UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENASistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama Restorative Justice atau diversi (pengalihan). Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya diversi sungguhlah tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum khususnya pidana pemidanaan, agar hak-hak sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak.
Prinsip Hukum Diversi anak dalam perkara pidana dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Proses Diversi bahwa Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak.Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide sebagai berikut: Pertama, apakah sistem peradilan pidana anak yang ada saat ini telah efektif dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum? Kedua, bagaimana peran dan kontribusi masyarakat dalam proses diversifikasi dan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana? Ketiga, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberhasilan penerapan prinsip restorative justice dalam menangani anak pelaku tindak pidana?.
| File size | 353.74 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Dari aspek integrasi, koordinasi dan sosialisasi dengan instansi teknis serta wajib pajak memang dilakukan, tetapi belum berjalan secara konsisten danDari aspek integrasi, koordinasi dan sosialisasi dengan instansi teknis serta wajib pajak memang dilakukan, tetapi belum berjalan secara konsisten dan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini merekomendasikan peningkatan perencanaan teknis, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk mendukung layananPenelitian ini merekomendasikan peningkatan perencanaan teknis, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk mendukung layanan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Struktur birokrasi masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyusunan dan penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar lebih mudah dipahamiStruktur birokrasi masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyusunan dan penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar lebih mudah dipahami
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN perlu didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas, peningkatan teknologi layanan, sertaOleh karena itu, peningkatan kinerja ASN perlu didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas, peningkatan teknologi layanan, serta
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja SPKT Polsek Rio Pakava secara umum sudah baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian,Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja SPKT Polsek Rio Pakava secara umum sudah baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian,
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kepolisian dalam pengamanan objek vital nasional di bidang pariwisata, dengan studi kasus pada ObjekPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kepolisian dalam pengamanan objek vital nasional di bidang pariwisata, dengan studi kasus pada Objek
UNISMAUNISMA Abstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secaraAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara
Useful /
UNARSUNARS 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Perubahan mendasar8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Perubahan mendasar
UNARSUNARS Jumlah suara dari partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan yang harus diperoleh untuk memenangkan kursi di parlemen dikenal sebagai ambangJumlah suara dari partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan yang harus diperoleh untuk memenangkan kursi di parlemen dikenal sebagai ambang
UNISMAUNISMA Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis danMenggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis dan
UNISMAUNISMA Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnyaRatio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya