UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyKeberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dikeluarkannya kebijakan itu. Namun di sisi lain, diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, yang tentu saja akan merugikan warga negara sebagai korbannya. Permasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan karena di satu sisi dapat mengatasi stagnasi pemerintahan namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Kompetensi PTUN mengalami perluasan signifikan dalam UU No 30 Tahun 2014, yang memungkinkan pengadilan untuk memutus adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tata usaha negara serta menguji penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan.Perubahan ini menimbulkan sejumlah problematika, termasuk kekacauan peristilahan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan legal standing hanya bagi pejabat pemerintahan, bukan masyarakat umum.Selain itu, kewenangan mengadili fungsi yudikatif oleh PTUN menimbulkan pertanyaan serius terkait objektivitas dan asas larangan pengadilan mengadili dirinya sendiri.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana penyempurnaan sistem legal standing dalam PTUN agar masyarakat umum dapat mengajukan gugatan terkait penyalahgunaan wewenang, mengingat mereka sebagai pihak yang paling terdampak keputusan administrasi. Kedua, perlu dikaji secara mendalam desain pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim serta aparatur PTUN untuk menghadapi kompleksitas baru dalam mengadili diskresi dan tindakan administratif lintas lembaga, khususnya yang melibatkan fungsi yudikatif dan legislatif. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap sistem pengawasan administratif di negara lain untuk merumuskan skema harmonisasi norma yang efektif antara UU No 30 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan lain, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan kekacauan peristilahan dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia.
| File size | 742.34 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-15m |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
AMIKOMAMIKOM Krisis di Sri Lanka disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengambil kebijakan yang terukur tanpa mempertimbangkan efek samping, yang akar masalahnyaKrisis di Sri Lanka disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengambil kebijakan yang terukur tanpa mempertimbangkan efek samping, yang akar masalahnya
DINASTIREVDINASTIREV Penggunaan sirine dan lampu isyarat memainkan peran penting dalam mendukung respons cepat terhadap situasi darurat dan layanan publik di Indonesia. KetersediaanPenggunaan sirine dan lampu isyarat memainkan peran penting dalam mendukung respons cepat terhadap situasi darurat dan layanan publik di Indonesia. Ketersediaan
DINASTIREVDINASTIREV Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran dan penawaran sex toys di marketplaceData dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran dan penawaran sex toys di marketplace
DINASTIREVDINASTIREV Hasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengaturHasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur
DINASTIREVDINASTIREV Kasus gugatan sederhana wanprestasi dalam kasus putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt. G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yangKasus gugatan sederhana wanprestasi dalam kasus putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt. G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.
UADUAD Hal ini relevan karena meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan pemulihan agarHal ini relevan karena meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan pemulihan agar
UADUAD Kendala utama yang muncul adalah konflik lahan dengan masyarakat yang dipicu oleh tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap areal yang telah dikuasaiKendala utama yang muncul adalah konflik lahan dengan masyarakat yang dipicu oleh tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap areal yang telah dikuasai
Useful /
EDUPARTNEREDUPARTNER Namun, studi ini juga menemukan tantangan seperti peningkatan beban kognitif, gangguan fokus, serta risiko ketergantungan berlebihan pada bahasa pertama.Namun, studi ini juga menemukan tantangan seperti peningkatan beban kognitif, gangguan fokus, serta risiko ketergantungan berlebihan pada bahasa pertama.
MARANATHAMARANATHA Sampel kasus menggunakan data primer yang diambil dari rekam medik dengan teknik pengambilan sampel whole sampling, sedangkan sampel kontrol menggunakanSampel kasus menggunakan data primer yang diambil dari rekam medik dengan teknik pengambilan sampel whole sampling, sedangkan sampel kontrol menggunakan
MARANATHAMARANATHA Stadium kanker payudara tidak berbeda pada kelompok usia (p=0,368). Subtipe molekuler menunjukkan hubungan dengan kelompok usia, (p=0,013, OR 2,993 CI95%Stadium kanker payudara tidak berbeda pada kelompok usia (p=0,368). Subtipe molekuler menunjukkan hubungan dengan kelompok usia, (p=0,013, OR 2,993 CI95%
LAPANLAPAN Signal power meter ini berbasis logarithmic amplifier dengan lebar band sampai dengan 100 db dengan ketelitian 0. 02 dB. Detektor signal radio multi channelSignal power meter ini berbasis logarithmic amplifier dengan lebar band sampai dengan 100 db dengan ketelitian 0. 02 dB. Detektor signal radio multi channel