IAPAIAPA
Policy & Governance ReviewPolicy & Governance ReviewKorupsi dalam layanan pemerintah telah menjadi topik studi yang relevan. Penelitian ini menyelidiki kemungkinan korupsi dalam layanan pemerintah Liberia. Analisis sebelumnya masih terbatas pada identifikasi kemungkinan spesifik yang mendorong korupsi dalam layanan pemerintah di negara-negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipandu oleh teori Corruption Formula di tiga indikator: monopoli kekuasaan (M), kewenangan oleh pejabat (D), dan kurangnya akuntabilitas (A), yang dinyatakan sebagai C=M D-A. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi, jurnal, surat kabar, dll., dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVIVO 12 Plus. Temuan mengungkapkan hal-hal berikut: (1) penyedia layanan memiliki monopoli tinggi atas layanan, karena mereka sering menggunakan posisi dominan mereka untuk keuntungan pribadi; (2) ada banyak kewenangan oleh pejabat, yang memberi mereka kebebasan untuk memanipulasi sistem dan terlibat dalam aktivitas ilegal tanpa pengawasan yang jelas; dan (3) ada akuntabilitas terbatas untuk mempertanggungjawabkan individu dan institusi atas tindakan mereka, karena pejabat terus melakukan tindakan yang salah tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Penelitian ini menutup kesenjangan dalam memahami korupsi dalam layanan pemerintah dengan bukti dari Liberia, yang menekankan kebutuhan para pembuat kebijakan untuk meningkatkan integritas layanan publik.
Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyedia layanan memiliki monopoli atas layanan karena adanya kantor tunggal untuk otorisasi, kekuasaan mutlak oleh pejabat, dan kontak fisik untuk layanan, yang sering digunakan untuk keuntungan pribadi.Selain itu, terdapat banyak kewenangan oleh pejabat, terutama kontrol yang lemah terhadap pelaku korup, kurangnya transparansi, dan kontak pribadi untuk layanan, yang menciptakan kesempatan untuk praktik korup.Akhirnya, ada akuntabilitas terbatas untuk mempertanggungjawabkan individu dan institusi, yang menyebabkan budaya impunitas, karena pejabat terus melakukan tindakan yang salah tanpa menghadapi konsekuensi hukum.Untuk mengurangi korupsi, rekomendasi kebijakan adalah bagi Liberia untuk membongkar struktur monopoli, membatasi kewenangan yang diberikan kepada pejabat, dan meningkatkan transparansi.Reformasi ini diperlukan untuk menciptakan kerangka pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis dampak korupsi pada layanan publik di Liberia secara lebih mendalam, dengan fokus pada dampak langsungnya terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan kelompok minoritas. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana korupsi dalam layanan pemerintah mempengaruhi akses mereka terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.. . 2. Meneliti peran teknologi dalam memerangi korupsi di Liberia. Dengan perkembangan teknologi digital, penting untuk menyelidiki bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam layanan pemerintah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi implementasi e-government, sistem pelacakan pengeluaran pemerintah, dan platform pelaporan korupsi online.. . 3. Mengkaji peran masyarakat sipil dan organisasi anti-korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Liberia. Penelitian ini dapat menyelidiki strategi dan intervensi yang digunakan oleh organisasi-organisasi ini, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam upaya mereka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam layanan pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat mengusulkan strategi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi anti-korupsi untuk memperkuat upaya anti-korupsi di Liberia.
- Business Perspectives - The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from... businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-392/the-problem-of-corruption-in-government-organizations-empirical-evidence-from-indonesiaBusiness Perspectives The problem of corruption in government organizations Empirical evidence from businessperspectives index php journals problems and perspectives in management issue 392 the problem of corruption in government organizations empirical evidence from indonesia
- Triumph in Corruption Irradiation Combat for a Dawn of Liberia. triumph corruption irradiation combat... ijsshr.in/v6i3/69.phpTriumph in Corruption Irradiation Combat for a Dawn of Liberia triumph corruption irradiation combat ijsshr in v6i3 69 php
- Culture of Corruption: Prosecutions, Persistence, and Desistence: Public Integrity: Vol 24 , No 2 - Get... doi.org/10.1080/10999922.2021.1881300Culture of Corruption Prosecutions Persistence and Desistence Public Integrity Vol 24 No 2 Get doi 10 1080 10999922 2021 1881300
| File size | 1.27 MB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Surabaya Pusat meliputi pemberian penjelasan, razia laluPenegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Surabaya Pusat meliputi pemberian penjelasan, razia lalu
IBLAMIBLAM Salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yangSalah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yang
UIAUIA The prevalence of corruption in Indonesia remains a significant issue despite existing legal frameworks and enforcement efforts. The current penaltiesThe prevalence of corruption in Indonesia remains a significant issue despite existing legal frameworks and enforcement efforts. The current penalties
APPIHIAPPIHI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Perma 1/2020 dapat diimplementasikan secara konsisten di semua putusanOleh karena itu, diperlukan penguatan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Perma 1/2020 dapat diimplementasikan secara konsisten di semua putusan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dalam penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa jual beli dengan unsur pemaksaan dalam konsep jual beli islami dilarang keras. Namun apabilaDalam penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa jual beli dengan unsur pemaksaan dalam konsep jual beli islami dilarang keras. Namun apabila
UNCMUNCM Kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan larangan bagi jaksa. PelanggaranKode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan larangan bagi jaksa. Pelanggaran
MKRIMKRI Dibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mataDibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mata
Useful /
UIAUIA Penerapan prinsip ESG memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia. Penerapan ESG secaraPenerapan prinsip ESG memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia. Penerapan ESG secara
UIAUIA Law Number 1 of 2023, despite employing an omnibus law approach, has not yet regulated the use of Class I narcotics for medical purposes, and should reviseLaw Number 1 of 2023, despite employing an omnibus law approach, has not yet regulated the use of Class I narcotics for medical purposes, and should revise
BPKBPK The suggested operational steps include (1) intensification and extensification; (2) adding tax payment channels; (3) integration/data exchange with otherThe suggested operational steps include (1) intensification and extensification; (2) adding tax payment channels; (3) integration/data exchange with other
APPIHIAPPIHI Salah satu organ Perseroan Terbatas yang seringkali menjadi penjamin atas utang suatu perusahaan adalah Direksi. Dalam praktiknya, ketika sebuah perseroanSalah satu organ Perseroan Terbatas yang seringkali menjadi penjamin atas utang suatu perusahaan adalah Direksi. Dalam praktiknya, ketika sebuah perseroan