UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPenelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yang mengancam kehidupan manusia. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah upaya Vaksinasi.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut.Prinsip hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai pasal 13 A dan B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan (jika ada), berikut adalah saran penelitian lanjutan:. 1. Penelitian tentang efektivitas dan keamanan berbagai jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, termasuk evaluasi jangka panjang terhadap manfaat dan risiko vaksinasi.. 2. Kajian mendalam tentang aspek-aspek hukum dan etika dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasinya terhadap hak-hak individu.. 3. Studi tentang dampak sosial dan ekonomi dari vaksinasi Covid-19, termasuk analisis terhadap perubahan perilaku masyarakat, mobilitas, dan aktivitas ekonomi pasca-vaksinasi.
| File size | 510.13 KB |
| Pages | 36 |
| DMCA | Report |
Related /
MITRAHUSADAMITRAHUSADA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan persepsi generasi muda Laut Dendang dan sekitarnya dalam penerimaan vaksin COVID-19Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan persepsi generasi muda Laut Dendang dan sekitarnya dalam penerimaan vaksin COVID-19
UNHASAUNHASA Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan, persepsi dengan kesediaan vaksin COVID-19 secara bersama-sama pada kader posyanduTujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan, persepsi dengan kesediaan vaksin COVID-19 secara bersama-sama pada kader posyandu
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti resiliensi masyarakat Madura dalam mengahadapi pandemi covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanyaPenelitian ini bertujuan untuk meneliti resiliensi masyarakat Madura dalam mengahadapi pandemi covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya
UNARSUNARS Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan hukum pembagian harta bersama di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Di Indonesia danPenelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan hukum pembagian harta bersama di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Di Indonesia dan
UNARSUNARS Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang KewenanganKepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan
UNARSUNARS Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.
UNARSUNARS Sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. MakaSistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Maka
UNARSUNARS Dampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yangDampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yang
Useful /
ARSHMEDIAARSHMEDIA Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber dari beberapa dokumen, baik itu dari hasil penelitianPenulisan dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber dari beberapa dokumen, baik itu dari hasil penelitian
UNARSUNARS Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dapat melemahkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmenAlih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dapat melemahkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen
UNARSUNARS Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran parpol telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya pembubaran parpolBerdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran parpol telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya pembubaran parpol
UNARSUNARS Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikanDalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan