INTEKOMINTEKOM
Indonesian Journal of LawIndonesian Journal of LawPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum dan batas wewenang atau kuasa hakim jika ingin menentukan status tersangka dalam peradilan pidana Indonesia. Tindakan penetapan status tersangka oleh hakim menimbulkan kontroversi, terutama mengenai kesesuaian dengan asas praduga tak bersalah serta hak-hak asasi tersangka. Pengamatan ini memakai cara literatur, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait untuk menilai dasar hukum serta pro dan kontra kewenangan hakim dalam konteks ini. Hasil pengamatan menyimpulkan bahwa tindakan yang di tetapkan status tersangka yang oleh hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan antara otoritas penyidikan dan pengadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka perlu dibatasi secara tegas dalam undang-undang untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari pelanggaran hak-hak asasi tersangka.Harmonisasi hukum yang jelas diperlukan agar tidak terjadi konflik antara fungsi hakim dan penyidik dalam konteks penetapan status tersangka.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penetapan status tersangka oleh hakim dalam kasus-kasus khusus di luar kehutanan, seperti korupsi atau tindak pidana lainnya. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif dengan sistem hukum negara lain untuk melihat praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Terakhir, penelitian dapat fokus pada pengembangan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menetapkan status tersangka, termasuk kriteria bukti yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
| File size | 410.45 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-1mL |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Kemampuan calon suami memenuhi ketiganya menentukan status hukum perkawinan: sunah bila terpenuhi dan makruh bila tidak. Temuan ini menunjukkan bahwa ArsyadKemampuan calon suami memenuhi ketiganya menentukan status hukum perkawinan: sunah bila terpenuhi dan makruh bila tidak. Temuan ini menunjukkan bahwa Arsyad
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Para praktisi hukum berusaha untuk merumuskan elemen-elemen penjagaan anak ini melalui tafsiran terhadap ketentuan yang ada atau melalui alasan-alasanPara praktisi hukum berusaha untuk merumuskan elemen-elemen penjagaan anak ini melalui tafsiran terhadap ketentuan yang ada atau melalui alasan-alasan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Debat tentang hak waris dan hak asuh anak dalam perkawinan antar agama erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia di perspektif hukum Islam danDebat tentang hak waris dan hak asuh anak dalam perkawinan antar agama erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia di perspektif hukum Islam dan
IAINPTKIAINPTK Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuanHasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menjelaskan tentang ratifikasi anak di luar nikah sebagai anak yang sah. Pengakuan dan ratifikasi anak di luar nikah sering mengalami perbedaanPenelitian ini menjelaskan tentang ratifikasi anak di luar nikah sebagai anak yang sah. Pengakuan dan ratifikasi anak di luar nikah sering mengalami perbedaan
UMMUMM Selanjutnya, Oman secara efektif melaksanakan beberapa ketentuan Konvensi guna memperkuat hak perempuan dengan mengubah undang‑undang dalam negeri. Kesimpulannya,Selanjutnya, Oman secara efektif melaksanakan beberapa ketentuan Konvensi guna memperkuat hak perempuan dengan mengubah undang‑undang dalam negeri. Kesimpulannya,
UNHASUNHAS Artikel ini menganalisis pendirian CICC serta fitur-fitur signifikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengilustrasikan gambaran terperinci dan penelitianArtikel ini menganalisis pendirian CICC serta fitur-fitur signifikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengilustrasikan gambaran terperinci dan penelitian
UINUIN Studi ini menemukan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia, khususnya pada bagian usia perkawinan, masih mengandung ambiguitas dalam hal bahasa. HalStudi ini menemukan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia, khususnya pada bagian usia perkawinan, masih mengandung ambiguitas dalam hal bahasa. Hal
Useful /
YARSIYARSI Dehidrasi dapat terjadi tanpa gejala dan jika berlanjut dapat menimbulkan gangguan kognitif, delirium/koma bahkan kematian. Hidrasi yang adekuat sangatDehidrasi dapat terjadi tanpa gejala dan jika berlanjut dapat menimbulkan gangguan kognitif, delirium/koma bahkan kematian. Hidrasi yang adekuat sangat
INTEKOMINTEKOM Penelitian ini mengadopsi metode kajian literatur dengan meninjau 53 artikel jurnal yang terbit antara tahun 2015 hingga 2022. Penelitian ini bertujuanPenelitian ini mengadopsi metode kajian literatur dengan meninjau 53 artikel jurnal yang terbit antara tahun 2015 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan
IAINPTKIAINPTK Temuan menunjukkan bahwa orientasi masjid tidak semata-mata ditentukan oleh norma fikih, melainkan merupakan hasil kompromi sosial yang dilembagakan melaluiTemuan menunjukkan bahwa orientasi masjid tidak semata-mata ditentukan oleh norma fikih, melainkan merupakan hasil kompromi sosial yang dilembagakan melalui
INTEKOMINTEKOM Keselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian serius.meskipun regulasi seperti Undang-UndangKeselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian serius.meskipun regulasi seperti Undang-Undang