UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyDalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945) masih belum sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia serta tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan di Indonesia, apakah berkayuh pada sistem parlemen tiga kamar ataukah pada sistem parlemen dua kamar. Tulisan hukum ini ditulis untuk mengkaji bagaimana desain ideal sistem pemerintahan presidensil dan kamar parlemen di Indonesia. Pada bagian akhir tulisan hukum ini, disimpulkan bahwa terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkan sistem presidensil yang lebih murni. Selain itu, dalam upaya mempertegas parlemen dua kamar di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah paradigma MPR yang semula dianggap sebagai sebuah lembaga yang memiliki keanggotaan tersendiri, menjadi MPR yang merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DPD. Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsi dan kewenangannya.
Gagasan perubahan ulang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan karena konstruksi UUD NRI 1945 masih jauh dari ruh konstitusionalisme, yang terlihat pada pelaksanaan sistem presidensil yang belum berjalan tegas dan ketidakpastian kedudukan ketatanegaraan Indonesia antara sistem bikameral atau trikameral.Untuk mempertegas sistem presidensil dan memperjelas kedudukan sistem parlemen, perubahan ulang UUD NRI 1945 menjadi keharusan.Pemurnian sistem presidensil memerlukan pencabutan kewenangan legislasi presiden, pemberian hak veto dengan persyaratan, penegasan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, penghapusan kewajiban pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta dan konsul, serta penyederhanaan partai politik.Sistem parlemen Indonesia yang sebenarnya menggunakan konsep bikameral (DPR dan DPD) perlu dipertegas dengan mengubah paradigma MPR menjadi forum sidang gabungan DPR dan DPD, serta memposisikan DPR dan DPD setara dalam fungsi dan kewenangan.
Untuk penelitian lanjutan, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas mekanisme *check and balances* yang melibatkan hak veto presiden terhadap rancangan undang-undang, dengan mempertimbangkan implikasi terhadap stabilitas politik dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Selanjutnya, penelitian dapat difokuskan pada desain kelembagaan MPR sebagai forum gabungan DPR dan DPD, menggali potensi model ini dalam meningkatkan representasi daerah dan efisiensi pengambilan keputusan legislatif. Selain itu, studi komparatif mengenai sistem bikameral di negara lain dapat memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana menyeimbangkan kewenangan antara kedua kamar parlemen, serta mengoptimalkan keterwakilan dan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengukur dampak penyederhanaan partai politik terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, serta mengidentifikasi strategi efektif untuk mencapai sistem kepartaian yang lebih stabil dan representatif.
| File size | 767.22 KB |
| Pages | 19 |
| Short Link | https://juris.id/p-15r |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Anomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahanAnomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahan
DINASTIREVDINASTIREV Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulan bebas. Selain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukanHal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulan bebas. Selain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan
DINASTIREVDINASTIREV Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan antar faksi yang memperdebatkan pembangunan dan investasi akan terganggu karenaKedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan antar faksi yang memperdebatkan pembangunan dan investasi akan terganggu karena
DINASTIREVDINASTIREV Penyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PNPenyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PN
DINASTIREVDINASTIREV Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,
UADUAD 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan
UADUAD Kendala utama yang muncul adalah konflik lahan dengan masyarakat yang dipicu oleh tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap areal yang telah dikuasaiKendala utama yang muncul adalah konflik lahan dengan masyarakat yang dipicu oleh tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap areal yang telah dikuasai
UADUAD Diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumDiskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum
Useful /
MARANATHAMARANATHA Jumlah total apendisitis yang dirawat di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta periode 2019–2020 adalah 195 orang, dengan distribusi tertinggi pasien adalahJumlah total apendisitis yang dirawat di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta periode 2019–2020 adalah 195 orang, dengan distribusi tertinggi pasien adalah
STAIALANWARSTAIALANWAR Penelitian menunjukkan bahwa pengajian tafsir al-Ibrīzdiyakini oleh pesertanya sebagai ladang berkah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SubḥānahuPenelitian menunjukkan bahwa pengajian tafsir al-Ibrīzdiyakini oleh pesertanya sebagai ladang berkah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subḥānahu
STAIALANWARSTAIALANWAR Penelitian ini menyimpulkan bahwa makna dasar kata zawj adalah sesuatu yang bukan tunggal atau sesuatu yang memiliki padanan. Zawj bisa diartikan sebagai:Penelitian ini menyimpulkan bahwa makna dasar kata zawj adalah sesuatu yang bukan tunggal atau sesuatu yang memiliki padanan. Zawj bisa diartikan sebagai:
UMBUMB Kemudian Ekman dan Wallace Friesen mengembangkan sebuah alat untuk mengukur pergerakan pada wajah yang disebut Facial Action Coding System (FACS). FACSKemudian Ekman dan Wallace Friesen mengembangkan sebuah alat untuk mengukur pergerakan pada wajah yang disebut Facial Action Coding System (FACS). FACS