INTEKOMINTEKOM
Indonesian Journal of LawIndonesian Journal of LawPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum dan batas wewenang atau kuasa hakim jika ingin menentukan status tersangka dalam peradilan pidana Indonesia. Tindakan penetapan status tersangka oleh hakim menimbulkan kontroversi, terutama mengenai kesesuaian dengan asas praduga tak bersalah serta hak-hak asasi tersangka. Pengamatan ini memakai cara literatur, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait untuk menilai dasar hukum serta pro dan kontra kewenangan hakim dalam konteks ini. Hasil pengamatan menyimpulkan bahwa tindakan yang di tetapkan status tersangka yang oleh hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan antara otoritas penyidikan dan pengadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka perlu dibatasi secara tegas dalam undang-undang untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari pelanggaran hak-hak asasi tersangka.Harmonisasi hukum yang jelas diperlukan agar tidak terjadi konflik antara fungsi hakim dan penyidik dalam konteks penetapan status tersangka.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penetapan status tersangka oleh hakim dalam kasus-kasus khusus di luar kehutanan, seperti korupsi atau tindak pidana lainnya. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif dengan sistem hukum negara lain untuk melihat praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Terakhir, penelitian dapat fokus pada pengembangan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menetapkan status tersangka, termasuk kriteria bukti yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
| File size | 410.45 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya
UMMUMM Usulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakahUsulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakah
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Kegiatan ini meliputi sesi pelatihan, diskusi kelompok, dan konsultasi individu yang difasilitasi oleh dosen serta praktisi pendidikan dari UniversitasKegiatan ini meliputi sesi pelatihan, diskusi kelompok, dan konsultasi individu yang difasilitasi oleh dosen serta praktisi pendidikan dari Universitas
RIAURIAU Daya dukung waduk memungkinkan pengembangan hingga 19.515 petak untuk budidaya ikan, dengan asumsi kualitas air terjaga dan patuh pada tata ruang yangDaya dukung waduk memungkinkan pengembangan hingga 19.515 petak untuk budidaya ikan, dengan asumsi kualitas air terjaga dan patuh pada tata ruang yang
STAIHWDURISTAIHWDURI Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum perempuan, apalagi bagi mereka yang menjadiKeberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum perempuan, apalagi bagi mereka yang menjadi
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Jika tidak, ia akan ditinggalkan oleh Madunya. Selain itu, semaju apa pun metode dan media yang digunakan, namun sosok Dai tetap tidak bisa digantikan,Jika tidak, ia akan ditinggalkan oleh Madunya. Selain itu, semaju apa pun metode dan media yang digunakan, namun sosok Dai tetap tidak bisa digantikan,
UADUAD Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 Ha masih dalam sengketa. Akan tetapi,Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 Ha masih dalam sengketa. Akan tetapi,
UADUAD Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Untuk memperkuat gerakan guru, penting dilakukan penginstitusionalan sebagai bagian dari masyarakat sipil, penguatan jaringan dengan aktor pro-demokrasiUntuk memperkuat gerakan guru, penting dilakukan penginstitusionalan sebagai bagian dari masyarakat sipil, penguatan jaringan dengan aktor pro-demokrasi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning namun hanya sedikit yang dapatDari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning namun hanya sedikit yang dapat
UMMUMM Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketaPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketa
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Pengaruh Kepemimpinan Kiai Wasyid ditentukan oleh kekuatan sebagai pembina pesantren Beji dan memiliki keilmuan agama yang mumpuni. Fungsi KepemimpinanPengaruh Kepemimpinan Kiai Wasyid ditentukan oleh kekuatan sebagai pembina pesantren Beji dan memiliki keilmuan agama yang mumpuni. Fungsi Kepemimpinan