MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya, dan 3) bagaimana sanksi bagi tindakan agar dapat menjamin penegakan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, atau bahkan pembangkangan terhadap putusan MK melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. 2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya *constitutional justice delay*. 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan makna atau dengan cara pembebanan *dwangsom* atau uang paksa.
Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akan merusak sistem demokrasi konstitusional Indonesia.Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya *constitutional justice delay*.Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa untuk menciptakan situasi taat tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai jenis sanksi dalam mendorong kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pelanggaran, karakteristik pelaku, dan konteks sosial-politik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan independen yang kuat untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan lembaga terkait lainnya. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran konstitusional dapat berperan dalam membentuk budaya kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan, khususnya di kalangan pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan konstitusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
| File size | 340.56 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-Cj |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahDengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Menurut pandangan ulama fiqh, praktik LGBT adalah haram, dan pelakunya harus diberikan hukuman berat sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.Menurut pandangan ulama fiqh, praktik LGBT adalah haram, dan pelakunya harus diberikan hukuman berat sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.
UNHASUNHAS Dengan demikian, ia meningkatkan studi hukum dengan menyoroti kerangka kerja etis untuk rekonsiliasi legislatif dan yudisial antara kesetaraan konstitusionalDengan demikian, ia meningkatkan studi hukum dengan menyoroti kerangka kerja etis untuk rekonsiliasi legislatif dan yudisial antara kesetaraan konstitusional
UKIUKI Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi peran etika komunikasi dalam pembentukan personal branding seorang content creator pada platform TikTok.Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi peran etika komunikasi dalam pembentukan personal branding seorang content creator pada platform TikTok.
UKIUKI Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwaMetode yang digunakan adalah metode sejarah, yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UMMUMM Badan resmi, khususnya Kantor Pertanahan, enggan mengeluarkan sertifikat tanah karena konflik tersebut. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnyaBadan resmi, khususnya Kantor Pertanahan, enggan mengeluarkan sertifikat tanah karena konflik tersebut. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya
UGMUGM Pemahaman tentang otonomi khusus sebagai tindakan afirmatif oleh petugas pengelola, serta kepatuhan pada fungsi utama manajemen seperti perencanaan danPemahaman tentang otonomi khusus sebagai tindakan afirmatif oleh petugas pengelola, serta kepatuhan pada fungsi utama manajemen seperti perencanaan dan
Useful /
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas
UNDIPUNDIP Semua data dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Hasil: Skor pengetahuan keseluruhan menunjukkan 67,7%. Masyarakat Filipina percaya bahwa COVID-19 akhirnyaSemua data dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Hasil: Skor pengetahuan keseluruhan menunjukkan 67,7%. Masyarakat Filipina percaya bahwa COVID-19 akhirnya
UNPARUNPAR Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi negara anggota ASEAN yang masih mengandalkan investasi asing dan kerjasama dengan negara maju seperti AmerikaHal ini merupakan tantangan tersendiri bagi negara anggota ASEAN yang masih mengandalkan investasi asing dan kerjasama dengan negara maju seperti Amerika
UGMUGM Mengacu dari teori Domberger tentang kontrak organisasi, empat hipotesis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS path modeling.Mengacu dari teori Domberger tentang kontrak organisasi, empat hipotesis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS path modeling.