MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiSejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan. Fenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. Pragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusional keberadaan calon tunggal dalam Pilkada, mengevaluasi tanggung jawab partai politik atas rendahnya tingkat kompetisi, serta mengidentifikasi alternatif normatif untuk mencegah dominasi calon tunggal dalam pemilihan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal calon tunggal konstitusional; namun, legitimasi substantifnya patut dipertanyakan karena terbatasnya pilihan politik dan tidak optimalnya fungsi rekrutmen partai. Praktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup penguatan kaderisasi, pembatasan batas atas koalisi partai, dan fasilitasi pencalonan perseorangan sebagai alternatif politik. Dengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif.
Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite, dan pragmatisme yang mengikis idealisme demokrasi, meskipun secara formal konstitusional.Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances, diperparah oleh praktik pemborongan dukungan partai tanpa mengedepankan merit kaderisasi.Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsional bagi calon independen, guna menciptakan demokrasi lokal yang lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif.
Mengingat penelitian ini telah mengidentifikasi akar masalah calon tunggal Pilkada dari perspektif hukum normatif dan kelembagaan partai politik, studi lanjutan yang berfokus pada dimensi empiris dan perilaku aktor dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Salah satu arah penelitian yang krusial adalah mengevaluasi secara empiris efektivitas implementasi reformasi regulasi yang diusulkan, seperti pembatasan batas atas koalisi partai dan peningkatan fasilitas bagi calon independen. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana perubahan regulasi tersebut benar-benar mempengaruhi dinamika rekrutmen politik, perilaku partai dalam membentuk koalisi, serta dampaknya terhadap tingkat kompetisi elektoral dan kualitas kaderisasi partai di lapangan. Selain itu, penting juga untuk menggali lebih jauh persepsi dan respons masyarakat terhadap fenomena calon tunggal. Sebuah studi kualitatif atau survei skala besar dapat menelisik motivasi di balik pilihan pemilih, baik yang mendukung calon tunggal maupun yang memilih kotak kosong, serta bagaimana pengalaman ini membentuk kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi lokal dan legitimasi pemimpin terpilih. Penelitian ini akan membantu memahami tuntutan publik terhadap persaingan politik yang sehat. Terakhir, mengingat isu pragmatisme partai dan praktik mahar politik yang disebutkan, penelitian lanjutan dapat menganalisis secara lebih rinci insentif ekonomi dan politik yang mendorong partai untuk memilih kandidat berdasarkan modal finansial daripada merit. Dengan demikian, kita bisa merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong partai membangun sistem kaderisasi yang kuat dan transparan, sehingga tidak lagi bergantung pada figur instan atau calon bermodal besar.
- Constitutional Legitimacy and Institutional Behavior of Political Parties in the 2024 Regional Elections:... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2677Constitutional Legitimacy and Institutional Behavior of Political Parties in the 2024 Regional Elections jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2677
- DOI Name 10.62383 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.62383DOI Name 10 62383 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 62383
- Gerakan Koko Pede Mengantisipasi Calon Tunggal pada Pilkada Kebumen Tahun 2024 | Cakrawala : Jurnal Kajian... ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/2462Gerakan Koko Pede Mengantisipasi Calon Tunggal pada Pilkada Kebumen Tahun 2024 Cakrawala Jurnal Kajian ejournal iainu kebumen ac index php cka article view 2462
- Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024... ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/5105Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kota 2024 ejournal uigm ac index php PDP article view 5105
| File size | 560.86 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini menyimpulkan bahwa ojek pangkalan memiliki peran signifikan dalam dinamika politik lokal di Sorong.mereka sering dimanfaatkan oleh elitePenelitian ini menyimpulkan bahwa ojek pangkalan memiliki peran signifikan dalam dinamika politik lokal di Sorong.mereka sering dimanfaatkan oleh elite
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosialPengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosial
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Praktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalamPraktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam
SESKOAU MILSESKOAU MIL Keberhasilan konsep ini memerlukan dukungan sarana, prasarana, personel terlatih, serta perangkat lunak yang memadai, yang didukung oleh kolaborasi eratKeberhasilan konsep ini memerlukan dukungan sarana, prasarana, personel terlatih, serta perangkat lunak yang memadai, yang didukung oleh kolaborasi erat
MKRIMKRI Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,
MKRIMKRI Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di Indonesia pascareformasi menghasilkan praktik multipartai ekstrem karena menggunakanHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di Indonesia pascareformasi menghasilkan praktik multipartai ekstrem karena menggunakan
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Penyaluran Program Beras Miskin Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala KotaPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Penyaluran Program Beras Miskin Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha.Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha.
IKTGMIKTGM Penelitian ini adalah studi observasional dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan secara retrospektif melalui rekapitulasiPenelitian ini adalah studi observasional dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan secara retrospektif melalui rekapitulasi
UBLUBL Hal ini karena Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memiliki struktur yang akan menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemimpin dan karyawan. Selain itu,Hal ini karena Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memiliki struktur yang akan menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemimpin dan karyawan. Selain itu,
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Hae Indo Chemical Cikopo Purwakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan proses teknik pengumpulan data yang digunakanHae Indo Chemical Cikopo Purwakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan proses teknik pengumpulan data yang digunakan