UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyKeberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dikeluarkannya kebijakan itu. Namun di sisi lain, diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, yang tentu saja akan merugikan warga negara sebagai korbannya. Permasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan karena di satu sisi dapat mengatasi stagnasi pemerintahan namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Kompetensi PTUN mengalami perluasan signifikan dalam UU No 30 Tahun 2014, yang memungkinkan pengadilan untuk memutus adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tata usaha negara serta menguji penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan.Perubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standing hanya bagi pejabat pemerintahan, bukan masyarakat umum.Selain itu, kewenangan mengadili fungsi yudikatif oleh PTUN menimbulkan pertanyaan serius terkait objektivitas dan asas larangan pengadilan mengadili dirinya sendiri.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana penyempurnaan sistem legal standing dalam PTUN agar masyarakat umum dapat mengajukan gugatan terkait penyalahgunaan wewenang, mengingat mereka sebagai pihak yang paling terdampak keputusan administrasi. Kedua, perlu dikaji secara mendalam desain pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim serta aparatur PTUN untuk menghadapi kompleksitas baru dalam mengadili diskresi dan tindakan administratif lintas lembaga, khususnya yang melibatkan fungsi yudikatif dan legislatif. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap sistem pengawasan administratif di negara lain untuk merumuskan skema harmonisasi norma yang efektif antara UU No 30 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan lain, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan kekacauan peristilahan dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia.
| File size | 742.34 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Alih fungsi lahan atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (sesuai rencana) menjadi fungsiAlih fungsi lahan atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (sesuai rencana) menjadi fungsi
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Artikel ini mengkaji implikasi penanganan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut. Politik uangArtikel ini mengkaji implikasi penanganan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut. Politik uang
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran
DAARULHUDADAARULHUDA Sedangkan 21,5 % lansia tidak beresiko jatuh atau sebanyak 12 orang lansia tidak beresiko jatuh. Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwaSedangkan 21,5 % lansia tidak beresiko jatuh atau sebanyak 12 orang lansia tidak beresiko jatuh. Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
CASSRCASSR Dengan menggunakan perspektif negara-masyarakat, artikel ini berargumen bahwa pemilihan kepala daerah telah melihat munculnya dinamika politik baru danDengan menggunakan perspektif negara-masyarakat, artikel ini berargumen bahwa pemilihan kepala daerah telah melihat munculnya dinamika politik baru dan
BAWASLUBAWASLU Investigasi merupakan kegiatan Pengawas Pemilu dalam melakukan penelusuran atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu. PermasalahanInvestigasi merupakan kegiatan Pengawas Pemilu dalam melakukan penelusuran atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu. Permasalahan
BAWASLUBAWASLU Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Analisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. PenelitianAnalisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. Penelitian
Useful /
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan BLT-Desa, pengaruh transparansi terhadap pengelolaan BLT-Desa, danPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan BLT-Desa, pengaruh transparansi terhadap pengelolaan BLT-Desa, dan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan jigsaw dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas XI Agama MAN Dompu secaraPenelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan jigsaw dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas XI Agama MAN Dompu secara
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pengamatan dilakukan menggunakan metode Underwater visual sensus. Pengamatan dilakukan dengan cara dengan cara menyusuri garis transek sepanjang 100 mPengamatan dilakukan menggunakan metode Underwater visual sensus. Pengamatan dilakukan dengan cara dengan cara menyusuri garis transek sepanjang 100 m
UMMUMM Selain itu, nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum turut mempengaruhi pandangan tersebut, memperkuat eksistensi hukuman mati di Indonesia karena hukumanSelain itu, nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum turut mempengaruhi pandangan tersebut, memperkuat eksistensi hukuman mati di Indonesia karena hukuman