UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENASenjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang sangat panjang. Kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil relatif mudah dan murah. Wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali muncul karena tingginya frekuensi kriminalitas dan aksi-aksi melawan hukum yang menggunakan senjata api. Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Keamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal.Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Senjata Api.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.Administrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara.Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum.
Untuk mengatasi permasalahan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang aturan kepemilikan senjata api kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Kedua, koordinasi antara penegak hukum harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketiga, peran serta masyarakat dan LSM dalam mendukung penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api harus terus didorong dan ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi peredaran senjata api ilegal dan menurunkan angka kriminalitas.
| File size | 441.69 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Program Padat Karya di Kelurahan Tipo terbukti menekan pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan membangkitkan gotong royong. Partisipasi warga, pemilihanProgram Padat Karya di Kelurahan Tipo terbukti menekan pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan membangkitkan gotong royong. Partisipasi warga, pemilihan
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Potensi bencana kebakaran dengan skala risiko tinggi di Kelurahan Harjamukti dapat berdampak signifikan pada warga di permukiman padat penduduk, salahPotensi bencana kebakaran dengan skala risiko tinggi di Kelurahan Harjamukti dapat berdampak signifikan pada warga di permukiman padat penduduk, salah
UNARSUNARS Konsep ini menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana dalam perkara pidana tidak ada yang berada di atas hukum. Sistem peradilan pidana menurut rancanganKonsep ini menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana dalam perkara pidana tidak ada yang berada di atas hukum. Sistem peradilan pidana menurut rancangan
UNARSUNARS Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan akta kelahiran anak di luar nikah memerlukan surat keterangan kelahiran, nama dan identitas saksi,Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan akta kelahiran anak di luar nikah memerlukan surat keterangan kelahiran, nama dan identitas saksi,
UNARSUNARS Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalamAgar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam
UNARSUNARS Banyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagiBanyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagi
UNARSUNARS Faktanya, masih terlalu banyak partai politik di parlemen meskipun penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagai legal policy sejakFaktanya, masih terlalu banyak partai politik di parlemen meskipun penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagai legal policy sejak
UNIMAUNIMA Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan Program Dana Desa di Desa Talawaan Atas telah melibatkan partisipatif masyarakat yangKesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan Program Dana Desa di Desa Talawaan Atas telah melibatkan partisipatif masyarakat yang
Useful /
STKIP MELAWISTKIP MELAWI Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen tes literasi matematis yang berjumlah 6 butir soal dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkanInstrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen tes literasi matematis yang berjumlah 6 butir soal dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan
UNARSUNARS 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
UNIMAUNIMA 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tondano Barat. Sosialisasi perpajakan juga23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tondano Barat. Sosialisasi perpajakan juga
UNIMAUNIMA Penyajian laporan keuangan dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi yang paling umum digunakan sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaituPenyajian laporan keuangan dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi yang paling umum digunakan sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu