UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPenelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yang mengancam kehidupan manusia. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah upaya Vaksinasi.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut.Prinsip hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai pasal 13 A dan B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan (jika ada), berikut adalah saran penelitian lanjutan:. 1. Penelitian tentang efektivitas dan keamanan berbagai jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, termasuk evaluasi jangka panjang terhadap manfaat dan risiko vaksinasi.. 2. Kajian mendalam tentang aspek-aspek hukum dan etika dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasinya terhadap hak-hak individu.. 3. Studi tentang dampak sosial dan ekonomi dari vaksinasi Covid-19, termasuk analisis terhadap perubahan perilaku masyarakat, mobilitas, dan aktivitas ekonomi pasca-vaksinasi.
| File size | 510.13 KB |
| Pages | 36 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnyaArtikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnya
BUSTANUL ULUMBUSTANUL ULUM Integrasi pendekatan teknologi, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor terbukti meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis. KebijakanIntegrasi pendekatan teknologi, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor terbukti meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis. Kebijakan
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Kebiasaan buruk dengan membuang sampah sembarangan seakan sudah tak asing lagi, bahkan seakan sudah terbiasa. Masyarakat adalah kelompok manusia terbesarKebiasaan buruk dengan membuang sampah sembarangan seakan sudah tak asing lagi, bahkan seakan sudah terbiasa. Masyarakat adalah kelompok manusia terbesar
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Program pendampingan UMKM menjadi program strategis dalam memberdayakan pelaku UMKM. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhProgram pendampingan UMKM menjadi program strategis dalam memberdayakan pelaku UMKM. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Tingginya tingkat perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia menjadikan pelatihan pranikah sangat penting. Penelitian ini mendeskripsikanTingginya tingkat perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia menjadikan pelatihan pranikah sangat penting. Penelitian ini mendeskripsikan
JURNALP4IJURNALP4I Penelitian ini menunjukkan pentingnya perencanaan, komunikasi, serta pelatihan agar proses perubahan dapat berjalan efektif. Manajemen perubahan di lembagaPenelitian ini menunjukkan pentingnya perencanaan, komunikasi, serta pelatihan agar proses perubahan dapat berjalan efektif. Manajemen perubahan di lembaga
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Pemilihan didasarkan pada diskusi, keturunan, dan penunjukan pemerintah. Namun secara umum sistem pemilihan pimpinan yang berkembang di pesantren-pesantrenPemilihan didasarkan pada diskusi, keturunan, dan penunjukan pemerintah. Namun secara umum sistem pemilihan pimpinan yang berkembang di pesantren-pesantren
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Semakin baiknya tingkat informasi yang dimiliki peserta, maka terdapat kecenderungan besar untuk memanfaatkan Prolanis. Tujuan penelitian ini adalah untukSemakin baiknya tingkat informasi yang dimiliki peserta, maka terdapat kecenderungan besar untuk memanfaatkan Prolanis. Tujuan penelitian ini adalah untuk
Useful /
PDSIPDSI Deteksi intrusi di jaringan IoT umumnya dilakukan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, yang membutuhkan data fitur yang bersih dan relevan untuk mencapaiDeteksi intrusi di jaringan IoT umumnya dilakukan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, yang membutuhkan data fitur yang bersih dan relevan untuk mencapai
BUSTANUL ULUMBUSTANUL ULUM Kelompok BMT minimal terdiri dari 5 hingga maksimal 20 anggota, kemudian BMT memberikan pendidikan dasar dan melakukan survei, menyusun surat rekomendasi,Kelompok BMT minimal terdiri dari 5 hingga maksimal 20 anggota, kemudian BMT memberikan pendidikan dasar dan melakukan survei, menyusun surat rekomendasi,
UNARSUNARS Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwaAnalisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa
UNARSUNARS Saat ini desa mempunyai kewenangan-kewenangan lebih rigid dan terperinci antara lain kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa. Pengakuan UU ini atasSaat ini desa mempunyai kewenangan-kewenangan lebih rigid dan terperinci antara lain kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa. Pengakuan UU ini atas