UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltySalah satu tindakan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah pidana kebiri. Keberadaan pidana kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Tujuan dikeluarkannya Perppu ini adalah untuk mengatasi kegentingan akibat meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan pembinaan dan pemulihan kepada pelaku pedofilia, serta mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Kedudukan pidana kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia termasuk ke dalam pidana tindakan, sesuai dengan Pasal 81 Ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016. Relevansi pidana kebiri dalam teori pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia, meskipun belum ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi jenis pidana baru dalam sistem pemidanaan dan memberikan masukan bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk memasukkan pidana kebiri dalam jenis pidana tindakan. Eksekusi pidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian, dengan pertanggungjawaban teknis pelaksanaan kebiri oleh dokter kepolisian dipertanggungjawabkan kepada negara.
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan menjadi alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia.Hal ini relevan karena meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan pemulihan agar tidak mengulangi kejahatan yang sama, sejalan dengan tujuan pemidanaan dari Teori Gabungan.Eksekusi terhadap terpidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian (dokpol), dengan pertanggungjawaban kepada negara, bukan kepada Ikatan Dokter Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu diteliti lebih lanjut efektivitas pidana kebiri dalam mengurangi angka residivisme pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis yang mungkin memengaruhi perilaku pelaku setelah menjalani hukuman. Kedua, studi komparatif mengenai implementasi pidana kebiri di berbagai negara, termasuk aspek hukum, etika, dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Ketiga, penelitian mendalam mengenai dampak psikologis pidana kebiri terhadap pelaku, termasuk potensi efek samping fisik dan mental, serta strategi rehabilitasi yang efektif untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga rehabilitatif.
| File size | 777.71 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakHal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Program Kuliah Kerja Nyata di Nagari Sipangkur berhasil melibatkan partisipasi aktif masyarakat lintas kelompok dalam pembuatan ecobrick, yang meningkatkanProgram Kuliah Kerja Nyata di Nagari Sipangkur berhasil melibatkan partisipasi aktif masyarakat lintas kelompok dalam pembuatan ecobrick, yang meningkatkan
MKRIMKRI Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsionalOleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsional
IRPIIRPI Hasil eksperimen pada data menunjukkan bahwa Boruta efektif dalam meningkatkan metrik utama (akurasi, recall, dan AUC). Model Gradient Boosting meraihHasil eksperimen pada data menunjukkan bahwa Boruta efektif dalam meningkatkan metrik utama (akurasi, recall, dan AUC). Model Gradient Boosting meraih
IRPIIRPI Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini membandingkan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dan Random Forest (RF) dalam memberikan rekomendasiUntuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini membandingkan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dan Random Forest (RF) dalam memberikan rekomendasi
DINASTIREVDINASTIREV Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbedaKewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untukPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untuk
AKRABJUARAAKRABJUARA Metafora konseptual dalam wacana retorika politik diinterpretasikan melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis, yang memungkinkan politisiMetafora konseptual dalam wacana retorika politik diinterpretasikan melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis, yang memungkinkan politisi
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
UMMUMM Pasal 100 UU Nomor 1/2023 menetapkan hukuman mati sebagai hukuman bersyarat yang dapat diubah menjadi penjara jika narapidana menunjukkan perilakuPasal 100 UU Nomor 1/2023 menetapkan hukuman mati sebagai hukuman bersyarat yang dapat diubah menjadi penjara jika narapidana menunjukkan perilaku
UMMUMM Focusing on foundational contributions and core principles of Islamic law, it investigates how these principles form the basis for shaping policies concerningFocusing on foundational contributions and core principles of Islamic law, it investigates how these principles form the basis for shaping policies concerning
UAIUAI Untuk memotret fenomena tersebut, kajian awal ini mengambil data dari kamus Arab-Inggris Hans Wher dari entri alif hingga kha, yang dibatasi pada ism tunggalUntuk memotret fenomena tersebut, kajian awal ini mengambil data dari kamus Arab-Inggris Hans Wher dari entri alif hingga kha, yang dibatasi pada ism tunggal