UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewPemerintah telah menetapkan beragam kebijakan pertambangan di Indonesia. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat adat dan suku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak regulasi industri pertambangan Indonesia terhadap perlindungan masyarakat adat. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan saat ini masih belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan penyempurnaan regulasi serta sistem manajemen pertambangan. Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan pedoman pelaksanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan perizinan perlu difungsikan sebagai instrumen untuk memastikan pemantauan pascatambang, penanganan limbah, dan mendorong aktivitas pertambangan serta konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
Regulasi pertambangan di Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat, ditandai dengan banyaknya lubang tambang terbuka dan minimnya dana jaminan reklamasi.Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta risiko bagi masyarakat sekitar.Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Sebagai penelitian lanjutan, pertama-tama dapat dilakukan studi empiris interdisipliner untuk menilai efektivitas penerapan standardisasi pedoman reklamasi dan pengelolaan pascatambang terhadap kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat adat di wilayah tambang yang berbeda. Penelitian ini dapat merumuskan indikator pengukuran keberhasilan reklamasi dan memetakan faktor yang menghambat pelaksanaan pedoman sesuai regulasi. Kedua, perlu ada kajian komparatif tentang penerapan sistem pemantauan perizinan tambang berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mendeteksi dan mencegah tumpang tindih izin, serta mengevaluasi bagaimana transparansi data perizinan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi model tata kelola tambang yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif sejak tahap perumusan regulasi, sehingga dapat menilai sejauh mana mekanisme partisipatif ini memperkuat perlindungan hak adat tanpa mengabaikan kebutuhan investasi. Ketiga ide ini dapat digabungkan dalam satu kerangka penelitian dengan desain campuran (mixed methods), sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur.
- The Policy of Sustainable Waste Management Towards Sustainable Development Goals | Journal of Human Rights,... doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.73The Policy of Sustainable Waste Management Towards Sustainable Development Goals Journal of Human Rights doi 10 53955 jhcls v3i1 73
- Legal Protection of Indigenous Community in Protected Forest Areas Based Forest City | Jamin | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.66090Legal Protection of Indigenous Community in Protected Forest Areas Based Forest City Jamin BESTUUR doi 10 20961 bestuur v10i2 66090
- Legal Aspects of Environment in Indonesia: an Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution |... doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.4Legal Aspects of Environment in Indonesia an Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution doi 10 53955 jhcls v1i1 4
- The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples | Hasanuddin... doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033The Impact of Indonesias Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples Hasanuddin doi 10 20956 halrev v9i1 4033
| File size | 322.13 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNHASUNHAS Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya,Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya,
UNHASUNHAS Rezim internasional berfokus pada penyatuan aturan terkait pelayaran di laut lepas, namun hal itu tidak komprehensif. Fenomena duplikasi kebangsaan kapalRezim internasional berfokus pada penyatuan aturan terkait pelayaran di laut lepas, namun hal itu tidak komprehensif. Fenomena duplikasi kebangsaan kapal
UNHASUNHAS Artikel ini juga meneliti regulasi Indonesia mengenai kegiatan ruang, termasuk penambangan, dan memberikan rekomendasi. Regulasi saat ini mengisyaratkanArtikel ini juga meneliti regulasi Indonesia mengenai kegiatan ruang, termasuk penambangan, dan memberikan rekomendasi. Regulasi saat ini mengisyaratkan
UNHASUNHAS Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, orang tua atauHasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, orang tua atau
Useful /
UAJYUAJY Siswa mampu mengolah data dengan menggunakan formula dan fungsi sederhana, serta membuat grafik sederhana untuk memvisualisasikan data. Pelatihan ini mendorongSiswa mampu mengolah data dengan menggunakan formula dan fungsi sederhana, serta membuat grafik sederhana untuk memvisualisasikan data. Pelatihan ini mendorong
UNHASUNHAS Sejalan dengan itu, terkait dengan status hukum mata uang kripto di UEA, para pembuat kebijakan telah melakukan upaya besar, terutama di ADGM dan pemerintahSejalan dengan itu, terkait dengan status hukum mata uang kripto di UEA, para pembuat kebijakan telah melakukan upaya besar, terutama di ADGM dan pemerintah
UMMUMM Metode yang digunakan adalah studi perbandingan antara ketentuan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait kriteria video sebagai bukti zina. HasilMetode yang digunakan adalah studi perbandingan antara ketentuan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait kriteria video sebagai bukti zina. Hasil
UMMUMM Penggunaan wasiat wajibah untuk memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim tidak melanggar hukum Islam, dengan batas maksimal sepertiga dari hartaPenggunaan wasiat wajibah untuk memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim tidak melanggar hukum Islam, dengan batas maksimal sepertiga dari harta