MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKorupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan legalitas materiil mengakomodir hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari bangsa Indonesia sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan.
025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit.Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan pergeseran menuju penerapan asas legalitas materiil untuk mengakomodasi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.Oleh karena itu, model asas legalitas formil‑materiil dengan syarat khusus (kasuistis, berlaku bagi orang tertentu, diakui masyarakat adat, dan memerlukan kehati‑hatian hakim) diperlukan untuk mencapai keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris untuk mengukur dampak perbedaan penerapan asas legalitas formal dan materiil terhadap tingkat keberhasilan convicti pada kasus korupsi setelah putusan MK 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016, dengan mengumpulkan data persidangan dan analisis statistik guna menilai efektivitas masing‑misi model. Selanjutnya, diperlukan kajian komparatif lintas provinsi mengenai cara integrasi hukum kebiasaan ke dalam sistem hukum pidana, terutama mengidentifikasi variasi praktik adat yang diakui dan implikasinya terhadap penegakan asas legalitas materiil, sehingga dapat merumuskan pedoman harmonisasi hukum formal dan tidak tertulis. Terakhir, penelitian kualitatif yang menelusuri persepsi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum terhadap penerapan model legalitas formil‑materiil dapat mengungkap tantangan praktis, khususnya terkait kehati‑hatian hakim dan risiko ketidakpastian hukum, serta mengusulkan mekanisme pelatihan atau reformasi prosedural untuk memastikan keadilan substantif tercapai.
| File size | 437.69 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanyaPerlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya
UMMUMM Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapaiDengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai
STAISAMSTAISAM Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi mendalam pada teks serta visual peringatan darurat. HasilnyaMenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi mendalam pada teks serta visual peringatan darurat. Hasilnya
UNUSIAUNUSIA Sifat melawan hukum perbuatan pidana yang semula ada sepanjang diatur dalam aturan undang-undang, kini berkembang menjadi tidak semata berdasarkan aturanSifat melawan hukum perbuatan pidana yang semula ada sepanjang diatur dalam aturan undang-undang, kini berkembang menjadi tidak semata berdasarkan aturan
DINASTIREVDINASTIREV Kajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan penelitiKajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti
AKABAAKABA Pertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan pemohon V dan VI serta menolak seluruh permohonan berdasarkan aspek legalPertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan pemohon V dan VI serta menolak seluruh permohonan berdasarkan aspek legal
IAIN SUIAIN SU Dalam dimensi kebijakan pemberlakuan, regulasi ini diyakini memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia serta sejalan dengan tujuan ekonomiDalam dimensi kebijakan pemberlakuan, regulasi ini diyakini memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia serta sejalan dengan tujuan ekonomi
UINUIN Unsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahirUnsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahir
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukumGerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukum
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Profesionalisasi manajemen universitas memerlukan pengelolaan oleh pemimpin yang berkompeten untuk mengubah peluang menjadi keuntungan. Hal ini melibatkanProfesionalisasi manajemen universitas memerlukan pengelolaan oleh pemimpin yang berkompeten untuk mengubah peluang menjadi keuntungan. Hal ini melibatkan
UMMUMM Metode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasiMetode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasi
STIE AASSTIE AAS This result meant that the advertisement tax management need to be considered to be optimal. Therefore, it is necessary to enhance data collection of objects,This result meant that the advertisement tax management need to be considered to be optimal. Therefore, it is necessary to enhance data collection of objects,