DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikMajelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatan perceraian. Perceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta approach. Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage, dengan mempertimbangkan lamanya masa pernikahan, masih minimnya masa pisah rumah antara penggugat dan tergugat, yang mana di dalam pertimbangan itu bertolak belakang dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian ditolak.
menolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahan dan masih singkatnya masa pisah rumah.Meskipun penggugat telah menghadirkan bukti dan saksi atas kekerasan fisik dan seksual serta perselisihan berkelanjutan, majelis hakim belum merasa yakin untuk mengabulkan gugatan.Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perceraian atas dasar penganiayaan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan.
Pertama, perlu penelitian lebih lanjut mengenai penerapan asas keadilan dan perlindungan korban KDRT dalam putusan perceraian, khususnya ketika terdapat bukti kekerasan seksual yang serius namun tidak menjadi pertimbangan utama hakim. Kedua, sebaiknya dilakukan kajian terhadap efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang masa pisah rumah minimal 6 bulan, apakah ketentuan ini justru menghambat keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang butuh perlindungan segera. Ketiga, perlu studi komparatif antar pengadilan agama di berbagai daerah untuk memahami keragaman pertimbangan hukum dalam perkara perceraian berbasis KDRT, sehingga dapat dirumuskan pedoman yang lebih konsisten dan pro-korban tanpa mengabaikan prinsip rukun dan keutuhan keluarga dalam hukum Islam.
| File size | 285.91 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-uK |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID DPRD Labuhanbatu-Selatan memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasanDPRD Labuhanbatu-Selatan memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan
UDBUDB Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan langsung dari konsumen atau penumpang kapal serta keterangan langsung Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan langsung dari konsumen atau penumpang kapal serta keterangan langsung Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
UNHASUNHAS 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan sebagai instrumen tambahan untuk menyita kembali uang atau8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan sebagai instrumen tambahan untuk menyita kembali uang atau
UNESUNES Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agarMembentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar
UNUSIAUNUSIA Sifat melawan hukum pidana materiil yang lebih dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif,Sifat melawan hukum pidana materiil yang lebih dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif,
AKABAAKABA Analisis hakim MK dianggap belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, serta lebih mengedepankan original intent daripada maknaAnalisis hakim MK dianggap belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, serta lebih mengedepankan original intent daripada makna
AKABAAKABA Untuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusiaUntuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusia
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pengaruh ini mencakup aspek kepemimpinan, kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, serta peningkatan proses secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwaPengaruh ini mencakup aspek kepemimpinan, kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, serta peningkatan proses secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa
UNHASUNHAS Perbandingan antara dua institusi yang berbeda, yaitu Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, mungkin dapat dilakukan, namun sangat penting. Hal iniPerbandingan antara dua institusi yang berbeda, yaitu Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, mungkin dapat dilakukan, namun sangat penting. Hal ini
UNHASUNHAS Tanpa adanya undang‑undang khusus, adopsi lintas negara tidak didorong sebagai upaya perlindungan anak di Malaysia, sementara otoritas lebih mengutamakanTanpa adanya undang‑undang khusus, adopsi lintas negara tidak didorong sebagai upaya perlindungan anak di Malaysia, sementara otoritas lebih mengutamakan
AKABAAKABA Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak. Tujuan penelitian ini adalahSecara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah