswa kelas V di dua SDN Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui tes berpikirMetode kuasi eksperimen dengan desain pretest–posttest digunakan pada 60 siswa kelas V di dua SDN Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui tes berpikir