INTEKOMINTEKOM
Indonesian Journal of LawIndonesian Journal of LawKeselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari menjadi salah satu perhatian utama dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi dan tanggung jawab hukum perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi CEDAW, telah diterapkan dalam melindungi pekerja perempuan.
Keselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian serius.Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur perlindungan khusus, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pengawasan, stigma sosial, dan kurangnya fasilitas pendukung.Perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja perempuan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasan ketat, dan kebijakan yang melindungi dari diskriminasi serta pelecehan.
Perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peningkatan kesadaran perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi pekerja perempuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tidak hanya kesejahteraan pekerja yang meningkat, tetapi juga produktivitas perusahaan yang lebih berkelanjutan.
| File size | 476.13 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendalaBerbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendala
UMMUUMMU Dengan demikian, sistem pemberhentian kepala daerah harus diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara legitimasi politik dan supremasi hukum dalam kerangkaDengan demikian, sistem pemberhentian kepala daerah harus diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara legitimasi politik dan supremasi hukum dalam kerangka
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi institusional, rekrutmen partai yang inklusif, dan inovasi pendidikan kewarganegaraan untuk menghidupkan kembaliPenelitian ini menegaskan perlunya reformasi institusional, rekrutmen partai yang inklusif, dan inovasi pendidikan kewarganegaraan untuk menghidupkan kembali
DINASTIREVDINASTIREV Sejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasiSejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasi
UMPRUMPR Keberhasilan dan legitimasi PSU sangat bergantung pada profesionalisme penyelenggara, regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta partisipasiKeberhasilan dan legitimasi PSU sangat bergantung pada profesionalisme penyelenggara, regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta partisipasi
MKRIMKRI Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup penguatan kaderisasi, pembatasan batas atas koalisi partai, dan fasilitasi pencalonanUntuk mencegah hal tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup penguatan kaderisasi, pembatasan batas atas koalisi partai, dan fasilitasi pencalonan
UNKRISWINAUNKRISWINA Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia palingPutusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia paling
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Useful /
ARTHAMARAMEDIAARTHAMARAMEDIA Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perkembangan siswa sekolah dasar. Metodologi penulisan menggunakan metode studi literaturTujuan penulisan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perkembangan siswa sekolah dasar. Metodologi penulisan menggunakan metode studi literatur
UINSAIZUUINSAIZU Penerapan label halal yang meluas ke produk non‑pangan, produk hewan, serta tahapan produksi menempatkan otoritas tunggal pada negara, meningkatkan risikoPenerapan label halal yang meluas ke produk non‑pangan, produk hewan, serta tahapan produksi menempatkan otoritas tunggal pada negara, meningkatkan risiko
UNISMUHUNISMUH Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas integrasi quantum teaching dengan media teka‑teki silang dalam meningkatkan penguasaan konseptual dan pembelajaranTujuannya adalah mengevaluasi efektivitas integrasi quantum teaching dengan media teka‑teki silang dalam meningkatkan penguasaan konseptual dan pembelajaran
UNIRAYAUNIRAYA Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian Hukum SosiologisTujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian Hukum Sosiologis