UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENASenjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang sangat panjang. Kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil relatif mudah dan murah. Wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali muncul karena tingginya frekuensi kriminalitas dan aksi-aksi melawan hukum yang menggunakan senjata api. Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Keamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal.Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Senjata Api.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.Administrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara.Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum.
Untuk mengatasi permasalahan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang aturan kepemilikan senjata api kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Kedua, koordinasi antara penegak hukum harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketiga, peran serta masyarakat dan LSM dalam mendukung penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api harus terus didorong dan ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi peredaran senjata api ilegal dan menurunkan angka kriminalitas.
| File size | 441.69 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKIMPOLTEKIM TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan keamanan negara. PPNS Keimigrasian memiliki wewenangTPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan keamanan negara. PPNS Keimigrasian memiliki wewenang
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Proses klarifikasi dan koreksi berjalan efektif, namun koordinasi antarunit masih menjadi kendala yang menghambat respons cepat. Selain itu, upaya preventifProses klarifikasi dan koreksi berjalan efektif, namun koordinasi antarunit masih menjadi kendala yang menghambat respons cepat. Selain itu, upaya preventif
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Respons masyarakat yang positif menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kepemimpinan kepala desa, serta tumbuhnya kesadaran bersama bahwa desa adalah milikRespons masyarakat yang positif menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kepemimpinan kepala desa, serta tumbuhnya kesadaran bersama bahwa desa adalah milik
UNTAGUNTAG Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kapasitor mempengaruhi energi kinetik pada coilgun. Semakin besar kapasitas kapasitor yang diberikan, semakinPenelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kapasitor mempengaruhi energi kinetik pada coilgun. Semakin besar kapasitas kapasitor yang diberikan, semakin
UNARSUNARS Prinsip Hukum Diversi anak dalam perkara pidana dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak olehPrinsip Hukum Diversi anak dalam perkara pidana dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh
UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
UNARSUNARS Hal ini sebagaimana telah di tegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakanHal ini sebagaimana telah di tegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan
UNARSUNARS Kedudukan anak yang lahir diluar kawin menurut hukum islam, anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab denganKedudukan anak yang lahir diluar kawin menurut hukum islam, anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan
Useful /
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisPenyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, serta peran orang tua yang belum maksimal.Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, serta peran orang tua yang belum maksimal.
UNISDAUNISDA Prinsip kerja sama, yang dikembangkan oleh Herbert Paul Grice, menekankan pentingnya kooperasi dan asumsi bersama dalam proses komunikasi untuk mencapaiPrinsip kerja sama, yang dikembangkan oleh Herbert Paul Grice, menekankan pentingnya kooperasi dan asumsi bersama dalam proses komunikasi untuk mencapai
UNARSUNARS menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, b. menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partaimenguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, b. menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai