BPKBPK
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan NegaraJurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan NegaraThe journey of fixed asset accounting in Indonesia, especially in the local government, has undergone many developments. Starting from the Local Financial Administration Manual (MAKUDA) and now implementing the accrual basis accounting system. Each of the accounting methods done by Local Government has positive and negative sides; for example, the more advanced the accounting system, the more accurate fixed asset reporting, but more complicated the approaches. This essay will discuss that journey along with the positive and negative sides. Moreover, the development of public sector accounting in fixed asset in the international world has acknowledged the system called capital charging. This system is envisioned to solve the lack of asset management in the public sector, which saw the assets as free goods. The explanation about this system will be presented as a discourse for the improvement of fixed asset accounting in Indonesia.
The journey of fixed asset accounting in Indonesia has progressed through several stages, from no recording to the implementation of accrual basis accounting.The application of the accrual basis has had a positive impact, as evidenced by the decreasing number of findings related to fixed assets in BPK examinations.However, this accounting approach is not perfect and does not address the issue of opportunity costs.Capital charging can be a learning point for developing fixed asset accounting by introducing costs to fixed assets, so that users no longer view them as free goods.
Berdasarkan analisis perjalanan akuntansi aset tetap di pemerintah daerah dan potensi penerapan *capital charging*, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian perlu dilakukan untuk mengkaji kelayakan penerapan *capital charging* di Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik unik pemerintahan daerah dan infrastruktur akuntansi yang ada. Penelitian ini dapat difokuskan pada identifikasi tantangan dan peluang implementasi, serta pengembangan model *capital charging* yang sesuai dengan konteks Indonesia. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap di pemerintah daerah. Evaluasi ini dapat mencakup analisis dampak penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan aset tetap. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pencatatan dan pelaporan aset tetap di pemerintah daerah. Penelitian ini dapat mencakup analisis peran kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap di pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
| File size | 788.9 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Pengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindariPengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindari
MKRIMKRI Artikel ini menelaah apakah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengandung ide dan uji proporsionalitas. Dengan metode doktrinal, penelitian menggabungkan analisisArtikel ini menelaah apakah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengandung ide dan uji proporsionalitas. Dengan metode doktrinal, penelitian menggabungkan analisis
BALIDWIPABALIDWIPA Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,
UNISRIUNISRI Sengketa sering muncul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan. Cita-cita kedaulatan manusia belum sepenuhnya terwujud karena penguasa terus melampauiSengketa sering muncul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan. Cita-cita kedaulatan manusia belum sepenuhnya terwujud karena penguasa terus melampaui
CASSRCASSR Dengan adanya pilkada, masyarakat daerah telah memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Namun, masih ada beberapa tantangan yangDengan adanya pilkada, masyarakat daerah telah memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Namun, masih ada beberapa tantangan yang
MAHADEWAMAHADEWA Penelitian tindakan kelas ini melibatkan 22 subjek penelitian yang dilakukan dalam dua siklus melalui tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi/pengamatanPenelitian tindakan kelas ini melibatkan 22 subjek penelitian yang dilakukan dalam dua siklus melalui tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi/pengamatan
UNSUNS Kolaborasi tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi regional, peningkatanKolaborasi tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan
UIBUIB Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan teori pemidanaan dalam perkara Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2025/PN Pwk, ditemukan bahwa praktik peradilan pidanaBerdasarkan hasil analisis terhadap penerapan teori pemidanaan dalam perkara Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2025/PN Pwk, ditemukan bahwa praktik peradilan pidana
UNSUNS Asas tersebut hanya dicantumkan dalam dasar pertimbangan saja. Tidak mengatur secara spesifik dalam ketentuan umum dan batang tubuh peraturan tersebutAsas tersebut hanya dicantumkan dalam dasar pertimbangan saja. Tidak mengatur secara spesifik dalam ketentuan umum dan batang tubuh peraturan tersebut
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.
UNSUNS Pengaturan hukum mengenai produksi hulu minyak dan gas bumi telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang, yang tidakPengaturan hukum mengenai produksi hulu minyak dan gas bumi telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang, yang tidak