UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewPemerintah telah menetapkan beragam kebijakan pertambangan di Indonesia. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat adat dan suku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak regulasi industri pertambangan Indonesia terhadap perlindungan masyarakat adat. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan saat ini masih belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan penyempurnaan regulasi serta sistem manajemen pertambangan. Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan perizinan perlu difungsikan sebagai instrumen untuk memastikan pemantauan pascatambang, penanganan limbah, dan mendorong aktivitas pertambangan serta konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
Regulasi pertambangan di Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan banyaknya lubang tambang terbuka dan minimnya dana jaminan reklamasi.Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta risiko bagi masyarakat sekitar.Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Sebagai penelitian lanjutan, pertama-tama dapat dilakukan studi empiris interdisipliner untuk menilai efektivitas penerapan standardisasi pedoman reklamasi dan pengelolaan pascatambang terhadap kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat adat di wilayah tambang yang berbeda. Penelitian ini dapat merumuskan indikator pengukuran keberhasilan reklamasi dan memetakan faktor yang menghambat pelaksanaan pedoman sesuai regulasi. Kedua, perlu ada kajian komparatif tentang penerapan sistem pemantauan perizinan tambang berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mendeteksi dan mencegah tumpang tindih izin, serta mengevaluasi bagaimana transparansi data perizinan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi model tata kelola tambang yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif sejak tahap perumusan regulasi, sehingga dapat menilai sejauh mana mekanisme partisipatif ini memperkuat perlindungan hak adat tanpa mengabaikan kebutuhan investasi. Ketiga ide ini dapat digabungkan dalam satu kerangka penelitian dengan desain campuran (mixed methods), sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur.
- The Policy of Sustainable Waste Management Towards Sustainable Development Goals | Journal of Human Rights,... doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.73The Policy of Sustainable Waste Management Towards Sustainable Development Goals Journal of Human Rights doi 10 53955 jhcls v3i1 73
- Legal Protection of Indigenous Community in Protected Forest Areas Based Forest City | Jamin | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.66090Legal Protection of Indigenous Community in Protected Forest Areas Based Forest City Jamin BESTUUR doi 10 20961 bestuur v10i2 66090
- Legal Aspects of Environment in Indonesia: an Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution |... doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.4Legal Aspects of Environment in Indonesia an Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution doi 10 53955 jhcls v1i1 4
- The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples | Hasanuddin... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033The Impact of Indonesias Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples Hasanuddin doi 10 20956 halrev v9i1 4033
| File size | 322.13 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-al |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Otoritas di AS dan UEA berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk teknologi inovatif dan mempromosikan pengembangan sistem keuangan yang dianggapOtoritas di AS dan UEA berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk teknologi inovatif dan mempromosikan pengembangan sistem keuangan yang dianggap
UNHASUNHAS Kebijakan Satu Peta merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik guna menghindari konflik tenurial hutan di Indonesia melaluiKebijakan Satu Peta merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik guna menghindari konflik tenurial hutan di Indonesia melalui
UNHASUNHAS Akan diperlukan beberapa perbaikan dan transformasi dalam aspek hukum yang membayangkan beberapa perspektif baru. Penegakan kerangka hukum yang ditetapkanAkan diperlukan beberapa perbaikan dan transformasi dalam aspek hukum yang membayangkan beberapa perspektif baru. Penegakan kerangka hukum yang ditetapkan
UNHASUNHAS Artikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukumArtikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukum
UMMUMM Hukum harus adaptif dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Modernitas berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturanHukum harus adaptif dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Modernitas berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan
UNHASUNHAS 21/2018. Studi ini menganalisis penerapan teoretis UU insolvensi oleh pengadilan Yordania melalui pendekatan yuridis normatif deskriptif, menunjukkan bahwa21/2018. Studi ini menganalisis penerapan teoretis UU insolvensi oleh pengadilan Yordania melalui pendekatan yuridis normatif deskriptif, menunjukkan bahwa
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaianMahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian
UNEJUNEJ Amandemen mendasar menciptakan hak dan kesempatan yang setara bagi kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas dalam konteks ini adalah orang yang memilikiAmandemen mendasar menciptakan hak dan kesempatan yang setara bagi kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas dalam konteks ini adalah orang yang memiliki
Useful /
MKRIMKRI Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinyaPembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya
MKRIMKRI Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan pradugaAkibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga
UNSUNS Walaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnyaWalaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnya
UNSUNS Penelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasisPenelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasis