IAPAIAPA
Policy & Governance ReviewPolicy & Governance ReviewKorupsi dalam layanan pemerintah telah menjadi topik studi yang relevan. Penelitian ini menyelidiki kemungkinan korupsi dalam layanan pemerintah Liberia. Analisis sebelumnya masih terbatas pada identifikasi kemungkinan spesifik yang mendorong korupsi dalam layanan pemerintah di negara-negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipandu oleh teori Corruption Formula di tiga indikator: monopoli kekuasaan (M), kewenangan oleh pejabat (D), dan kurangnya akuntabilitas (A), yang dinyatakan sebagai C=M D-A. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi, jurnal, surat kabar, dll., dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVIVO 12 Plus. Temuan mengungkapkan hal-hal berikut: (1) penyedia layanan memiliki monopoli tinggi atas layanan, karena mereka sering menggunakan posisi dominan mereka untuk keuntungan pribadi; (2) ada banyak kewenangan oleh pejabat, yang memberi mereka kebebasan untuk memanipulasi sistem dan terlibat dalam aktivitas ilegal tanpa pengawasan yang jelas; dan (3) ada akuntabilitas terbatas untuk mempertanggungjawabkan individu dan institusi atas tindakan mereka, karena pejabat terus melakukan tindakan yang salah tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Penelitian ini menutup kesenjangan dalam memahami korupsi dalam layanan pemerintah dengan bukti dari Liberia, yang menekankan kebutuhan para pembuat kebijakan untuk meningkatkan integritas layanan publik.
Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyedia layanan memiliki monopoli atas layanan karena adanya kantor tunggal untuk otorisasi, kekuasaan mutlak oleh pejabat, dan kontak fisik untuk layanan, yang sering digunakan untuk keuntungan pribadi.Selain itu, terdapat banyak kewenangan oleh pejabat, terutama kontrol yang lemah terhadap pelaku korup, kurangnya transparansi, dan kontak pribadi untuk layanan, yang menciptakan kesempatan untuk praktik korup.Akhirnya, ada akuntabilitas terbatas untuk mempertanggungjawabkan individu dan institusi, yang menyebabkan budaya impunitas, karena pejabat terus melakukan tindakan yang salah tanpa menghadapi konsekuensi hukum.Untuk mengurangi korupsi, rekomendasi kebijakan adalah bagi Liberia untuk membongkar struktur monopoli, membatasi kewenangan yang diberikan kepada pejabat, dan meningkatkan transparansi.Reformasi ini diperlukan untuk menciptakan kerangka pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis dampak korupsi pada layanan publik di Liberia secara lebih mendalam, dengan fokus pada dampak langsungnya terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan kelompok minoritas. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana korupsi dalam layanan pemerintah mempengaruhi akses mereka terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.. . 2. Meneliti peran teknologi dalam memerangi korupsi di Liberia. Dengan perkembangan teknologi digital, penting untuk menyelidiki bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam layanan pemerintah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi implementasi e-government, sistem pelacakan pengeluaran pemerintah, dan platform pelaporan korupsi online.. . 3. Mengkaji peran masyarakat sipil dan organisasi anti-korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Liberia. Penelitian ini dapat menyelidiki strategi dan intervensi yang digunakan oleh organisasi-organisasi ini, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam upaya mereka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam layanan pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat mengusulkan strategi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi anti-korupsi untuk memperkuat upaya anti-korupsi di Liberia.
- Business Perspectives - The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from... businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-392/the-problem-of-corruption-in-government-organizations-empirical-evidence-from-indonesiaBusiness Perspectives The problem of corruption in government organizations Empirical evidence from businessperspectives index php journals problems and perspectives in management issue 392 the problem of corruption in government organizations empirical evidence from indonesia
- Triumph in Corruption Irradiation Combat for a Dawn of Liberia. triumph corruption irradiation combat... ijsshr.in/v6i3/69.phpTriumph in Corruption Irradiation Combat for a Dawn of Liberia triumph corruption irradiation combat ijsshr in v6i3 69 php
- Culture of Corruption: Prosecutions, Persistence, and Desistence: Public Integrity: Vol 24 , No 2 - Get... doi.org/10.1080/10999922.2021.1881300Culture of Corruption Prosecutions Persistence and Desistence Public Integrity Vol 24 No 2 Get doi 10 1080 10999922 2021 1881300
| File size | 1.27 MB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidanaPenyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana
APPIHIAPPIHI Hambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindunganHambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan
APPIHIAPPIHI Sus-Pailit/2022/PN. Niaga. Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya.Sus-Pailit/2022/PN. Niaga. Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya.
APPIHIAPPIHI Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagaiAmandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai
APPIHIAPPIHI serta bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan efektif. Pengesahan perdamaian kedua menciptakan ketidakpastian hukumserta bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan efektif. Pengesahan perdamaian kedua menciptakan ketidakpastian hukum
APPIHIAPPIHI Proses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan denganProses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan dengan
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
APPIHIAPPIHI Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi sertaLatar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta
Useful /
STPSAHIDSURAKARTASTPSAHIDSURAKARTA Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat lokal, dan dokumentasi. Hasil penelitianMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat lokal, dan dokumentasi. Hasil penelitian
APPIHIAPPIHI Terkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditorTerkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor
TRINITATRINITA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kelurahan Batukota serta mengidentifikasiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kelurahan Batukota serta mengidentifikasi
UBBGUBBG Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat.