UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewSemangat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus mengandung prinsip pengaturan federal sebagai solusi yang tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Negara kesatuan dalam bentuk Republik dengan kondisi sosial, masyarakat multikultural, dan kondisi geografis dengan ribuan pulau merupakan tantangan dalam mewujudkan kemakmuran. Artikel ini merupakan penelitian normatif-hukum. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan terkait dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara itu, desentralisasi yang mengarah ke sistem federal memiliki efek positif dan negatif terhadap pelaksanaan fungsi dan tujuan negara, sebagaimana dinyatakan dalam semangat otonomi khusus. Baik secara de facto maupun de jure, kebijakan hukum ini mencerminkan prinsip sistem federal, yang bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan desentralisasi sebagai manifestasi semangat otonomi khusus merupakan upaya mewujudkan pembangunan merata dan pengurangan kemiskinan di Papua.Komitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan.Namun, desentralisasi yang mengarah federal memiliki efek positif dan negatif pada fungsi negara, serta mencerminkan prinsip federal untuk menjaga integritas NKRI.
Berdasarkan latar belakang desentralisasi dan otonomi khusus di Papua yang mencerminkan prinsip federal, metode penelitian normatif-hukum dengan data primer dan sekunder, serta hasil bahwa implementasi cadangan kekuasaan dan pemilihan langsung kepala daerah memiliki dampak positif seperti meningkatkan legitimasi dan kemandirian wilayah, namun juga negatif seperti konflik kekuasaan dan ego regional, maka saran penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mengurangi dampak negatif desentralisasi seperti dalam studi tentang strategi penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan daerah Papua untuk harmonisasi kekuasaan. Selain itu, penelitian bisa fokus pada integrasi hukum adat dengan hukum nasional melalui pertanyaan penelitian seperti Bagaimana mengatasi dualisme sistem hukum di Papua agar sanksi adat dan nasional tidak tumpang tindih, sehingga meningkatkan keadilan sosial? yang mengembangkan temuan tentang pengakuan hukum adat. Lagi pula, arah studi baru seperti investigasi dampak desentralisasi federal terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Papua, termasuk mengukur pengaruh cadangan kekuasaan pada pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat setempat, dapat melengkapi temuan positif dan negatif yang ada dengan perspektif sosial-ekonomi yang lebih mendalam dan mudah dipahami masyarakat awam.
| File size | 316.8 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Hasil penelitian mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kebiasaan mengonsumsi berita kriminal dan tingkat rasa takut atau kecemasan tentangHasil penelitian mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kebiasaan mengonsumsi berita kriminal dan tingkat rasa takut atau kecemasan tentang
UPIUPI Kurikulum ini selaras dengan tujuan global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Besar untuk Rekayasa, sambil mengintegrasikan teknologiKurikulum ini selaras dengan tujuan global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Besar untuk Rekayasa, sambil mengintegrasikan teknologi
UMMUMM Pembagian hak sumber daya kelautan Indonesia dengan negara lain di wilayah perbatasan baru dapat dilakukan Indonesia jika penentuan batas-batas teritorialPembagian hak sumber daya kelautan Indonesia dengan negara lain di wilayah perbatasan baru dapat dilakukan Indonesia jika penentuan batas-batas teritorial
IRSCIRSC Sistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidakSistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidak
UNHASUNHAS Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalah seperti konflik penggunaan lahan, kepemilikan yang tumpang tindih,Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalah seperti konflik penggunaan lahan, kepemilikan yang tumpang tindih,
UNHASUNHAS Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambanganPenyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan
UNSUNS Hingga saat ini, hanya 67 dari sekian banyak potensi indikasi geografis di seluruh Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Hingga saat ini, hanya 67 dari sekian banyak potensi indikasi geografis di seluruh Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
UNHASUNHAS Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasanPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan
Useful /
AMSIRAMSIR Analisis empiris di Gorontalo menemukan bahwa jaringan narkotika telah menjadi instrumen strategis bagi kelompok ekstremis untuk memperoleh pendanaan danAnalisis empiris di Gorontalo menemukan bahwa jaringan narkotika telah menjadi instrumen strategis bagi kelompok ekstremis untuk memperoleh pendanaan dan
AMSIRAMSIR This study discusses the legal implications of dividing joint property in divorce cases under Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main issue arises whenThis study discusses the legal implications of dividing joint property in divorce cases under Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main issue arises when
UNHASUNHAS Paradigma petugas penegak hukum masih cenderung memilih sanksi pidana daripada sanksi tindakan, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menekankan perlindunganParadigma petugas penegak hukum masih cenderung memilih sanksi pidana daripada sanksi tindakan, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menekankan perlindungan
UNHASUNHAS Tulisan ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terorisme Boko Haram tidak hanya membahayakan wilayah utara Nigeria tetapi jugaTulisan ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terorisme Boko Haram tidak hanya membahayakan wilayah utara Nigeria tetapi juga