Publisher

MKRIMKRI

Journal Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi Abstract

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan. Fenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. Pragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusional keberadaan calon tunggal dalam Pilkada, mengevaluasi tanggung jawab partai politik atas rendahnya tingkat kompetisi, serta mengidentifikasi alternatif normatif untuk mencegah dominasi calon tunggal dalam pemilihan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihan politik dan tidak optimalnya fungsi rekrutmen partai. Praktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup penguatan kaderisasi, pembatasan batas atas koalisi partai, dan fasilitasi pencalonan perseorangan sebagai alternatif politik. Dengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif.

Conclusion

Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite, dan pragmatisme yang mengikis idealisme demokrasi, meskipun secara formal konstitusional.Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances, diperparah oleh praktik pemborongan dukungan partai tanpa mengedepankan merit kaderisasi.Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsional bagi calon independen, guna menciptakan demokrasi lokal yang lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif.

Future Research

Mengingat penelitian ini telah mengidentifikasi akar masalah calon tunggal Pilkada dari perspektif hukum normatif dan kelembagaan partai politik, studi lanjutan yang berfokus pada dimensi empiris dan perilaku aktor dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Salah satu arah penelitian yang krusial adalah mengevaluasi secara empiris efektivitas implementasi reformasi regulasi yang diusulkan, seperti pembatasan batas atas koalisi partai dan peningkatan fasilitas bagi calon independen. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana perubahan regulasi tersebut benar-benar mempengaruhi dinamika rekrutmen politik, perilaku partai dalam membentuk koalisi, serta dampaknya terhadap tingkat kompetisi elektoral dan kualitas kaderisasi partai di lapangan. Selain itu, penting juga untuk menggali lebih jauh persepsi dan respons masyarakat terhadap fenomena calon tunggal. Sebuah studi kualitatif atau survei skala besar dapat menelisik motivasi di balik pilihan pemilih, baik yang mendukung calon tunggal maupun yang memilih kotak kosong, serta bagaimana pengalaman ini membentuk kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi lokal dan legitimasi pemimpin terpilih. Penelitian ini akan membantu memahami tuntutan publik terhadap persaingan politik yang sehat. Terakhir, mengingat isu pragmatisme partai dan praktik mahar politik yang disebutkan, penelitian lanjutan dapat menganalisis secara lebih rinci insentif ekonomi dan politik yang mendorong partai untuk memilih kandidat berdasarkan modal finansial daripada merit. Dengan demikian, kita bisa merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong partai membangun sistem kaderisasi yang kuat dan transparan, sehingga tidak lagi bergantung pada figur instan atau calon bermodal besar.

References

1. Constitutional Legitimacy and Institutional Behavior of Political Parties in the 2024 Regional Elections:... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2677Constitutional Legitimacy and Institutional Behavior of Political Parties in the 2024 Regional Elections jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2677
2. DOI Name 10.62383 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.62383DOI Name 10 62383 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 62383
3. Gerakan Koko Pede Mengantisipasi Calon Tunggal pada Pilkada Kebumen Tahun 2024 | Cakrawala : Jurnal Kajian... ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/2462Gerakan Koko Pede Mengantisipasi Calon Tunggal pada Pilkada Kebumen Tahun 2024 Cakrawala Jurnal Kajian ejournal iainu kebumen ac index php cka article view 2462
4. Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024... ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/5105Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kota 2024 ejournal uigm ac index php PDP article view 5105

Subjects

1. #mahkamah konstitusi nomor#mahkamah konstitusi nomor
2. #penyederhanaan partai politik#penyederhanaan partai politik

Metadata

File size	560.86 KB
Pages	24
Short Link	https://juris.id/p-1p3
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu
DMCA	Report