UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyKeberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dikeluarkannya kebijakan itu. Namun di sisi lain, diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, yang tentu saja akan merugikan warga negara sebagai korbannya. Permasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan karena di satu sisi dapat mengatasi stagnasi pemerintahan namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Kompetensi PTUN mengalami perluasan signifikan dalam UU No 30 Tahun 2014, yang memungkinkan pengadilan untuk memutus adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tata usaha negara serta menguji penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan.Perubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standing hanya bagi pejabat pemerintahan, bukan masyarakat umum.Selain itu, kewenangan mengadili fungsi yudikatif oleh PTUN menimbulkan pertanyaan serius terkait objektivitas dan asas larangan pengadilan mengadili dirinya sendiri.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana penyempurnaan sistem legal standing dalam PTUN agar masyarakat umum dapat mengajukan gugatan terkait penyalahgunaan wewenang, mengingat mereka sebagai pihak yang paling terdampak keputusan administrasi. Kedua, perlu dikaji secara mendalam desain pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim serta aparatur PTUN untuk menghadapi kompleksitas baru dalam mengadili diskresi dan tindakan administratif lintas lembaga, khususnya yang melibatkan fungsi yudikatif dan legislatif. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap sistem pengawasan administratif di negara lain untuk merumuskan skema harmonisasi norma yang efektif antara UU No 30 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan lain, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan kekacauan peristilahan dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia.
| File size | 742.34 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifanStrategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan
UADUAD Tulisan ini mengkaitkan hubungan antara profesi dokter dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar negara Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwaTulisan ini mengkaitkan hubungan antara profesi dokter dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar negara Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa
UADUAD Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945) masih belum sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme itu sendiri. Hal ini dapatNamun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945) masih belum sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme itu sendiri. Hal ini dapat
UADUAD Kedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap aturan cuti kampanye. Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidakKedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap aturan cuti kampanye. Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak
UADUAD Perlu dipahami ketika akan mewakafkan hak cipta apakah yang akan diwakafkan hak ekonominya atau hak moralnya saja, atau keduanya, karena hak moral melekatPerlu dipahami ketika akan mewakafkan hak cipta apakah yang akan diwakafkan hak ekonominya atau hak moralnya saja, atau keduanya, karena hak moral melekat
UADUAD Dalam tulisan ini saya ingin menunjukkan betapa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau suatu lembaga memiliki otoritas tersendiri yang dapat menjadiDalam tulisan ini saya ingin menunjukkan betapa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau suatu lembaga memiliki otoritas tersendiri yang dapat menjadi
UADUAD Namun, implementasinya sering menghadapi kendala seperti kerugian, ketidakseimbangan prestasi, serta kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan.Namun, implementasinya sering menghadapi kendala seperti kerugian, ketidakseimbangan prestasi, serta kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan.
UADUAD Tujuan dikeluarkannya Perppu ini adalah untuk mengatasi kegentingan akibat meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, memberikan efekTujuan dikeluarkannya Perppu ini adalah untuk mengatasi kegentingan akibat meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, memberikan efek
Useful /
IAI ALMUSLIMACEHIAI ALMUSLIMACEH Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa konsepsi ilmu dalam kisah nabi sulaiman dalam Alquran diantaranya terdapatBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa konsepsi ilmu dalam kisah nabi sulaiman dalam Alquran diantaranya terdapat
UMMUMM Signifikan bahwa pemerintah pusat bukanlah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan peraturan. Di banyak negara,Signifikan bahwa pemerintah pusat bukanlah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan peraturan. Di banyak negara,
UMMUMM Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat.Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
STAIALANWARSTAIALANWAR Bermacam-macamnya latar belakang jamaah yang hadir baik dari segi usia maupun profesi menjadikan berbedanya keyakinan atau kesadaran jamaah terhadap pengajianBermacam-macamnya latar belakang jamaah yang hadir baik dari segi usia maupun profesi menjadikan berbedanya keyakinan atau kesadaran jamaah terhadap pengajian