MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya, dan 3) bagaimana sanksi bagi tindakan agar dapat menjamin penegakan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, atau bahkan pembangkangan terhadap putusan MK melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. 2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya *constitutional justice delay*. 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan makna atau dengan cara pembebanan *dwangsom* atau uang paksa.
Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akan merusak sistem demokrasi konstitusional Indonesia.Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya *constitutional justice delay*.Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa untuk menciptakan situasi taat tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai jenis sanksi dalam mendorong kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pelanggaran, karakteristik pelaku, dan konteks sosial-politik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pengawasan independen yang kuat untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan lembaga terkait lainnya. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran konstitusional dapat berperan dalam membentuk budaya kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan, khususnya di kalangan pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan konstitusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
| File size | 340.56 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi negara, dengan menggunakan pendekatanArtikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi negara, dengan menggunakan pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi perundang-undangan, dokumen kebijakan,Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi perundang-undangan, dokumen kebijakan,
MKRIMKRI Diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinyaDiperlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinya
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan pengabdian masyarakat di MA DDI Baruga Kabupaten Majene membuktikan urgensi dan manfaat penerapan asesmen non-kognitif untuk pengembangan karakterKegiatan pengabdian masyarakat di MA DDI Baruga Kabupaten Majene membuktikan urgensi dan manfaat penerapan asesmen non-kognitif untuk pengembangan karakter
APPIHIAPPIHI Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagaiAmandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastianHasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian
AKADEMITNIALAKADEMITNIAL Menyikapi hal tersebut, instansi seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI – AL), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), KKP (Kementerian KelautanMenyikapi hal tersebut, instansi seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI – AL), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), KKP (Kementerian Kelautan
UNSADAUNSADA Bentuk konstitusi pasifisme setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu membuat konsep-konsep Barat mulai diperkenalkan. Artikel 9 membuat Jepang tidakBentuk konstitusi pasifisme setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu membuat konsep-konsep Barat mulai diperkenalkan. Artikel 9 membuat Jepang tidak
Useful /
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekananPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan
MKRIMKRI Perbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah AgungPerbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung
MKRIMKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MahkamahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah
MKRIMKRI Namun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasiNamun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi