DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKasus gugatan sederhana wanprestasi dalam kasus putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang dibuatnya menjadi yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit 5C terutama tentang colleteral atau jaminan tetapi cacat hukum pada jaminan hak tanggungan yang status kepemilikannya ahli waris yang sudah meninggal. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah diberikan setelah timbul dan diselesaikan terkait putusan gugatan sederhana perkara Pengadilan Magelang dengan mengajukan gugatan sederhana karena gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta, yaitu: cidera janji (wanprestasi); dan/atau perbuatan melawan hukum.
Penyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt.G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta, yaitu.Sehingga menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di (KSP) Kusuma Arta jaya yang ditimbulkan akibat gugatan sederhana wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah batalnya akta perdamaian No.batal demi hukum atau cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata, maka dari itu gugatan penggutan ditolak dan tenggugat tidak mengganti kerugian atas gugatan tersebut.
Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan untuk memperdalam pemahaman tentang penyelesaian kredit bermasalah di koperasi. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan prinsip 5C dalam mitigasi risiko kredit, khususnya terkait pemeriksaan status kepemilikan jaminan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam proses verifikasi saat ini dan merumuskan rekomendasi perbaikan agar koperasi dapat lebih proaktif dalam menghindari kredit bermasalah akibat persoalan jaminan. Kedua, penting untuk meneliti dampak penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana terhadap akses keadilan bagi anggota koperasi yang menjadi debitur. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah prosedur gugatan sederhana benar-benar efektif mempercepat penyelesaian sengketa kredit, dan apakah ada potensi diskriminasi terhadap debitur yang kurang mampu atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana literasi hukum dan edukasi keuangan dapat ditingkatkan di kalangan anggota koperasi, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya wanprestasi akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman, serta memperkuat iklim kepercayaan antara koperasi dan anggotanya.
| File size | 262.46 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
FEB UMIFEB UMI Penelitian selanjutnya disarankan meninjau praktik serupa di sektor industri berbeda untuk memperluas pemahaman tentang implikasi kebijakan kontrak terhadapPenelitian selanjutnya disarankan meninjau praktik serupa di sektor industri berbeda untuk memperluas pemahaman tentang implikasi kebijakan kontrak terhadap
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. PengaturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengaturan
DINASTIRESDINASTIRES Legal actions that victims can take include non-litigation resolutions such as mediation and negotiation, as well as litigation through lawsuit mechanisms.Legal actions that victims can take include non-litigation resolutions such as mediation and negotiation, as well as litigation through lawsuit mechanisms.
PDGIPDGI Studi ini mengungkapkan bahwa faktor pranatal terkait dengan tingkat pendidikan ibu dan faktor pasca-natal terkait dengan persepsi ibu tentang masalahStudi ini mengungkapkan bahwa faktor pranatal terkait dengan tingkat pendidikan ibu dan faktor pasca-natal terkait dengan persepsi ibu tentang masalah
TRILOGITRILOGI Diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan transparansi, edukasi pengguna, serta penerapan sistem keamanan yang lebih kuat dan sesuai regulasiDiperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan transparansi, edukasi pengguna, serta penerapan sistem keamanan yang lebih kuat dan sesuai regulasi
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Menggunakan metode kualitatif deskriptif‑analitis, artikel ini menelaah pembatasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang No. 16 TahunMenggunakan metode kualitatif deskriptif‑analitis, artikel ini menelaah pembatasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang No. 16 Tahun
RCIPUBLISHERRCIPUBLISHER Pengetahuan tentang akibat karies berada di kategori cukup.meskipun tingkat pengetahuan baik, tingkat DMFT tetap tinggi, menekankan perlunya program edukasiPengetahuan tentang akibat karies berada di kategori cukup.meskipun tingkat pengetahuan baik, tingkat DMFT tetap tinggi, menekankan perlunya program edukasi
PPMSCHOOLPPMSCHOOL Peneliti mengidentifikasi 23 risiko pada proyek PLTM di Indonesia. Lima belas di antaranya memiliki dampak dengan kategori tinggi pada dua aspek dan tigaPeneliti mengidentifikasi 23 risiko pada proyek PLTM di Indonesia. Lima belas di antaranya memiliki dampak dengan kategori tinggi pada dua aspek dan tiga
Useful /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Wali harus mengelola harta tersebut dengan prinsip amanah dan keadilan. Harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan,Wali harus mengelola harta tersebut dengan prinsip amanah dan keadilan. Harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan,
DINASTIREVDINASTIREV Perkembangan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia telah berkembang sangat pesat, dimana hal tersebut juga mendorong tingginya tingkat kepadatan laluPerkembangan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia telah berkembang sangat pesat, dimana hal tersebut juga mendorong tingginya tingkat kepadatan lalu
DINASTIREVDINASTIREV Tidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasi khusus yang mengaturnya. Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulanTidak ada batasan umur dan tidak ada kualifikasi khusus yang mengaturnya. Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulan
UMBUMB Bahkan perubahan ekspresi wajah dapat membantu pengambilan keputusan. Pada tahun 1972, Paul Ekman mengklasifikasikan emosi dasar manusia ke dalam enamBahkan perubahan ekspresi wajah dapat membantu pengambilan keputusan. Pada tahun 1972, Paul Ekman mengklasifikasikan emosi dasar manusia ke dalam enam