UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyPenelitian ini mengkaji tentang objek wakaf berupa Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3), bahwa Hak Cipta merupakan salah satu lingkup KI, yang dapat menjadi objek wakaf. Demikian dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, bahwa salah satu peralihan Hak Cipta adalah dengan diwakafkan. Perlu dipahami ketika akan mewakafkan hak cipta apakah yang akan diwakafkan hak ekonominya atau hak moralnya saja, atau keduanya, karena hak moral melekat pada diri pencipta, apakah dapat dialihkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Jika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimana akibat hukumnya, karena terkait dengan hak moral yang melekat pada pencipta. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana keabsahan wakaf hak cipta tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis sama dengan objek wakaf yang lain, yang membedakan hanya ikrar wakafnya saja, selain itu juga disyaratkan adanya surat pendaftaran (maksudnya adalah pencatatan) ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukumnya adalah ketika wakif sudah mewakafkan maka haknya sudah beralih pada penerima wakaf. Namun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak cipta sesuai yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta (sesuai dengan hasil ciptaannya), sehingga wakaf hak cipta ini sifatnya sementara. Mengenai keabsahan batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta, para ulama (responden) membolehkan wakaf dengan batasan waktu. Hal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut.
Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis tidak jauh berbeda dengan wakaf pada umumnya, namun harus dilengkapi surat pencatatan hak cipta dari Dirjen KI sebagai bukti kepemilikan dan syarat administratif.Akibat hukumnya, hanya hak ekonomi yang beralih kepada penerima wakaf, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta (wakif), dan pemanfaatannya bersifat sementara sesuai masa perlindungan hak cipta.Wakaf hak cipta diperbolehkan meskipun bersifat sementara, sejalan dengan pendapat Mazhab Imam Malik dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kemanfaatan dan tujuan ibadah serta kesejahteraan umum.
Pertama, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme hukum yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran terhadap hak cipta yang diwakafkan, terutama untuk menentukan pihak mana yang berwenang mengambil tindakan hukum, apakah penerima wakaf sebagai pemegang hak ekonomi atau pencipta sebagai pemegang hak moral. Kedua, sebaiknya dikaji bagaimana sistem pengelolaan hak cipta wakaf oleh nadzir agar pemanfaatannya berkelanjutan dan produktif sesuai dengan perkembangan digital dan ekonomi kreatif, termasuk model distribusi royalti yang transparan dan efisien. Ketiga, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak sosial dan ekonomi dari wakaf hak cipta terhadap lembaga penerima, masyarakat, dan pencipta, serta bagaimana sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf non-tunai melalui karya intelektual.
| File size | 761.76 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Penulis membatasi penggunaan hak angket terhadap KPK pada dua dimensi, yakni kriteria pembentukan panitia khusus (pansus) secara formil serta pembatasanPenulis membatasi penggunaan hak angket terhadap KPK pada dua dimensi, yakni kriteria pembentukan panitia khusus (pansus) secara formil serta pembatasan
UPI YAIUPI YAI Kepemimpinan berperan besar dalam menentukan arah bangsa, namun krisis integritas pemimpin kerap menjadi hambatan serius bagi legitimasi demokrasi. FenomenaKepemimpinan berperan besar dalam menentukan arah bangsa, namun krisis integritas pemimpin kerap menjadi hambatan serius bagi legitimasi demokrasi. Fenomena
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan Passing Bawah Bolavoli Menggunakan Permainan 4 On 4 Peserta didik mengalami peningkatan, yaitu dari HasilHasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan Passing Bawah Bolavoli Menggunakan Permainan 4 On 4 Peserta didik mengalami peningkatan, yaitu dari Hasil
UMMUMM Penelitian ini merekomendasikan pemberian wewenang kepada presiden untuk mengusulkan penundaan pemilihan umum atas usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU),Penelitian ini merekomendasikan pemberian wewenang kepada presiden untuk mengusulkan penundaan pemilihan umum atas usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU),
UMPRUMPR Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang terjadi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiPemilihan Kepala Daerah Langsung yang terjadi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UMPRUMPR Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 27 SD Muhammadiyah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitiSubjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 27 SD Muhammadiyah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti
UMPRUMPR The success of counseling relies heavily on the utilization of information about the individual being assisted. This information is used throughout theThe success of counseling relies heavily on the utilization of information about the individual being assisted. This information is used throughout the
UNISBAUNISBA Penelitian akan melihat bagaimana problematika dan perlindungan hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Terkait adalahPenelitian akan melihat bagaimana problematika dan perlindungan hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Terkait adalah
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dalam hal keterampilan supervisi, beberapa supervisor percaya bahwa keterampilan supervisi mereka masih kurang baik. Oleh karena itu, pelatihan yang tepatDalam hal keterampilan supervisi, beberapa supervisor percaya bahwa keterampilan supervisi mereka masih kurang baik. Oleh karena itu, pelatihan yang tepat
UMMUMM Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauanNamun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rasio hukum atau alasan hukum di balik alih kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) kepada OtoritasArtikel ini bertujuan untuk menganalisis rasio hukum atau alasan hukum di balik alih kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) kepada Otoritas
MKRIMKRI Pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 di Kaki Gunung Muria dilakukan secara individual oleh pemilik tanah untukPengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 di Kaki Gunung Muria dilakukan secara individual oleh pemilik tanah untuk