PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesStudi ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terkait tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan dalam KUHP 2023, serta menilai efektivitas pendekatan keadilan korektif dalam mencegah penyalahgunaan hukum. Pasal 156a KUHP lama sering dikritik karena interpretasi yang kabur dan penyalahgunaan terhadap kelompok minoritas agama. KUHP 2023 memperkenalkan reformasi signifikan, termasuk ketentuan yang lebih rinci dalam Bab VII dan sanksi alternatif seperti kerja sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa KUHP 2023 menyediakan kerangka yang lebih sistematis dan proporsional untuk tindak pidana terkait agama. Adopsi keadilan korektif memungkinkan hasil yang lebih restoratif melalui mediasi, restitusi, dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Namun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan korektif, dan absennya panduan teknis yang jelas.
Penelitian ini mengungkapkan kemajuan signifikan dalam pengaturan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan dalam KUHP 2023 dibandingkan KUHP lama, terutama dalam hal perumusan norma yang lebih rinci, sistematis, dan proporsional.KUHP baru tidak hanya merevisi pasal yang sebelumnya multitafsir, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip keadilan korektif.Keadilan korektif dalam KUHP 2023 berpotensi menjadi alternatif efektif untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi keagamaan, dengan mendorong mediasi, pemulihan, dan sanksi non-penjara yang lebih kontekstual.Namun, penerapan norma ini masih menghadapi tantangan serius, termasuk tumpang tindih dengan UU No.1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan korektif, dan ketiadaan pedoman teknis.Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan aktor kunci dalam sistem peradilan guna menilai penerapan keadilan korektif secara konkret, sekaligus mengkaji efektivitas harmonisasi antara KUHP 2023 dan regulasi sektoral lainnya dalam konteks keberagaman agama di Indonesia.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengadopsi pendekatan empiris dengan melibatkan aktor kunci dalam sistem peradilan. Pertama, perlu dievaluasi efektivitas penerapan keadilan korektif dalam konteks tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Penelitian empiris dapat mengkaji bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam praktik, apakah berhasil mengurangi kriminalisasi berlebihan, dan bagaimana mediasi dan restitusi dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik. Kedua, penelitian dapat mengkaji lebih lanjut tantangan harmonisasi antara KUHP 2023 dan regulasi sektoral lainnya, seperti UU ITE, dalam konteks keberagaman agama. Bagaimana ketidakharmonisan regulasi ini dapat diatasi dan bagaimana memastikan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Ketiga, penelitian dapat fokus pada pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan pendekatan keadilan korektif. Bagaimana pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman aparat tentang prinsip-prinsip keadilan korektif dan bagaimana hal ini dapat mengurangi praktik represif yang masih terjadi.
- Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan... doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.4039Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan doi 10 47134 lawstudies v2i3 4039
- PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | Arief | Al-Adl : Jurnal... ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Arief Al Adl Jurnal ojs uniska bjm ac index php aldli article view 1362
| File size | 497.54 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman PasalNamun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman Pasal
UNIRAYAUNIRAYA Sedangkan Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatuSedangkan Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu
UNIRAYAUNIRAYA Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu menjadi jujur, adil, dan lembaga penyelenggara memiliki integritas tinggi, transparansi, sertaDengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu menjadi jujur, adil, dan lembaga penyelenggara memiliki integritas tinggi, transparansi, serta
UNIRAYAUNIRAYA Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai perbandingan, dan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka.Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai perbandingan, dan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka.
UNIRAYAUNIRAYA Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untukPutusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan artinya kualitatif yg bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Sesuai temuanAnalisis data yang digunakan artinya kualitatif yg bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Sesuai temuan
UNIRAYAUNIRAYA Salah satu pidana yang melampaui ancaman terbesar bagi tindak pidana demonstrasi bahaya keganasan yang dianalisis dan diadili oleh Pengadilan Negeri adalahSalah satu pidana yang melampaui ancaman terbesar bagi tindak pidana demonstrasi bahaya keganasan yang dianalisis dan diadili oleh Pengadilan Negeri adalah
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. MenurutBerdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Snt) sebenarnya merupakan bentuk balas dendam, bukan retribusi. Untuk menciptakan efek jera bagi pelakunya, hukuman mati harus dihapuskan, seperti yangSnt) sebenarnya merupakan bentuk balas dendam, bukan retribusi. Untuk menciptakan efek jera bagi pelakunya, hukuman mati harus dihapuskan, seperti yang
UNIRAYAUNIRAYA Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atauNarkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,
UMSUMS Salah satu cara menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi adalah menggunakan terapi musik instrumental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiSalah satu cara menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi adalah menggunakan terapi musik instrumental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui