UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenggunaan helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat kecelakaan dapat diminimalkan serta melindungi kepala dari benturan. Masyarakat terkadang kurang memahami manfaat helm, sehingga terkesan memakainya karena takut pada polisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan penggunaan helm di wilayah Polres Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengaturan penggunaan helm di wilayah Polres Nias Selatan belum berjalan efektif, karena pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm karena jarak dekat, terburu-buru, atau tidak ada polisi yang berjaga. Penegakan hukum dilakukan melalui metode preventif dan represif. Penulis menyarankan agar kepolisian secara masif dan terstruktur menyampaikan informasi terkait kewajiban penggunaan helm SNI agar masyarakat sadar dan mematuhi ketentuan.
Implementasi pengaturan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polres Nias Selatan belum berjalan efektif.Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi masyarakat mengenai jarak tempuh yang dekat, keterbatasan waktu, dan kurangnya pengawasan.Meskipun Satlantas Polres Nias Selatan telah melakukan upaya penegakan hukum melalui metode preventif dan represif, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penggunaan helm SNI untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan helm, seperti persepsi risiko, norma sosial, dan pengaruh teman sebaya. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk menggali motivasi dan alasan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan helm. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas berbagai strategi komunikasi dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan helm SNI. Penelitian ini dapat menggunakan metode eksperimen dengan membandingkan efektivitas berbagai pesan dan media komunikasi yang berbeda. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan penggunaan helm. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data statistik mengenai angka pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor sebelum dan sesudah implementasi kebijakan atau program tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan penggunaan helm di wilayah Polres Nias Selatan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
| File size | 414.45 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadapDiperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadap
HTPHTP Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
HTPHTP Artikel ini mengkaji secara mendalam tentang tanggung jawab hukum penjual dalam perjanjian jual beli online di Indonesia dengan mengidentifikasi dan menganalisisArtikel ini mengkaji secara mendalam tentang tanggung jawab hukum penjual dalam perjanjian jual beli online di Indonesia dengan mengidentifikasi dan menganalisis
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Moreover, there is a prevailing perception of the substantial impact of these strategies on improving the public image of the police force, highlightingMoreover, there is a prevailing perception of the substantial impact of these strategies on improving the public image of the police force, highlighting
PUBMEDIAPUBMEDIA However, its implementation and success are highly dependent on the involvement and cooperation between legal institutions, education, society, and familiesHowever, its implementation and success are highly dependent on the involvement and cooperation between legal institutions, education, society, and families
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menerapkan penyelesaian kasus pidana yang masih dapat dilakukan secara damai atau berdasarkan restorative justiceKepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menerapkan penyelesaian kasus pidana yang masih dapat dilakukan secara damai atau berdasarkan restorative justice
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilanNamun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan
UNSURUNSUR Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahuiDalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkaitNamun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkait
UNIRAYAUNIRAYA Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. PengumpulanJenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan
UMCUMC Peran utama manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat dipilih SDM yangPeran utama manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat dipilih SDM yang
UMCUMC Jaringan sosial yang terbangun berhasil menyatukan ide remaja masjid dan masyarakat tentang mimpi masa depan desa yang akan dititipkan pada generasi yangJaringan sosial yang terbangun berhasil menyatukan ide remaja masjid dan masyarakat tentang mimpi masa depan desa yang akan dititipkan pada generasi yang