UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Semangat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus mengandung prinsip pengaturan federal sebagai solusi yang tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Negara kesatuan dalam bentuk Republik dengan kondisi sosial, masyarakat multikultural, dan kondisi geografis dengan ribuan pulau merupakan tantangan dalam mewujudkan kemakmuran. Artikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimana dinyatakan dalam semangat otonomi khusus. Baik secara de facto maupun de jure, kebijakan hukum ini mencerminkan prinsip sistem federal, yang bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desentralisasi sebagai manifestasi semangat otonomi khusus merupakan upaya mewujudkan pembangunan merata dan pengurangan kemiskinan di Papua.Komitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan.Namun, desentralisasi yang mengarah federal memiliki efek positif dan negatif pada fungsi negara, serta mencerminkan prinsip federal untuk menjaga integritas NKRI.

Berdasarkan latar belakang desentralisasi dan otonomi khusus di Papua yang mencerminkan prinsip federal, metode penelitian normatif-hukum dengan data primer dan sekunder, serta hasil bahwa implementasi cadangan kekuasaan dan pemilihan langsung kepala daerah memiliki dampak positif seperti meningkatkan legitimasi dan kemandirian wilayah, namun juga negatif seperti konflik kekuasaan dan ego regional, maka saran penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mengurangi dampak negatif desentralisasi seperti dalam studi tentang strategi penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan daerah Papua untuk harmonisasi kekuasaan. Selain itu, penelitian bisa fokus pada integrasi hukum adat dengan hukum nasional melalui pertanyaan penelitian seperti Bagaimana mengatasi dualisme sistem hukum di Papua agar sanksi adat dan nasional tidak tumpang tindih, sehingga meningkatkan keadilan sosial? yang mengembangkan temuan tentang pengakuan hukum adat. Lagi pula, arah studi baru seperti investigasi dampak desentralisasi federal terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Papua, termasuk mengukur pengaruh cadangan kekuasaan pada pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat setempat, dapat melengkapi temuan positif dan negatif yang ada dengan perspektif sosial-ekonomi yang lebih mendalam dan mudah dipahami masyarakat awam.

  1. Multilayered Democracy in Papua: A Comparison of "Noken" System and Electoral College System... doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2892Multilayered Democracy in Papua A Comparison of Noken System and Electoral College System doi 10 20956 halrev v6i3 2892
File size316.8 KB
Pages13
DMCAReportReport

ads-block-test