UIAUIA
VERITASVERITASPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum dalam mencegah terjadinya kecurangan (fraud) pada laporan keuangan korporasi, mengidentifikasi ketentuan normatif dalam hukum perusahaan yang berkaitan dengan prinsip transparansi audit di era Environmental, Social, and Governance (ESG), serta menelaah implikasi penerapan prinsip ESG terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas audit internal dan eksternal, tetapi juga oleh integrasi prinsip ESG dalam sistem hukum korporasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menegaskan kewajiban keterbukaan informasi dan tanggung jawab hukum organ perseroan. Penerapan prinsip ESG memperluas makna good corporate governance sebagai mekanisme kontrol sosial dan hukum terhadap perilaku korporasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt/1989 memperkuat penerapan doktrin piercing the corporate veil untuk menembus tanggung jawab pribadi pengurus korporasi yang melakukan penyalahgunaan badan hukum. Oleh karena itu, penerapan ESG bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga menjadi instrumen hukum preventif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan.
Strategi hukum untuk mencegah fraud dalam laporan keuangan korporasi harus ditempatkan dalam kerangka penguatan sistem hukum perusahaan yang berbasis pada good corporate governance (GCG) dan prinsip transparency.Upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme audit internal semata, tetapi harus diperkuat dengan regulasi yang mengikat secara yuridis, termasuk kewajiban pelaporan ESG dan pengawasan eksternal oleh otoritas publik seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan HAM.Ketentuan normatif dalam hukum perusahaan yang berkaitan dengan prinsip transparansi audit laporan keuangan di era ESG terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).Penerapan prinsip ESG memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia.Penerapan ESG secara konsisten dapat berfungsi sebagai mekanisme hukum preventif dalam mencegah fraud dan penyalahgunaan kekuasaan korporasi.
Untuk memperkuat pencegahan fraud dalam laporan keuangan korporasi, diperlukan reformasi regulasi yang lebih rinci dan eksplisit mengenai kewajiban pelaporan ESG dan laporan keuangan oleh perusahaan terbuka dan perusahaan publik. Penguatan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas pelaksanaan pelaporan ESG harus disertai dengan dukungan sarana dan sumber daya yang memadai. Pembenahan mekanisme koordinasi dan kolaborasi antara auditor internal, auditor eksternal, dan otoritas pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan ESG serta pelaporan keuangan juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan ESG dan keuangan harus terus dioptimalkan, seperti pemanfaatan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi dan berbasis teknologi blockchain.
| File size | 303.83 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yangDiversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang
UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan
UNARSUNARS menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.
UNARSUNARS Penulis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris karena ketentuan mengenai kehilangan atau kerusakan minuta aktaPenulis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris karena ketentuan mengenai kehilangan atau kerusakan minuta akta
UNARSUNARS Keamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata apiKeamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api
UNARSUNARS Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9
Useful /
ARIPAFIARIPAFI Pasastrian Buddha Kusalamitra Gunungkidul bergerak di bidang pendidikan non formal dan pelatihan yang bersifat sosial dan keagamaan. Pasastrian BuddhaPasastrian Buddha Kusalamitra Gunungkidul bergerak di bidang pendidikan non formal dan pelatihan yang bersifat sosial dan keagamaan. Pasastrian Buddha
UNARSUNARS Pendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadapPendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap
UNARSUNARS Perubahan mendasar dalam RUU KUHAP adalah soal asas legalitas, yang dirumuskan dengan tegas sebagai padanan asas legalitas dalam KUHP atau hukum pidanaPerubahan mendasar dalam RUU KUHAP adalah soal asas legalitas, yang dirumuskan dengan tegas sebagai padanan asas legalitas dalam KUHP atau hukum pidana
UNARSUNARS Ambang batas parlemen dalam pemilu adalah jumlah minimal suara yang harus diperoleh partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk mendapatkanAmbang batas parlemen dalam pemilu adalah jumlah minimal suara yang harus diperoleh partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk mendapatkan