MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya, dan 3) bagaimana sanksi bagi tindakan agar dapat menjamin penegakan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, atau bahkan pembangkangan terhadap putusan MK melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. 2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya *constitutional justice delay*. 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan makna atau dengan cara pembebanan *dwangsom* atau uang paksa.
Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akan merusak sistem demokrasi konstitusional Indonesia.Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya *constitutional justice delay*.Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa untuk menciptakan situasi taat tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai jenis sanksi dalam mendorong kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pelanggaran, karakteristik pelaku, dan konteks sosial-politik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan independen yang kuat untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan lembaga terkait lainnya. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran konstitusional dapat berperan dalam membentuk budaya kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan, khususnya di kalangan pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan konstitusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
| File size | 340.56 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihanb) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihan
UNISMUHUNISMUH Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukanKorupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukan
UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalamMahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalam
MKRIMKRI Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hakMahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak
MKRIMKRI Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah mengantarkan MK dalam posisi sulit untuk mengimplementasikan putusan yang telah ditetapkan.Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah mengantarkan MK dalam posisi sulit untuk mengimplementasikan putusan yang telah ditetapkan.
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas
MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekananPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan
Useful /
ESDMESDM Anjungan karbonat Resen dapat menjadi analog yang berguna bagi anjungan fosil dan terumbu, dan memungkinkan peralatan kuantitatif dapat memprediksi distribusiAnjungan karbonat Resen dapat menjadi analog yang berguna bagi anjungan fosil dan terumbu, dan memungkinkan peralatan kuantitatif dapat memprediksi distribusi
ESDMESDM aut Kelompok Kembelangan Jura- Kapur. Kelompok ini terdiri atas batupasir dan serpih glaukonitan yang diendapkan pada lingkungan pantai -. aut dangkal,aut Kelompok Kembelangan Jura- Kapur. Kelompok ini terdiri atas batupasir dan serpih glaukonitan yang diendapkan pada lingkungan pantai -. aut dangkal,
ESDMESDM Diagenesis batuan karbonat Citarate terjadi dalam sembilan fase. Fase I - III mewakili tahapan diagenesis sinisedimenter/dekat permukaan hingga kedalamanDiagenesis batuan karbonat Citarate terjadi dalam sembilan fase. Fase I - III mewakili tahapan diagenesis sinisedimenter/dekat permukaan hingga kedalaman
ESDMESDM Hasil analisis kualitatif anomali Bouguer dan anomali sisa menunjukkan bahwa anomali rendah terkonsentrasi di wilayah Cibarusa bagian selatan subcekunganHasil analisis kualitatif anomali Bouguer dan anomali sisa menunjukkan bahwa anomali rendah terkonsentrasi di wilayah Cibarusa bagian selatan subcekungan