UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyKeberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dikeluarkannya kebijakan itu. Namun di sisi lain, diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, yang tentu saja akan merugikan warga negara sebagai korbannya. Permasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan karena di satu sisi dapat mengatasi stagnasi pemerintahan namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Kompetensi PTUN mengalami perluasan signifikan dalam UU No 30 Tahun 2014, yang memungkinkan pengadilan untuk memutus adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tata usaha negara serta menguji penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan.Perubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standing hanya bagi pejabat pemerintahan, bukan masyarakat umum.Selain itu, kewenangan mengadili fungsi yudikatif oleh PTUN menimbulkan pertanyaan serius terkait objektivitas dan asas larangan pengadilan mengadili dirinya sendiri.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana penyempurnaan sistem legal standing dalam PTUN agar masyarakat umum dapat mengajukan gugatan terkait penyalahgunaan wewenang, mengingat mereka sebagai pihak yang paling terdampak keputusan administrasi. Kedua, perlu dikaji secara mendalam desain pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim serta aparatur PTUN untuk menghadapi kompleksitas baru dalam mengadili diskresi dan tindakan administratif lintas lembaga, khususnya yang melibatkan fungsi yudikatif dan legislatif. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap sistem pengawasan administratif di negara lain untuk merumuskan skema harmonisasi norma yang efektif antara UU No 30 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan lain, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan kekacauan peristilahan dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia.
| File size | 742.34 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMKLAUMKLA Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi ekspresi wajah real-time dengan YOLOv12 yang mencapai akurasi tinggi (mAP@0. 5 sebesar 0,89) dan kecepatanPenelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi ekspresi wajah real-time dengan YOLOv12 yang mencapai akurasi tinggi (mAP@0. 5 sebesar 0,89) dan kecepatan
DINASTIREVDINASTIREV Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak bertanggung jawab sering ditemukan di tengah masyarakat, padahal seharusnya masyarakat wajib melaksanakanPenggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak bertanggung jawab sering ditemukan di tengah masyarakat, padahal seharusnya masyarakat wajib melaksanakan
DINASTIREVDINASTIREV Tidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasi khusus yang mengaturnya. Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulanTidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasi khusus yang mengaturnya. Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulan
DINASTIREVDINASTIREV Masyarakat Hukum Adat selalu terpinggirkan seiring berkembangnya zaman. Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakatMasyarakat Hukum Adat selalu terpinggirkan seiring berkembangnya zaman. Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat
DINASTIREVDINASTIREV Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di (KSP) Kusuma Arta jaya yang ditimbulkan akibat gugatan sederhana wanprestasi dalam perjanjian kredit adalahBentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di (KSP) Kusuma Arta jaya yang ditimbulkan akibat gugatan sederhana wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta approach. Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugatPenelitian ini menggunakan pendekatan statuta approach. Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat
UADUAD Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. PenelitianKedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. Penelitian
UADUAD Pada bagian akhir tulisan hukum ini, disimpulkan bahwa terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkanPada bagian akhir tulisan hukum ini, disimpulkan bahwa terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkan
Useful /
MARANATHAMARANATHA Sampel kasus menggunakan data primer yang diambil dari rekam medik dengan teknik pengambilan sampel whole sampling, sedangkan sampel kontrol menggunakanSampel kasus menggunakan data primer yang diambil dari rekam medik dengan teknik pengambilan sampel whole sampling, sedangkan sampel kontrol menggunakan
STAIALANWARSTAIALANWAR Proses internalisasi nilai-nilai agama dilakukan melalui empat tahapan.mendengarkan penjelasan secara seksama, mengkaji ulang kitab di rumah, menerapkanProses internalisasi nilai-nilai agama dilakukan melalui empat tahapan.mendengarkan penjelasan secara seksama, mengkaji ulang kitab di rumah, menerapkan
STAIALANWARSTAIALANWAR Ibnu Abbas mendapat julukan Tarjaman al-Qur`an dari para ulama, yang mengindikasikan kepiawaian dan kedalamannya dalam memahami al-Qur`an. Penelitian iniIbnu Abbas mendapat julukan Tarjaman al-Qur`an dari para ulama, yang mengindikasikan kepiawaian dan kedalamannya dalam memahami al-Qur`an. Penelitian ini
UADUAD Penelitian ini menyimpulkan, pertama pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan problematika hukum. Kedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadapPenelitian ini menyimpulkan, pertama pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan problematika hukum. Kedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap