MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya, dan 3) bagaimana sanksi bagi tindakan agar dapat menjamin penegakan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, atau bahkan pembangkangan terhadap putusan MK melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. 2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya *constitutional justice delay*. 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan makna atau dengan cara pembebanan *dwangsom* atau uang paksa.
Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akan merusak sistem demokrasi konstitusional Indonesia.Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya *constitutional justice delay*.Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa untuk menciptakan situasi taat tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai jenis sanksi dalam mendorong kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pelanggaran, karakteristik pelaku, dan konteks sosial-politik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan independen yang kuat untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan lembaga terkait lainnya. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran konstitusional dapat berperan dalam membentuk budaya kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan, khususnya di kalangan pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan konstitusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
| File size | 340.56 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnyaPenelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya
UNHASUNHAS Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimanaStudi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Frekuensi dan persentase digunakan sebagai alat statistik deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari kuesioner dan wawancara. SPSS v24 danFrekuensi dan persentase digunakan sebagai alat statistik deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari kuesioner dan wawancara. SPSS v24 dan
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas
MKRIMKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MahkamahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah
MKRIMKRI Dengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumenDengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumen
MKRIMKRI Akan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenanganAkan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan
MKRIMKRI Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,
Useful /
IAINPTKIAINPTK Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer. Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukumSecara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer. Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum
IAINPTKIAINPTK Meski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilinealMeski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilineal
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukanMetode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitanNamun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan