STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabPenelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia 2) Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan pembentukan lembaga antikorupsi, melakukan pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembuatan berbagai instrument hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, melakukan kerjasama serta melakukan monitoring dan evaluasi 2) Upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan upaya penal (refresif), yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain upaya penal (refresif), upaya lainnya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu upaya non penal (preventif), yaitu upaya penanganan yang menitikberatkan pada sifat pencegahan tanpa adanya hukum pidana untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain.1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan pembentukan lembaga antikorupsi, melakukan pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembuatan berbagai instrument hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, melakukan kerjasama internasional serta melakukan monitoring dan evaluasi.2) Upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan upaya penal (refresif), yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.3) Selain upaya penal (refresif), upaya lainnya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu upaya non penal (preventif), yaitu upaya penanganan yang menitikberatkan pada sifat pencegahan tanpa adanya hukum pidana untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
Untuk penelitian selanjutnya, dapatkah kita mengeksplorasi efektivitas program pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah sebagai langkah preventif dalam mengurangi tindak pidana korupsi di kalangan generasi muda? Selain itu, bagaimana efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat terhadap kasus korupsi di tingkat lokal dapat ditingkatkan untuk mendukung proses hukum yang lebih transparan? Terakhir, apakah aplikasi teknologi informasi yang lebih maju, seperti penggunaan blockchain, dapat diterapkan untuk meminimalisir praktik penyimpangan dalam administrasi publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah?.
| File size | 324.27 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa SuratTujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat
IBLAMIBLAM Namun, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai prinsip exclusionary rules dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan ketidakharmonisan antaraNamun, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai prinsip exclusionary rules dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan ketidakharmonisan antara
APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus peredaran kosmetik ilegal di Pasar Tradisional DesaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus peredaran kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa
PROVISIPROVISI Dengan menganalisis data akademik, termasuk Indeks Prestasi Kumulatif (GPA), beban studi, tingkat kehadiran, dan tingkat kegagalan, penelitian ini menggunakanDengan menganalisis data akademik, termasuk Indeks Prestasi Kumulatif (GPA), beban studi, tingkat kehadiran, dan tingkat kegagalan, penelitian ini menggunakan
IJBLEIJBLE Perma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsistenPerma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsisten
YAYASANBHZYAYASANBHZ Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan selengkapnya pada artikel ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli paksa dalam perspektif hukumUntuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan selengkapnya pada artikel ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli paksa dalam perspektif hukum
UNCMUNCM Pelanggaran kode etik, seperti korupsi, dapat ditangani melalui Majelis Kode Etik atau proses hukum dengan kerja sama Kepolisian dan Komisi PemberantasanPelanggaran kode etik, seperti korupsi, dapat ditangani melalui Majelis Kode Etik atau proses hukum dengan kerja sama Kepolisian dan Komisi Pemberantasan
IAISAMBASIAISAMBAS Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif sederhana. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meningkatkanTeknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif sederhana. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meningkatkan
Useful /
BPKBPK While numerous studies have addressed regional tax management, this research is novel in its focus on developing regional tax enhancement strategies throughWhile numerous studies have addressed regional tax management, this research is novel in its focus on developing regional tax enhancement strategies through
APPIHIAPPIHI Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilangSalah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilang
PROVISIPROVISI Selain itu dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan dalam pengolahan data pelanggan dan penyajian laporan seperti laporan data pelanggan dan laporanSelain itu dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan dalam pengolahan data pelanggan dan penyajian laporan seperti laporan data pelanggan dan laporan
UNIDAUNIDA Permasalahan tersebut berasal dari sisi kebahasaan, mulai dari unsur bunyi bahasa hingga pembentukan kata dan penulisan, serta permasalahan di luar bahasaPermasalahan tersebut berasal dari sisi kebahasaan, mulai dari unsur bunyi bahasa hingga pembentukan kata dan penulisan, serta permasalahan di luar bahasa